- Sao Haymar Thaike, putri presiden pertama Myanmar, turun ke jalan.
- Militer Myanmar nyaris tak punya sekutu etnis.
JERNIH — Sehari setelah unjuk rasa besar-besaran di Yangon, puluhan ribu orang dari berbagai etnis di sekujur Myanmar turun ke jalan menolak kudeta militer.
Situs irrawaddy.com memberitakan etnis Kachin, Kayah, Karen, Chin, Kachin, Rakhine, Mon, dan Shan, berhadapan dengan polisi dan militer di negara bagian masing-masing.
Demo yang melibatkan seluruh etnis ini yang kali kedua dalam sejarah Myanmar. Dulu, mereka berdemo menuntut pembentukan negara federal, kini tuntutan mereka sama dengan wilayah yang didominasi Bamar — etnis mayoritas di Myanmar.
Mereka menyeru kepada militer mengakhiri kudeta, membebaskan Daw Aung San Suu Kyi dan memulihkan kekuasaan Liga Nasional untuk Demokrasi. Tuntutan lain menghapus konstitusi tahun 2008.
Di Myitkyina, ibu kota negara bagian Kachin, ribuan orang turun ke jalan memprotes kudeta militer. Padahal, etnis Kachin yang paling keras mengkritik kegagalan NLD dan Aung San Suu Kyi mengubah konstitusi 2008.
NLD dan Suu Kyi juga dianggap gagal menangani hak-hak etnis. Tidak hanya hak etnis Kachin, tapi juga yang lain.
Sut Seng Hltoi, wanita aktivis Kachin yang memimpin aksi protes, mengatakan; “Menolak kudeta adalah masalah masa depan negara. Ini tanggung jawab kami memprotes kediktatoran.”
Di negara bagian Shan, wilayah yang didominasi etnis Shan, warga turun ke jalan menyuarakan tuntutan serupa. Ko Arkar, insinyur berusia 30 tahun, berpartisipasi dalam demo di Taunggyi, ibu kota Shan.
“Pemerintah yang saya pilih tahun 2020 digulingkan militer,” katanya. “Militer tidak menghormati suara kami.”
Putri Presiden Pertama
Demo juga melibatkan Sao Haymar Thaike, putri Sao Shwe Thaike — presiden pertama Myanmar yang terbunuh dalam kude militer pimpinan Jenderal Ne Win tahun 1962.
Haymar Thaike kini berusia 75 tahun. Ia masih belum lupa ketika sang ayah tidak pulang ke rumah, dan mendengar kabar militer membunuhnya.
“Kini saya berdiri bersama mereka yang berusaha mengembalikan kekuasaan ke pemerintah sipil,” kata Haymar Thaike.
Di negara bagian Kayah, NLD dan anggota Partai Demokrasi Kayah (KySDP) mengeluarkan pernyataan bersama yang menguntuk kudeta militer.
Pada pemilu 2020, kedua partai bersaing keras meraih suara etnis Kayah. KySDP baru saja memecat wakil presiden partai yang menerima tawaran rejim militer untuk duduk di Dewan Adminsitrasi Negara bentukan militer.
