Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang ganjil. Kita adalah bangsa besar yang sering berpikir dalam horizon pendek. Kita merayakan proyek, tetapi jarang bertanya apakah institusi yang menopangnya cukup kuat untuk bertahan melampaui pergantian rezim dan generasi. Kita sibuk melahirkan program-program baru, sementara mesin negara yang menjalankannya sering dibiarkan menua dalam kebiasaan yang jumud, prosedur yang berbelit, dan budaya kerja yang kurang produktif.
Oleh : Yudi Latif
JERNIH– Saudaraku, kita terlalu sering berbicara tentang pembangunan seolah hanya perkara beton, jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, dan angka-angka yang bergerak naik dalam laporan statistik. Kita terpesona oleh apa yang tampak di permukaan: gedung-gedung yang menjulang, proyek-proyek yang membentang, serta target-target ekonomi yang diumumkan dengan penuh kebanggaan.
Padahal sejarah bangsa-bangsa menguak pelajaran yang lebih mendalam. Yang sesungguhnya dibangun bukanlah semata infrastruktur dan ekonomi, melainkan kualitas manusia dan kapasitas negara; kemampuan kolektif suatu bangsa untuk mengubah harapan menjadi kenyataan, visi menjadi tindakan, dan cita-cita menjadi peradaban.
Pembangunan pada akhirnya bukanlah proses memperbesar angka-angka, melainkan proses memperbesar kemungkinan manusia untuk berkembang dan kemampuan negara untuk melayani perkembangan itu secara berkelanjutan.
Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang ganjil. Kita adalah bangsa besar yang sering berpikir dalam horizon pendek. Kita merayakan proyek, tetapi jarang bertanya apakah institusi yang menopangnya cukup kuat untuk bertahan melampaui pergantian rezim dan generasi. Kita sibuk melahirkan program-program baru, sementara mesin negara yang menjalankannya sering dibiarkan menua dalam kebiasaan yang jumud, prosedur yang berbelit, dan budaya kerja yang kurang produktif.
Lebih dari itu, kita kerap mengukur kemajuan dari besarnya investasi dan infrastruktur yang dibangun, alih-alih dari sejauh mana pembangunan itu memperluas kapabilitas manusia. Kita menghitung panjang jalan yang terbentang, tetapi kurang memberi perhatian pada mutu pendidikan anak-anak yang melintasinya. Kita membanggakan besarnya anggaran, tetapi tidak selalu bertanya apakah anggaran itu benar-benar memperluas kesempatan warga untuk hidup lebih sehat, lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih berdaya.
Padahal dalam jangka panjang, kemajuan suatu bangsa tidak terutama ditentukan oleh kekayaan alam yang dimilikinya. Tidak pula semata-mata oleh besarnya modal yang diinvestasikan. Kemajuan ditentukan oleh kualitas manusia yang mampu mengolah sumber daya, mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan inovasi, membangun kepercayaan sosial, dan mengelola perbedaan dalam kehidupan bersama.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang berhasil melompat ke tingkat kemajuan yang lebih tinggi hampir selalu bertumpu pada dua fondasi yang saling menguatkan: manusia yang unggul dan negara yang mampu. Tanpa manusia yang berkualitas, institusi akan kehilangan daya hidupnya. Tanpa institusi yang kuat, potensi manusia akan kehilangan wadah untuk berkembang.
Di banyak tempat di dunia, kemajuan tidak lahir dari keajaiban. Ia tumbuh dari birokrasi yang kompeten, hukum yang dipercaya, pemerintahan yang mampu belajar dari kesalahan, dan kepemimpinan yang berani memikirkan masa depan yang tidak akan sempat mereka nikmati sendiri.
Singapura tidak dibangun oleh gedung-gedung tinggi semata. Korea Selatan tidak dibentuk oleh pabrik-pabrik saja. Negara-negara Nordik tidak menjadi makmur hanya karena keberuntungan sejarah atau kekayaan sumber daya. Mereka bertumbuh karena kesediaan yang panjang untuk membangun institusi yang efektif, pendidikan yang bermutu, budaya kerja yang produktif, serta kepercayaan sosial yang tinggi.
