Pemerintah dinilai abai melakukan manajemen transport demand management (TDM), yakni kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan penggunaan kendaraan pribadi dan juga transportasi publik.
JERNIH-Masyarakat Jakarta mengeluhkan kemacetan di Jakarta yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Antrean panjang kendaraan terutama pada pagi dan malam hari menjadi pemandangan yang semakin biasa terlihat di setiap sudut kota Jakarta.
Bahkan tingkat kemacetan di jalanan Jakarta saat ini lebih tinggi dibanding tingkat kemacetan sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia.
Lalu apa sebenarnya biang kerok dari macetnya jalan-jalan di Jakarta?
baca juga: Begini Cara Cek Apakah Kendaraan Kita Pernah Terekam ETLE
Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang slah satu penyebab kemacetan di Jakarta adalah terjadinya pembengkakan yang besar pada jumlah kendaraan di Jakarta.
“Semua karena penjualan mobil LCGC dan juga sepeda motor yang terus meningkat hingga saat ini. Kendaraan meningkat, tapi tidak berimbang dengan pertumbuhan panjang jalan di Jakarta,” kata Deddy, pada Minggu (12/2/2023).
Deddy menyebut kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembelian kendaraan saat pandemi COVID-19 merupakan salah satu biang kerok kemacetan di ibukota. Bahkan Deddy memberi contoh fasilitas pajak 0% untuk pembelian mobil yang sempat dilakukan saat pandemi.
“Kendaraan meningkat karena penjualan mobil pajak 0% dari tahun 2021 hingga diskon pajak sampai 2022, sehingga ketika PPKM dicabut mobil-mobil ini keluar semua untuk bekerja,” kata Deddy menambahkan.
baca juga: Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran Operasi Keselamatan 2023
Pemerintah juga dinilai Deddy, abai melakukan manajemen transport demand management (TDM), yakni kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan penggunaan kendaraan pribadi dan juga transportasi publik.
“Kemacetan juga terjadi karena gagalnya program TDM push and pull. Tidak balancing (seimbang) antara pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan menarilk penggunaan angkutan umum massal,”.
“Selama ini kurang ada keseimbangan yang dilakukan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang mendukung kemudahan penggunaan kendaraan pribadi daripada mendorong masyarakat naik angkutan umum”.
Sementara Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebut pemerintah memang kurang tegas untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi bahkan terus menerus diberikan kemudahan untuk tumbuh. Sehingga wajar saja Jakarta macet.
“Ini kan seharusnya sudah ada pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta. Ketegasan pemerintah kurang untuk menahan laju kendaraan pribadi, kebijakan ERP itu saja nggak jalan-jalan, 3 in 1 sampai ganjil genap juga nggak ngaruh,”
Djoko memuji jaringan transportasi umum di Jakarta sudah baik dan berjalan dengan sempurna. Disebutnya 92% kawasan di Jakarta sudah terhubung transportasi umum. Dengan fasilitas angkutan umum yang sudah baik tersebut seharusnya masyarakat Jakarta diperketat menggunakan kendaraan pribadi. (tvl)
