- Tiga big tech membandel dan menuruti kehendak pemerintah India menghapus informasi merusak.
- Informasi yang dimaksud berkaitan dengan aksi proses petani terahadan RUU Pertanian.
JERNIH — India dikabarkan mengultimatum Facebook, Twitter, dan WhatsApp, akan menjebloskan karyawan lokal mereka jika mengabaikan permintaan resmi penghapusan informasi yang ‘merusak’.
Mengutip staf salah satu platform di India, Wall Street Journal memberitakan Facebook, WhatsApp, dan Twitter, telah menerima ultimatum itu secara tertulis.
Ultimatum dikeluarkan setelah India memperingatkan tiga platform ini di tengah gelombang protes atas RUU Pertanian yang kontroversial. Protes melibatkan ratusan ribu petani yang membanjiri New Delhi, yang disertai bentrok dengan aparat keamanan.
India telah lama berselisih dengan platform media sosial, tapi baru kali ini mengeluarkan ultimatum keras. Ancaman ini menandai peningkatan tekanan pemerintah India kepada ketiganya.
Awa Februari 2021 Twitter memblokir akses ke sejumlah akun untuk pengguna India, di antaranya; anggota parlemen, outlet berita, jurnalis, dan komentator politik. Namun, Twitter diam-diam membatalkan larangan tersebut 12 jam kemudian.
AFP, mengutip sumber pemerintah, mencatat langkah itu mengikuti perintah Kementerian IT India untuk memblokir ratusan akun yan dituduh menyebarkan klaim tidak benar secara faktual.
Kementerian IT India merespon keras keputusan tiba-tiba Twitter, dengan menebar ancaman akan melakukan tindakan hukum jika terus menolak permintaan pemerintah. Anaman itu berhasil, karena Twitter mengaktifkan kembali larangan dalam beberapa hari.
Seorang juru bicara Facebook mengatakan akan mematuhi permintaan penghapusan data sesuai hukum yang berlaku dan persyarakatan perusahaan. WhatsApp mengatakan mematuhi perintah hanya jika mereka konsisten dengan standar yang diakui internasional.
Belakangan Twitter memperbaiki posisinya dengan mengatakan bersikeras terus mendukung prinsip=prinsip dasar Internet Terbuka.
Perushaan teknologi besar tidak bisa seenaknya bermain di semua negara di dunia ini. Setiap negara meberlakukan aturan platform media sosial, dan mengharuskan setiap perusahaan menunjuk perwakilan.
Pembatasan dapat memaksa situs menghapus konten yang diyakini merusak keamanan nasional, atau ketertiban umum.
Ravi Shankar Prasda, menteri elektronik dan TI India, mengatakan aturan itu akan memaksa perusahaan bertanggung jawab dan lebih akuntabel.