Karena itu, pertanyaan besar bagi Indonesia bukanlah bagaimana menjadi negara kaya. Banyak negara kaya yang rapuh. Banyak negara yang berhasil meningkatkan pendapatan, tetapi gagal membangun kualitas masyarakatnya.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana menjadi negara yang mampu?
Negara yang sanggup mendidik anak-anaknya tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Negara yang mampu mengelola kekayaannya tanpa menjual masa depannya. Negara yang dapat mengambil keputusan besar tanpa kehilangan kebijaksanaan, dan mendengar rakyat tanpa kehilangan arah. Negara yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan bagi setiap warga untuk mengembangkan potensi terbaiknya.
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu telah lama menjadi perhatian para pemikir dunia.
Francis Fukuyama, melalui The Origins of Political Order dan Political Order and Political Decay, menunjukkan bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang: negara yang efektif, supremasi hukum, dan akuntabilitas politik. Ketika salah satunya rapuh, pembangunan kehilangan fondasinya. Ketika ketiganya berjalan beriringan, negara memperoleh kapasitas untuk bertindak tanpa kehilangan legitimasi.
Daron Acemoglu dan James Robinson, melalui Why Nations Fail dan The Narrow Corridor, membawa kita pada pelajaran yang lebih tajam. Mereka mengingatkan bahwa kemakmuran bukan lahir dari geografi, budaya, atau keberuntungan sejarah semata. Ia lahir dari institusi yang inklusif—institusi yang membuka kesempatan, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa negara cukup kuat untuk bekerja tetapi tidak terlampau kuat hingga menindas rakyatnya. Di sanalah terbentang koridor sempit yang harus dilalui setiap bangsa yang ingin maju tanpa kehilangan kebebasan.
Namun negara yang baik tidak cukup hanya tertata secara politik. Ia juga harus mampu mentransformasikan ekonominya.
Pelajaran dari Joe Studwell dalam How Asia Works, Robert Wade dalam Governing the Market, dan Ha-Joon Chang dalam Kicking Away the Ladder menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Asia Timur bukanlah hasil dari pasar yang bekerja sendirian. Negara memainkan peran penting dalam membangun kapasitas produksi, mengembangkan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi.
Akan tetapi, sejarah juga memperingatkan bahaya lain: kesombongan negara yang merasa mengetahui segalanya.
James C. Scott, dalam Seeing Like a State, menunjukkan bagaimana banyak proyek pembangunan gagal bukan karena kekurangan niat baik, melainkan karena negara kehilangan kemampuan memahami kehidupan nyata masyarakat. Ketika rakyat hanya dilihat sebagai angka, peta, atau objek administrasi, pembangunan kehilangan sentuhan kemanusiaannya. Negara menjadi kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam memahami kenyataan.
Di sinilah pembangunan manusia memperoleh makna yang menentukan.
Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah perluasan kapabilitas manusia. Tujuan pembangunan bukan sekadar meningkatkan pendapatan, melainkan memperluas kebebasan substantif warga untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, keamanan sosial, partisipasi politik, dan kesempatan untuk berkembang bukanlah hasil sampingan pembangunan. Semuanya merupakan inti dari pembangunan itu sendiri.
Dengan cara pandang ini, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari seberapa cepat ekonominya tumbuh, melainkan juga dari seberapa besar ruang yang tersedia bagi setiap warga untuk mengembangkan potensi dirinya.
Karena itu, negara yang mampu pada hakikatnya adalah negara yang memampukan manusia. Tugas utamanya bukan sekadar mengelola administrasi atau menjalankan program, melainkan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap warga mengembangkan potensi terbaiknya. Pendidikan tidak sekadar mengajarkan pengetahuan, melainkan menumbuhkan karakter, kreativitas, dan daya nalar. Sistem kesehatan tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Birokrasi tidak sekadar mengatur, melainkan melayani. Dan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperluas kesempatan bagi mobilitas sosial, inovasi, dan kemajuan bersama.
