Menurut Irawati, dirinya sebagai kontestan dan alumnus pun tentu menginginkan Pemilu Raya, yang menjamin terpenuhinya prinsip one man one vote.
JERNIH—Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni UNPAD yang sudah berlalu sehari sebelumnya, tampaknya masih menyisakan persoalan. Paling tidak, hingga Senin (14/9/2020) siang, sekitar 50-an papan karangan bunga memenuhi halaman Kampus UNPAD, Jalan Dipati Ukur 35, Bandung.
Tidak hanya itu, video puluhan papan karangan bunga itu pun bertebar di laman maya, terutama di grup-grup Whatsapp. Isinya nyaris seragam, yakni menyatakan kekecewaan atas Mubes yang baru saja usai digelar.
“Turut Berduka Cita Atas Matinya Demokrasi IKA UNPAD”, kalimat itu tertulis pada karangan bunga yang dikirimkan James Ibrahim Affandi, alumnus FISIP HI 1980. Kalimat yang sama terpampang pada papan karangan bunga yang dikirimkan Tengku Maliana, Fakultas Hukum 1996, Tendy S dari Fakultas Hukum 1986, serta Ferry Mursyid Baldan, serta sekian banyak nama pengirim lainnya. Karena nama ‘Ferry Mursyid Baldan’ terakhir terasa ganjil untuk Ferry Mursyidan Baldan, alumnus FISIP 1982, Jernih.co mencoba mengonfirmasi. Sayang, Ferry tidak membalas pesan WA yang Jernih kirimkan.
Sebaliknya, James Ibrahim membalas dengan menyatakan bahwa benar, dirinya yang berkirim salah satu papan karangan bunga berisikan kekecewaan itu. Menurut Kang Iim, panggilan akrab James Ibrahim, sebagai ketua Dewan Penasehat IKAHI UNPAD dirinya merasa kecewa atas apa yang terjadi di Mubes IKA UNPAD, 13 September lalu, dan menolak hasil pemilihan.
“Mekanisme e-voting yang diusulkan secara resmi kepada Panitia Mubes, sebagai solusi realistis Pemilu Raya IKA UNPAD di tengah Pandemi Covid-19, ternyata diabaikan begitu saja oleh Panitia Mubes, dan dinodai oleh sekelompok orang yg berpikiran sempit dan pragmatis,”kata Kang Iim. Ia merasa, “Kedaulatan suara warga IKAHI yang notabene alumni UNPAD itu dilikuidasi oleh Mubes IKA UNPAD.”
Suara sejenis Kang Iim memang sangat mengemuka sejak Minggu siang (13/9), seiring berlangsungnya pemilihan ketua umum IKA UNPAD 2020-2024.
Bukan tak ada penjelasan dari Panitia Mubes X IKA UNPAD, sebenarnya. Panitia Mubes mengatakan dalam sebuah pernyataan pers yang juga diunggah di berbagai laman internet, sistem perwakilan untuk memilih ketua umum IKA UNPAD saat ini, diambil karena kondisi darurat, terutama berkaitan dengan pandemi Covid-19. Sementara, menurut pernyataan itu, kondisi kedaruratan itu tidak diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, sehingga menyulitkan penentuan waktu dan tata cara pemilihan Pemilihan Ketua Umum IKA UNPAD. Adapun mengenai keputusan untuk mengambil system perwakilan, menurut pernyataan tersebut, secara prinsip Panitia mengacu kepada pasal 9 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga, yakni “Apabila terdapat kondisi-kondisi yang masuk dalam kategori force majeur atau situasi yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Pemilu Raya, maka pemilihan Ketua Umum dilaksanakan oleh Musyawarah Besar.”
Berkaitan dengan maraknya penolakan atas hasil Mubes IKA UNPAD, Ketua IKA UNPAD terpilih, Irawati Hermawan, saat dihubungi Jernih.co mengatakan, dirinya memahami kekecewaan yang timbul. Menurut Irawati, dirinya sebagai kontestan dan alumnus pun tentu menginginkan Pemilu Raya, yang menjamin terpenuhinya prinsip one man one vote.
“Tetapi kita pun tahu betapa kesulitan yang dihadapi Panitia untuk bisa melakukan hal itu. Secara pribadi, saya merasa harus mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan panitia hingga terpilihnya ketua umum baru. Karena begitu laporan pertanggungjawaban ketua sebelumnya diterima, otomatis ada kekosongan yang harus segera diisi oleh kepengurusan yang baru,” kata dia.
Saat ditanya tentang respons terhadap kalangan yang menolak hasil Mubes, terutama penolakan atas keterpilihan dirinya sebagai ketua umum, Irawati mengatakan, sedapat mungkin ia akan mencoba mendekati dan membangun dialog dengan mereka. “Mungkin juga merangkum teman-teman tersebut. Bagaimana pun ini organisasi kekeluargaan, bukan partai politik,” kata dia. [ ]
Diedit ulang pada Senin 14/9 pukul 17.01 WIB
