Dalam kunjungan tersebut, Mensos tidak hanya meninjau kondisi bangunan, tetapi juga melihat potensi ekonomi di sekitar sekolah. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat dapat berdampak positif terhadap roda perekonomian lokal.
JERNIH– Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, meninjau Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (7/3/2025). Kunjungan itu dilakukan untuk mengecek kesiapan lokasi yang direncanakan menjadi salah satu lembaga penyelenggara Sekolah Rakyat, program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ketua Yayasan Bina Siswa Madani, M. Azizi Rois, mengapresiasi program Sekolah Rakyat dan menilai langkah pemerintah sebagai upaya nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu.
“Alhamdulillah, sejak 1994 kami sudah menjalankan program serupa. Hingga kini, sudah ada 28 angkatan yang berhasil menyelesaikan pendidikan di lembaga kami,” kata Azizi.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, yayasan pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. “Dengan kerja sama yang kuat, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar dia.
Dalam kunjungan tersebut, Mensos tidak hanya meninjau kondisi bangunan, tetapi juga melihat potensi ekonomi di sekitar sekolah. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat dapat berdampak positif terhadap roda perekonomian lokal.
“Ini kita cek lapangan sambil membuat perencanaan. Selain itu, kita melihat potensi yang ada, termasuk dampaknya terhadap perekonomian sekitar,” kata Saifullah dalam agenda Silaturahmi dan Dialog Mensos RI bersama Keluarga Penerima Manfaat.
Program Sekolah Rakyat akan diterapkan dalam sistem sekolah berasrama (boarding school), mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh biaya pendidikan, termasuk tempat tinggal, akan ditanggung oleh negara.
“Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan pendidikan yang layak. Setelah lulus, mereka bisa melanjutkan kuliah dan menjadi agen perubahan bagi keluarga serta lingkungan mereka,” kata Mensos, menambahkan.
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Kemensos akan menjadi penanggung jawab utama, sementara Kemendikbud menyiapkan tenaga pengajar dan kurikulum, Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan sarana dan prasarana, serta pemerintah daerah mendukung pelaksanaannya.
Saifullah Yusuf memaparkan, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat dengan kapasitas masing-masing 1.000 siswa. Jika target ini tercapai, dalam satu generasi akan ada 500.000 lulusan yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai jika wong cilik bangkit. Maka, kita harus memastikan kaum dhuafa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan,” kata Mensos.
Saat ini, sudah ada 40 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi. “Minggu depan, saya akan bertemu dengan Gubernur Jabar, Jateng, dan Jatim untuk memperluas jangkauan program ini.”
Kemensos telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan pemetaan keluarga miskin secara akurat. Dari data tersebut, 18 juta keluarga telah teridentifikasi dan akan diprioritaskan dalam program ini.
Terkait anggaran, Mensos menjelaskan bahwa alokasi biaya masih dalam perhitungan, mengingat penerimaan siswa dilakukan bertahap. “Tahun ini kita mulai dari kelas 1 dan 2. Pada 2027-2028, setiap Sekolah Rakyat bisa mencapai 1.000 siswa,” kata Mensos Saifullah.
Dengan konsep asrama, siswa diharapkan dapat fokus belajar, sementara orang tua tetap bisa menjenguk anak-anak mereka. “Kami prioritaskan siswa dari sekitar agar orang tua bisa mengawasi perkembangan anaknya. Sekolah Rakyat ini gratis.” []