Pada titik ini, kualitas manusia dan kapasitas negara sesungguhnya tidak dapat dipisahkan.
Negara yang mampu melahirkan warga negara yang cakap. Sebaliknya, warga negara yang cakap memperkuat kapasitas negara. Institusi yang baik membentuk manusia yang baik, dan manusia yang baik menopang institusi yang baik. Keduanya saling memperkuat dalam suatu lingkaran kebajikan yang menjadi fondasi kemajuan bangsa.
Douglass North menunjukkan bahwa institusi yang baik menciptakan kepastian yang memungkinkan masyarakat berinvestasi pada masa depan. Peter Evans memperlihatkan bahwa negara-negara yang berhasil bukan hanya memiliki birokrasi yang efektif, tetapi juga mampu membangun hubungan yang produktif dengan masyarakat. Kapasitas negara, dengan demikian, bukan sekadar kemampuan memerintah, melainkan kemampuan mengorganisasi kecerdasan kolektif bangsa.
Di abad ke-21, tantangan ini menjadi semakin penting.
Mariana Mazzucato, melalui The Entrepreneurial State dan Mission Economy, menunjukkan bahwa negara tidak harus menjadi penonton yang hanya memperbaiki kegagalan pasar. Negara dapat menjadi pengarah visi, penggerak inovasi, dan perancang misi bersama yang menyatukan pendidikan, sains, teknologi, industri, dan kesejahteraan sosial ke dalam satu tujuan nasional yang jelas.
Mungkin di sinilah Indonesia membutuhkan keberanian intelektual baru. Bukan keberanian untuk menawarkan slogan dan jargon baru, melainkan keberanian untuk memperbaiki cara berpikir yang keliru.
Terlalu lama kita mengukur kemajuan dari apa yang dibelanjakan, bukan dari apa yang dihasilkan; dari banyaknya program, bukan dari mutu pelaksanaannya; dari besarnya organisasi, bukan dari kapasitasnya; dari laju pertumbuhan ekonomi, bukan dari kualitas manusia yang dibangunnya.
Padahal pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mengapa postur negara yang makin besar belum tentu menjadi negara yang makin mampu? Mengapa institusi yang terus bertambah belum selalu menghasilkan pelayanan yang lebih baik? Mengapa pembangunan yang berlangsung begitu giat masih sering kehilangan kesinambungan ketika kepemimpinan berganti?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mungkin membawa kita pada satu kesadaran penting: bahwa pembangunan sejati bukanlah perlombaan membangun sebanyak mungkin proyek, melainkan usaha panjang membangun kualitas manusia dan kapasitas negara secara bersamaan.
Sebab kekayaan alam dapat habis. Bonus demografi dapat berlalu. Teknologi dapat berubah. Bahkan kekuatan ekonomi dapat mengalami pasang surut.
Yang menentukan masa depan bangsa adalah kualitas manusianya: kemampuan mereka untuk belajar, berinovasi, bekerja sama, menjaga kepercayaan, memelihara integritas, serta mengembangkan nilai-nilai yang memungkinkan sebuah peradaban terus bertumbuh.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa besar negara membelanjakan anggaran, melainkan seberapa besar kemampuan bangsa yang berhasil dibangun. Negara yang kuat tanpa manusia yang unggul akan menjadi mesin yang kehilangan jiwa. Sebaliknya, manusia yang unggul tanpa institusi yang kuat akan kehilangan wadah untuk mewujudkan potensinya.
Tugas sejarah Indonesia adalah menyatukan keduanya: membangun kualitas manusia dan kapasitas negara secara serentak. Sebab hanya dengan itulah kemajuan dapat tumbuh bukan sekadar cepat, melainkan juga kokoh, adil, bermartabat, dan berkelanjutan.
Ujian Kepemimpinan Prabowo
Di titik inilah makna terdalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat diuji sekaligus diwujudkan: bagaimana pembangunan memperkuat kualitas manusia Indonesia seiring dengan penguatan kapasitas negara. Bukan oleh banyaknya proyek yang diresmikan, bukan pula oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh sejauh mana negara benar-benar memampukan warganya untuk berkembang, berkarya, dan mencapai potensi terbaiknya.
