Perjalanan singkatnya ke Hakone itu menyisakan pertanyaan yang terus mengganggu: mengapa petani Jepang terlihat begitu terlindungi, sementara petani Indonesia hampir selalu berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pasar? Sulit mencari negara yang begitu sering memuji petaninya seperti Indonesia. Dalam pidato-pidato resmi, petani disebut pahlawan pangan, tulang punggung bangsa, penjaga ketahanan nasional, bahkan penjaga peradaban. Namun kalau pujian itu benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, tak mungkin kita akan menemukan begitu banyak petani miskin di negeri agraris ini.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH– Beberapa tahun lalu, seorang warga Indonesia berkesempatan berkunjung ke Hakone, sebuah desa pertanian di Jepang. Wilayah pegunungan itu berjarak 90-an km dari Tokyo, terkenal dengan pemandangan Gunung Fuji di kejauhan, danau yang bening dingin, namun penuih dengan onsen—pemandian air panas—yang menyegarkan. Hakone juga terkenal sebagai kawasan pertanian yang terawat rapi. Di sela perjalanan, si WNI melihat kebun-kebun sayuran dan buah yang hasilnya tampak segar dan berkualitas.
Sebagai orang Indonesia “asli”, ia berpikir sederhana. Kalau membeli langsung dari petani, tentu harganya lebih murah dibandingkan membeli di toko. Ia pun mendatangi seorang petani.
Namun petani itu menolak menjual. Awalnya ia mengira si petani tidak memahami maksudnya. Ia mencoba menjelaskan lagi bahwa ia ingin membeli langsung di kebun dan membayar tunai. Petani itu tersenyum, lalu menerangkan bahwa seluruh hasil panen harus terlebih dahulu masuk ke koperasi. Dari sana hasil panen akan disortir, dikemas, diberi label mutu, dan didistribusikan ke pasar.
Tidak boleh ada penjualan langsung. Tidak ada pembeli yang datang membawa uang kontan lalu mendapatkan harga khusus. Harga yang diterima petani sudah ditentukan sistem. Harga yang dibayar konsumen di Tokyo, Osaka, atau daerah lain relatif sama.
Perjalanan singkat itu menyisakan satu pertanyaan yang terus mengganggu: mengapa petani Jepang terlihat begitu terlindungi, sementara petani Indonesia hampir selalu berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pasar?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika kita melihat sejarah bangsa ini. Sulit mencari negara yang begitu sering memuji petaninya seperti Indonesia. Dalam pidato-pidato resmi, petani disebut pahlawan pangan, tulang punggung bangsa, penjaga ketahanan nasional, bahkan penjaga peradaban. Tetapi kalau pujian itu benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, mungkin kita tidak akan menemukan begitu banyak petani miskin di negeri agraris ini.
Ketika masih muda, Soekarno pernah bertemu seorang petani kecil bernama Marhaen di wilayah Bandung ‘coret’. Dari perjumpaan itu lahirlah istilah Marhaenisme yang kemudian menjadi salah satu fondasi pemikiran politiknya.
Marhaen bukan buruh pabrik seperti dalam teori-teori Eropa yang banyak memengaruhi para pemikir abad ke-19. Marhaen adalah rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri, tetapi hidup dalam keadaan serba terbatas. Ia bisa petani, nelayan, pedagang kecil, atau siapa pun yang bekerja keras tetapi tidak pernah memperoleh bagian yang adil dari hasil kerjanya.
Nama Marhaen kemudian begitu sering disebut dalam sejarah politik Indonesia. Ironisnya, nasib kaum Marhaen sendiri tidak banyak berubah. Petani tetap menjadi kelompok yang paling sering diminta memahami keadaan. Mereka diminta memahami ketika harga pupuk naik. Diminta memahami ketika impor dibuka. Mereka diminta memahami ketika harga gabah ditekan demi menjaga harga beras. Mereka juga diminta memahami ketika panen raya justru membuat harga hasil panen jatuh. Hampir selalu petani yang diminta mengerti. Jarang sekali negara yang berusaha mengerti petani.
Saya masih ingat percakapan dengan seorang petani padi di wilayah Pantura Jawa Barat beberapa tahun lalu. Usianya sekitar enam puluh tahun. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Saat itu ia sedang duduk di atas tumpukan karung gabah setelah seharian bekerja di sawah. Saya bertanya apakah anak-anaknya akan meneruskan usaha tani keluarga.
Ia tertawa. Bukan tawa yang gembira. “Janganlah, Pak,” katanya. “Saya saja begini.” Anak sulungnya bekerja di pabrik. Anak keduanya menjadi sopir. Tak satu pun mau kembali ke sawah. Petani itu justru bersyukur.
Kalimat sederhana itu sesungguhnya menyimpan tragedi besar yang jarang dibahas. Di negeri yang menyebut dirinya agraris, banyak petani tidak lagi berharap anaknya menjadi petani. Bukan karena pekerjaan bertani tidak mulia. Bukan karena mereka membenci sawah. Tetapi karena mereka terlalu mengenal kemiskinan yang selama ini menyertai kehidupan petani.
Pada masa pemerintahan Soeharto, sektor pertanian memang memperoleh perhatian besar. Indonesia bahkan berhasil mencapai swasembada beras dan mendapatkan pengakuan internasional. Namun ada satu warisan cara berpikir yang tampaknya terus bertahan hingga hari ini. Pangan harus murah.
Kalimat itu terdengar baik. Memang baik bagi konsumen. Tetapi tidak selalu baik bagi petani. Karena dalam praktiknya, harga pangan murah sering kali berarti hasil produksi petani juga harus murah. Ketika harga gabah naik, muncul kekhawatiran harga beras ikut naik. Waktu harga beras naik, inflasi dianggap terancam. Saat inflasi meningkat, pemerintah khawatir stabilitas ekonomi terganggu. Rangkaian logika itu masuk akal.
