Munculnya wacana Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mencerminkan pergeseran paradigma ekonomi Indonesia menuju kedaulatan sumber daya yang lebih agresif.
WWW.JERNIH.CO – Gagasan mengenai pembentukan badan khusus ekspor seperti Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tengah menjadi sorotan dalam diskusi kebijakan ekonomi nasional. Di tengah ambisi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengoptimalkan hilirisasi, kehadiran entitas khusus yang mampu mengonsolidasikan komoditas strategis dinilai sebagai langkah revolusioner.
Namun, integrasi badan ini di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membawa dimensi baru yang memerlukan analisis mendalam terkait urgensi, fungsi, dan tantangan implementasinya.
Secara historis, kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia seperti nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sering kali belum memberikan dampak fiskal yang optimal bagi domestik. S
ituasi selama ini menunjukkan adanya celah struktural dalam perdagangan internasional, mulai dari praktik pencatatan harga di bawah nilai pasar (under-invoicing), pengalihan keuntungan (transfer pricing), hingga belum optimalnya penyerapan Devis Hasil Ekspor (DHE) ke dalam sistem perbankan dalam negeri.
Di sinilah urgensi DSI muncul sebagai sebuah konsep. Kehadiran badan ini diproyeksikan sebagai instrumen negara untuk melakukan pengawasan terpusat, standardisasi valuasi, sekaligus menjadi jangkar penentu harga (price setter) di pasar global. Dengan fungsi ini, negara tidak lagi sekadar menjadi penonton atau pemungut royalti, melainkan pemain aktif yang memastikan tidak ada modal yang lari ke luar negeri (capital flight).
BACA JUGA: Melawan Ekspor Inflasi: Kedaulatan Moneter di Tengah Hegemoni Dolar
Kemudian skema antara rencana badan ekspor ini dengan BPI Danantara sangat erat secara fungsional. Sebagai lembaga superholding yang dirancang mengonsolidasikan aset-aset besar negara, BPI Danantara memiliki kapasitas finansial dan posisi tawar yang masif.
Jika DSI ditempatkan di bawah payung Danantara, model bisnisnya kemungkinan besar akan meniru konsep National Trading House atau Marketing Board skala global.
Maka Danantara akan bertindak sebagai otak investasi strategis, sedangkan DSI menjadi lengan eksekutor yang memastikan arus kas dan devisa dari ekspor komoditas utama mengalir langsung untuk memperkuat struktur modal superholding tersebut. Integrasi ini dapat menciptakan ekosistem di mana pendapatan ekspor SDA langsung dikonversi menjadi investasi produktif baru di dalam negeri.
Kendati menawarkan potensi besar, analisis terhadap hadirnya DSI juga harus menyoroti tantangan nyata di lapangan. Pertama adalah potensi tumpang tindih fungsi (overlapping). Saat ini, pengawasan ekspor, kuota, dan harga patokan telah melekat pada Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Bea Cukai), dan Bank Indonesia. DSI harus mampu memosisikan diri sebagai integrator tanpa menciptakan birokrasi baru yang justru memperlambat iklim usaha.
Kedua adalah respons pasar internasional. Mengubah model perdagangan dari pasar bebas menjadi terpusat di bawah entitas negara berisiko memicu sentimen proteksionisme atau gugatan di organisasi perdagangan dunia (WTO).
Oleh karena itu, jika gagasan DSI ini diimplementasikan, pemerintah perlu merumuskan peta jalan yang hati-hati—misalnya melalui fase transisi sebagai fasilitator pemasaran (marketing facility) terlebih dahulu, sebelum bergeser ke arah pengendalian yang lebih ketat.
Sebagai bagian dari ekosistem BPI Danantara, DSI memiliki potensi besar untuk menyumbat kebocoran devisa dan memaksimalkan nilai tambah komoditas. Keberhasilan gagasan ini akan sangat bergantung pada kejelasan regulasi, harmonisasi antarlembaga, dan kemampuan mengeksekusi strategi perdagangan internasional tanpa mengorbankan daya saing global.(*)
BACA JUGA: Danantara Memasuki Ekosistem GoTo Demi Kedaulatan Digital dan Kesejahteraan Mitra
