Hasil Survey Nyatakan Publik Puas Atas Kinerja Jokowi, Demokrat : Banyak Yang Tak Mau Jujur Menampilkan Data
Hasil survei tersebut memperlihatkan kepuasan publik meningkat pada empat bidang. Pertama, politik serta keamanan, penegakan hukum, kepuasan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.
JERNIH-Partai Demokrat, tak terima jika hasil survei Litbang Kompas menyatakan ada kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kepala Bakomstra DPP partai itu bilang, hasil itu sekedar menggambarkan persepsi publik terhadap pemerintahan saat ini, bukan menunjuk pada kinerja pemerintah sebenarnya.
“Rakyat pun banyak yang masih susah. Ekonominya belum bangkit. Angka pengangguran dan kemiskinan belum banyak bergerak. Malah sangat jauh jika dibandingkan di era Pemerintahan SBY,” kata Herzaky dalam keterangan resminya, Senin (21/2).
Soalnya, menurut Herzaky, masih banyak PR yang perlu dikerjakan Pemerintah saat ini. Salah satunya, penanganan pandemi. Memang sempat melandai, tapi jumlah penderita Corona kembali meningkat drastis.
Dia kemudian membandingkan dengan capaian 10 tahun Pemerintahan SBY dengan mengklaim kalau jumlah penduduk miskin berhasil dipangkas sebanyak 8,42 juta jiwa atau rata-rata 842 ribu orang pertahun. Bila dibandingkan lima tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin, atau 588 ribu per tahun.
Tak hanya itu, Herzaky juga mengklaim masa pemerintahan SBY mewarisi 36,1 juta jiwa jumlah penduduk miskin di tahun 2004 dari pemerintahan sebelumnya. Setelah 10 tahun pemerintahan SBY, jumlah penduduk miskin tinggal 27,73 juta jiwa.
“Nah, pemerintahan Joko Widodo itu mewarisi jumlah penduduk miskin 27,73 juta jiwa dari SBY. Lima tahun pemerintahan Jokowi hanya mampu membuat turun ke 24,79 juta jiwa. Apalagi per September 2021 kemarin, jumlah orang miskin meningkat kembali ke 26,5 juta jiwa,” kata dia.
Lebih lanjut, Herzaky curiga banyak yang tidak mau jujur menampilkan data ini. Malah dikesankan Pemerintahan Jokowi seakan-akan lebih sukses mengurangi jumlah orang miskin. Sebab, di era Jokowi hanya berkisar 24-27 juta, lebih rendah dibandingkan era SBY yang berkisar 27-36 juta.
Padahal, era pemerintahan Jokowi kemiskinan bisa berkisar 24-27 juta itu, karena mewarisi 27 juta dari era SBY. Di mana SBY di klaim berhasil menurunkannya ke 27 juta dari 36 juta jiwa peninggalan pemerintahan sebelumnya.
Begitu juga soal pengangguran. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang atau, 301 ribu orang per tahun. Masih jauh di atas di atas era Jokowi yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu selama 5 tahun, atau 28 ribu saja per tahun.
“Ini data BPS. Apalagi setelah pandemi dua tahun ini,” kata Herzaky.
Sebelumnya, Survei Litbang Kompas menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen pada akhir Januari 2022. Meningkat tajam dari survei serupa terakhir yang dilakukan pada Oktober 2021, hanya sebesar 66,4 persen.
Capaian tersebut juga menjadi yang tertinggi sejak survei serupa dilakukan pada Januari 2015 atau pada masa awal pemerintahan Jokowi. Hasil survei tersebut memperlihatkan kepuasan publik meningkat pada empat bidang. Pertama, politik serta keamanan, penegakan hukum, kepuasan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.[]