Yang sering terlupakan adalah bahwa di ujung paling bawah dari rantai itu terdapat jutaan keluarga petani yang juga harus membayar sekolah anak, membeli kebutuhan rumah tangga, memperbaiki rumah, dan menghadapi biaya hidup yang sama seperti masyarakat lainnya.
Mereka tidak hidup dari pidato tentang ketahanan pangan. Kaum tani hidup dari harga hasil panen. Persoalan lain yang jarang disadari adalah cara negara memandang petani. Sering kali petani diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki pengetahuan. Padahal jauh sebelum republik ini lahir, masyarakat Nusantara telah membangun peradaban pertanian yang luar biasa.
Di Bali dikenal sistem Subak yang bahkan diakui UNESCO. Di Jawa terdapat pranata mangsa yang mengatur kalender tanam berdasarkan pengamatan alam selama berabad-abad. Di berbagai daerah tumbuh ratusan varietas benih lokal yang disesuaikan dengan karakter tanah, iklim, dan kebutuhan masyarakat setempat.
Tetapi modernisasi pertanian sering berjalan dengan logika berbeda. Petani diberi tahu benih apa yang harus ditanam. Pupuk apa yang harus digunakan. Bagaimana cara pemeliharaan yang benar.
Sebagian tentu membawa manfaat. Namun ketika semua diseragamkan, ruang bagi pengetahuan lokal perlahan mengecil. Benih-benih lokal yang dulu hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya mulai menghilang. Yang hilang bukan hanya benih. Yang juga lenyap adalah pengalaman panjang sebuah peradaban.
Persoalan petani Indonesia sesungguhnya tidak berhenti di sawah. Masalah terbesar justru sering dimulai setelah panen. Ada pertanyaan sederhana yang seharusnya membuat kita berpikir. Mengapa harga cabai bisa sangat mahal di Jakarta, tetapi petani cabai tetap mengeluh? Mengapa harga bawang merah melonjak di pasar, tetapi petani bawang tidak otomatis menjadi kaya?
Jawabannya terletak pada rantai perdagangan yang panjang. Seorang petani menjual hasil panennya karena ia membutuhkan uang segera. Ia harus membayar buruh, melunasi utang, atau menyiapkan modal untuk musim berikutnya. Sementara itu, para pedagang yang memiliki modal lebih besar mampu menyimpan barang lebih lama dan menunggu harga terbaik.
Di sepanjang perjalanan dari sawah menuju meja makan, terlalu banyak pihak yang ikut mengambil keuntungan. Tidak semua tengkulak jahat. Sebagian bahkan menjadi penyelamat ketika petani membutuhkan dana cepat. Namun sistem yang membuat posisi tawar petani selalu paling lemah adalah persoalan yang berbeda. Di situlah akar masalahnya.
Seorang teman yang pernah bekerja cukup lama di Jepang bercerita bahwa petani di sana tidak terlalu sibuk memikirkan kepada siapa hasil panennya akan dijual. Mereka lebih fokus pada kualitas. Urusan pemasaran sebagian besar ditangani koperasi.
Mendengar cerita itu, saya teringat banyak petani Indonesia yang bahkan sebelum musim tanam dimulai sudah memikirkan satu hal: nanti hasil panen dijual ke siapa Perbedaan kecil itu sesungguhnya menjelaskan perbedaan besar.
Di Jepang, koperasi tumbuh menjadi kekuatan ekonomi petani. Di Indonesia, koperasi pertanian sering tidak pernah benar-benar diberi kesempatan tumbuh dari bawah sebagai gerakan yang mandiri dan kuat. Padahal hampir semua negara yang berhasil membangun pertanian modern memiliki satu kesamaan: petaninya tidak dibiarkan berhadapan sendirian dengan pasar.
Ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz pernah mengatakan bahwa pasar yang baik bukanlah pasar tanpa aturan, melainkan pasar yang didukung institusi yang baik. Dalam dunia pertanian, institusi itu bisa berupa koperasi yang kuat, akses pembiayaan yang mudah, perlindungan harga yang adil, hingga tata niaga yang membuat nilai tambah tidak terus-menerus mengalir menjauh dari petani.
Sayangnya, selama bertahun-tahun kita lebih sibuk berbicara tentang produksi daripada berbicara tentang posisi tawar produsen. Kita menghitung ton gabah. Kita menghitung luas panen; menghitung cadangan beras. Tetapi pernahkah menghitung apakah petani yang menghasilkan semua itu hidup dengan layak?
Barangkali karena itulah saya selalu teringat kisah petani di Hakone tadi. Di Jepang, sistem dibuat agar petani tidak perlu mengejar pembeli. Di Indonesia, petani sering kali harus menguntit pasar, membayang-bayangi pupuk, memohon kebaikan tengkulak, bahkan tak jarang harus memburu pembayaran hasil panennya sendiri.
Padahal setiap hari kita hidup dari pekerjaan mereka. Kita makan nasi yang mereka tanam, menikmati sayur yang mereka rawat. Kita bergantung pada hasil kerja orang-orang yang selama puluhan tahun justru menjadi kelompok paling lemah dalam tata niaga pangan nasional.
Mungkin persoalannya bukan karena negeri ini kurang mencintai petani. Terlalu banyak pidato yang membuktikan sebaliknya. Persoalannya, cinta itu hampir tidak pernah diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang membuat petani mampu berdiri tegak di atas tanahnya sendiri.
Dan selama keadaan itu belum berubah, Marhaen akan terus hidup dalam buku-buku sejarah dan pidato-pidato kenegaraan, tetapi tetap sulit ditemukan dalam kesejahteraan yang dahulu dijanjikan republik ini. []
