“AS sama sekali tidak berhak melakukan tindakan snapback karena di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump negara itu telah mundur dari JCPOA..”
JERNIH– Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan masyarakat Iran berharap agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menuntut Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas kerugian Iran.
Hal itu dinyatakan kementerian dalam Lembaran Fakta JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau kesepakatan nuklir Iran 2015) yang diteruskan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Jumat (21/8). “Rakyat Iran mengharapkan Dewan Keamanan PBB meminta pertanggungjawaban AS atas kerugian yang tidak dapat diperbaiki, yang telah dibebankan pada rakyat Iran semata-mata untuk pembesaran nama pribadi atau keuntungan politik domestik (di AS—redaksi Jernih),” demikian rilis yang diterima JERNIH.Co dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.
Lembaran Fakta JCPOA tersebut dirilis Pemerintah Iran untuk merespons langkah AS yang mengancam akan kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran, lewat mekanisme snapback, usai usulan AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran ditolak oleh DK PBB, 15 Agustus lalu.
Pemerintah Iran menilai AS sama sekali tidak berhak melakukan tindakan snapback karena di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump negara itu telah mundur dari JCPOA, yang membuatnya tidak lagi mempunyai hak sebagai negara peserta.
“Mekanisme penyelesaian perselisihan JCPOA hanya berada di tangan peserta JCPOA yang sebenarnya, bukan negara yang dahulu menjadi bagian dari JCPOA yang kemudian mengundurkan diri serta secara sukarela dan eksplisit memutuskan untuk ‘mengakhiri kemitraan’ dan secara aktif berusaha untuk merusak JCPOA,” tulis Kementerian Luar Negeri Iran.
Pada Kamis (20/8) lalu Pemerintah AS mengirimkan surat kepada PBB. Isinya menuding Pemerintah Iran tidak mematuhi JCPOA, perjanjian kesepakatan nuklir Iran 2015.
Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami meresmikan peluru kendali (rudal) balistik dan jelajah buatan dalam negeri dengan jarak tembak yang telah ditingkatkan, dan Badan Energi Atom Iran (AEOI) mengumumkan peningkatan kapasitas pengayaan uranium yang mereka miliki.
Iran kontan membantah pihaknya tidak mematuhi JCPOA sebagaimana yang dituduhkan pihak AS.
“Meski AS telah menarik diri dari JCPOA, Iran selama setahun sepenuhnya menerapkan ketentuan JCPOA, dan Badan Internasional Tenaga Atom (IAEA) dalam 15 laporannya telah membenarkan kepatuhan Iran,” tulis Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan mereka. [ ]