Sebab negara yang sehat bertumpu pada dua fondasi yang tumbuh serempak: kualitas manusia dan kapasitas negara. Keduanya bukan agenda terpisah, melainkan satu kesatuan proses yang saling menguatkan dan saling menentukan. Negara yang kuat tetapi gagal mengembangkan manusianya menghasilkan kemajuan yang rapuh. Sebaliknya, manusia yang unggul tanpa institusi yang kuat akan kesulitan mewujudkan potensinya menjadi kemajuan bersama. Karena itu, pembangunan menuntut gerak serempak antara keduanya sebagai satu kesatuan agenda peradaban.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan program. Kita justru dibanjiri program. Kita tidak kekurangan kementerian, lembaga, badan, komisi, satuan tugas, regulasi, dan peta jalan pembangunan. Yang kerap kurang adalah kemampuan untuk membuat semuanya bekerja secara terpadu, konsisten, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam keadaan seperti ini, menambah kebijakan baru tanpa membenahi kapasitas pelaksanaannya sering kali hanya menambah lapisan kerumitan di atas masalah yang belum terselesaikan. Negara menjadi semakin sibuk, tetapi tidak selalu semakin mampu. Anggaran terus bertambah, sementara hasil yang dirasakan publik tidak selalu bergerak sebanding.
Lebih penting lagi, negara yang tidak mampu pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Ia gagal mengembangkan manusia. Sekolah tetap berdiri tetapi mutu pembelajaran tidak meningkat. Rumah sakit bertambah tetapi kualitas kesehatan tidak banyak berubah. Program sosial terus diperluas tetapi mobilitas sosial berjalan lambat. Dalam keadaan seperti itu, pembangunan menghasilkan aktivitas tanpa transformasi. Negara bekerja keras, tetapi kualitas manusia tidak bertumbuh secepat yang seharusnya.
Karena itu, langkah paling berani yang dapat diambil seorang presiden saat ini mungkin bukan menciptakan program baru, melainkan menghentikan sejenak dorongan untuk terus menambahnya. Yang lebih mendesak adalah melakukan audit menyeluruh terhadap kapasitas negara: menyederhanakan fungsi-fungsi yang tumpang tindih, memperjelas rantai tanggung jawab, memperkuat sistem merit dalam birokrasi, dan memastikan bahwa setiap institusi publik dinilai bukan dari besarnya anggaran, banyaknya pegawai, atau rumitnya prosedur, melainkan dari nilai tambah yang diberikannya bagi kebajikan publik.
Indonesia juga membutuhkan keberanian untuk membangun kesinambungan. Terlalu banyak energi bangsa yang habis karena pembangunan berjalan mengikuti siklus kekuasaan, bukan mengikuti kebutuhan jangka panjang negara. Setiap pergantian pemimpin membawa jargon baru, prioritas baru, bahkan kadang arah baru. Akibatnya, bangsa ini sering berlari cepat, tetapi tidak selalu bergerak jauh.
Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan sejarah memahami bahwa politik boleh berganti, tetapi arah peradaban harus tetap berlanjut. Mereka membangun institusi yang menjaga memori kolektif, kapasitas teknokratis, dan visi jangka panjang agar tidak ikut berganti setiap kali kekuasaan berpindah tangan. Mereka tidak membangun negara berdasarkan umur jabatan seorang pemimpin, melainkan berdasarkan kebutuhan generasi yang akan datang.
Dan kebutuhan generasi mendatang pada akhirnya bukan hanya infrastruktur yang lebih lengkap, melainkan manusia yang lebih unggul. Anak-anak yang memperoleh pendidikan lebih baik daripada orang tuanya. Generasi muda yang lebih sehat, lebih terampil, lebih produktif, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin cepat.
