Atau mungkin, anggota dewan yang terhormat itu ngidam memakai iPhone 13 Pro Max dengan nilai Rp 23 juta dengan varian 256 GB? Jika benar begitu, wajar saja kalau masyarakat yang selama ini menggaji mereka melalui pajaknya geram.
JERNIH-Zaman lagi susah begini, penduduk kursi kekuasaan masih saja berencana menghambur-hamburkan uang. Kalau untuk kebutuhan penting dan mendesak, sah-sah saja. Tapi kalau untuk membeli ponsel pintar seharga Rp 1 miliar, rasanya perlu diuji kewarasannya.
Mulanya, DPRD Kota Bandung berencana membeli 47 unit ponsel pintar yang katanya untuk mempermudah kerja para legislator di masa pandemi. Ketua DPRD setempat, Tedy Rusmawan beralasan, anggota dewan terlalu sibuk dengan rapat daring sehingga perlu ditunjang dengan peralatan memadai.
“Dengan ritme kerja luar biasa di masa pandemi, mereka harus (melakukan konferensi) Zoom. Kemudian untuk mengakses data-data pembahasan peraturan daerah yang tahun 2021 kami membahas sekitar sembilan perda, termasuk yang sebelumnya,” kata Tedy.
Rencana itu pun, sudah disepakati dengan diterakan di dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan anggaran sebanyak Rp 1.085.648.300 untuk dipakai membeli 47 unit ponsel. Sementara sumbernya, diambil dari APBD yang detail pengadaannya diperbarui pada 31 Desember 2021.
Tentu saja, masyarakat Kota Bandung geram melihat kelakuan anggota DPRD-nya itu. Apalagi, duit sebanyak itu dinilai terbilang sangat besar untuk membeli ponsel yang jika dihitung-hitung, tiap ponselnya seharga Rp 23.098.900.
Dengan anggaran sebesar itu, setidaknya bisa dibeli ponsel buatan Samsung jenis Galaxy S22 Ultra yang dibekali stylus S Pen seharga Rp 20.999.000, dengan kapasitas ram 12/512 GB. Itu pun masih ada kembalian Rp 2 jutaan.
Atau mungkin, anggota dewan yang terhormat itu ngidam memakai iPhone 13 Pro Max dengan nilai Rp 23 juta dengan varian 256 GB? Jika benar begitu, wajar saja kalau masyarakat yang selama ini menggaji mereka melalui pajaknya geram.
Rencana ini pun kemudian dibatalkan. Tedy beralasan, pembatalan itu merupakan hasil disuksi semua fraksi setelah mendengar keberatan dari masyarakat.
“Dengan ini kami sampaikan pengadaan handphone ini dibatalkan. Intinya, harapan dari publik seperti itu. Jadi, terima kasih,” ujar Tedy di Bandung, Selasa (22/2).[]
