Mereka mengutip posting Facebook yang muncul dalam penyelidikan oleh kantor berita Reuters, termasuk satu pada tahun 2013 yang menyatakan: “Kita harus memperlakukan mereka seperti yang dilakukan Hitler terhadap orang-orang Yahudi.” Posting lain mengatakan: “Tuangkan bahan bakar dan bakar agar mereka dapat bertemu Allah lebih cepat.”
JERNIH—Para pengungsi Rohingya di Inggris dan AS bersatu dan bersepakat menggugat Facebook. Mereka menuduh raksasa media sosial itu mengizinkan penyebaran ujaran kebencian terhadap mereka dan membuat mereka teraniaya. Mereka menuntut lebih dari 150 miliar dolar AS sebagai kompensasi.
Diperkirakan 10.000 Muslim Rohingya tewas selama penumpasan etnis yang dilakukan militer Myanmar yang mayoritas beragama Buddha pada 2017. Facebook, sekarang disebut Meta, dituduh membiarkan “penyebaran informasi yang salah dan berbahaya yang membuatnya terus berlanjut selama bertahun-tahun”.
Di Inggris, sebuah firma hukum Inggris yang mewakili beberapa pengungsi telah menulis surat ke Facebook—telah dibaca BBC, yang isinya menyatakan:
-Algoritma Facebook “memperkuat pidato kebencian terhadap orang-orang Rohingya”
-Perusahaan “gagal berinvestasi” pada moderator dan pemeriksa fakta yang tahu tentang situasi politik di Myanmar
-Perusahaan gagal menghapus postingan atau menghapus akun yang menghasut kekerasan terhadap Rohingya
-Telah gagal untuk “mengambil tindakan yang tepat dan tepat waktu”, meskipun ada peringatan dari badan amal dan media.
Di AS, pengacara Muslim Rohingya mengajukan keluhan hukum terhadap Facebook di San Francisco, menuduhnya “bersedia memperdagangkan nyawa orang-orang Rohingya untuk penetrasi pasar yang lebih baik di negara kecil di Asia Tenggara itu.”
Mereka mengutip posting Facebook yang muncul dalam penyelidikan oleh kantor berita Reuters, termasuk satu pada tahun 2013 yang menyatakan: “Kita harus memperlakukan mereka seperti yang dilakukan Hitler terhadap orang-orang Yahudi.” Posting lain mengatakan: “Tuangkan bahan bakar dan bakar agar mereka dapat bertemu Allah lebih cepat.”
Facebook memiliki lebih dari 20 juta pengguna di Myanmar. Bagi banyak orang, situs media sosial adalah cara utama atau satu-satunya untuk mendapatkan dan berbagi berita.
Pada 2018 lalu Facebook mengakui bahwa pihaknya tidak cukup untuk mencegah hasutan kekerasan dan ujaran kebencian terhadap Rohingya. Ini mengikuti laporan independen, yang ditugaskan oleh Facebook, yang mengatakan bahwa platform tersebut telah menciptakan “lingkungan yang memungkinkan” untuk proliferasi pelanggaran hak asasi manusia.
Meta dihantui kesalahan masa lalu
Menurut James Clayton, wartawan teknologi informasi terkemuka AS, apa yang terjadi di Myanmar adalah salah satu bendera merah pertama Facebook. Situs media sosial sangat populer di sana, tetapi, kata Clayton, perusahaan tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi di platformnya sendiri. “Mereka tidak secara aktif memoderasi konten dalam bahasa lokal seperti Burma dan Rakhine,” kata dia.
Jika ya, kata Clayton, mereka akan melihat pidato kebencian anti-Muslim dan disinformasi tentang plot teroris dari Rohingya. “Hal itu membantu memicu ketegangan etnis yang meluas menjadi kekerasan brutal.”
Clayton menambahkan, Mark Zuckerberg secara pribadi telah mengakui kesalahannya menjelang kekerasan yang meluas di sana. Itulah yang membuat gugatan ini sangat menarik– Facebook tidak menyangkal bahwa pihaknya bisa berbuat lebih banyak.
“Apakah itu berarti mereka bersalah secara hukum adalah pertanyaan yang sangat berbeda. Bisakah gugatan ini sampai ke mana-mana? Itu mungkin, meskipun bisa juga tidak. Tetapi sebagai perusahaan induknya, Meta, mencoba untuk mengalihkan fokus dari Facebook— ia menemukan dirinya masih dihantui oleh kesalahan masa lalu,” kata Clayton.
Sentimen dangkal membuat Rohingya seringkali dipandang sebagai migran ilegal di Myanmar, dan telah didiskriminasi oleh pemerintah dan publik selama beberapa dekade. Pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan tindakan keras di negara bagian Rakhine setelah militan Rohingya melakukan serangan mematikan terhadap pos polisi.
Ribuan orang tewas dan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Ada juga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan, dan pembumihangusan.
Pada tahun 2018, PBB menuduh Facebook “lambat dan tidak efektif” dalam menanggapi penyebaran kebencian secara online.
Di bawah hukum AS, Facebook sebagian besar dilindungi dari kewajiban atas konten yang diposting penggunanya. Namun gugatan baru itu berpendapat bahwa hukum Myanmar – yang tidak memiliki perlindungan seperti itu – harus menang dalam kasus ini.
Seorang juru bicara Meta mengatakan: “Kami terkejut dengan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar.” Mereka mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah membangun tim yang terdiri dari penutur bahasa Burma, melarang militer Myanmar “mengambil tindakan atas kesalahan informasi yang berbahaya untuk membantu menjaga orang tetap aman”.
“Kami juga berinvestasi dalam teknologi berbahasa Burma untuk mengurangi prevalensi konten yang melanggar,”kata juru bicara itu. [BBC]