Di sinilah tantangan pembangunan manusia menjadi jauh lebih rumit dibanding pembangunan fisik. Gedung dapat dibangun dalam hitungan tahun. Program dapat diluncurkan dalam hitungan bulan. Tetapi kualitas manusia memerlukan kesabaran lintas generasi. Kesalahan dalam membangun jalan mungkin dapat diperbaiki dalam beberapa tahun; kesalahan dalam membangun manusia dapat meninggalkan akibat selama puluhan tahun.
Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh investasi itu memperkuat mutu pendidikan secara keseluruhan atau justru menciptakan fragmentasi baru dalam sistem pendidikan nasional.
Salah satu godaan terbesar dalam pembangunan manusia adalah memperlakukan pendidikan sebagai proyek politik, padahal pendidikan pada hakikatnya adalah proyek peradaban.
Pendidikan yang baik tidak hanya bertujuan menghasilkan individu-individu unggul. Ia juga membangun kohesi sosial, rasa kebangsaan, kemampuan bekerja sama, dan kesempatan yang relatif setara bagi seluruh warga negara. Karena itu, pendidikan seharusnya menjadi ruang perjumpaan yang memungkinkan anak-anak dari berbagai latar belakang tumbuh bersama sebagai sesama warga bangsa.
Ketika sistem pendidikan semakin terpecah ke dalam berbagai jalur yang eksklusif dan tersegregasi, terdapat risiko bahwa kesenjangan sosial yang ingin dikurangi justru direproduksi kembali melalui pendidikan itu sendiri. Ketika sebagian kelompok memperoleh akses pada fasilitas, sumber daya, dan perhatian yang jauh lebih besar dibanding yang lain, pendidikan kehilangan salah satu fungsi terpentingnya sebagai sarana mobilitas sosial dan integrasi kebangsaan.
Tantangan lainnya adalah kecenderungan membangun program-program baru tanpa selalu disertai penguatan kapasitas institusional yang memadai. Padahal kualitas pendidikan pada akhirnya lebih banyak ditentukan oleh mutu guru, kepemimpinan sekolah, budaya belajar, tata kelola, serta kesinambungan kelembagaan dibanding oleh peluncuran proyek-proyek baru yang bersifat ad hoc. Ketika perhatian lebih tertuju pada pembagian program daripada pembangunan institusi, energi pembangunan berisiko terserap untuk mengelola proyek tanpa menghasilkan transformasi yang setara besarnya.
Ujian kepemimpinan dalam bidang pendidikan karena itu bukanlah seberapa banyak program yang dapat diumumkan, melainkan seberapa jauh seluruh investasi tersebut berhasil memperkuat kapasitas sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Sebab bangsa yang maju tidak dibangun oleh beberapa pulau keunggulan yang berdiri sendiri, melainkan oleh peningkatan mutu yang merata dan berkelanjutan di seluruh ekosistem pendidikannya.
Pelajaran tentang pentingnya fondasi yang kokoh sesungguhnya juga tersaji melalui pelemahan rupiah. Banyak orang melihatnya semata sebagai persoalan kurs dan pasar keuangan. Padahal nilai mata uang pada akhirnya adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih mendasar: tingkat kepercayaan terhadap kemampuan sebuah bangsa menciptakan nilai tambah, menjaga produktivitas, dan mengelola masa depannya.
Rupiah tidak melemah semata karena dolar menguat. Pelemahan itu juga mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia masih rentan terhadap gejolak eksternal, masih bergantung pada ekspor komoditas primer, masih mengimpor terlalu banyak teknologi dan energi, serta belum sepenuhnya berhasil membangun basis produktivitas yang mampu menopang kekuatan ekonominya sendiri.
Di balik semua itu terdapat persoalan yang lebih mendasar: produktivitas manusia Indonesia. Tidak ada bangsa yang dapat mempertahankan kekuatan ekonominya dalam jangka panjang apabila kualitas pendidikan tertinggal, kemampuan riset lemah, keterampilan tenaga kerja tidak berkembang, dan inovasi berjalan lambat. Pada akhirnya, daya saing ekonomi suatu bangsa adalah cerminan dari daya saing manusianya.
Karena itu, pelajaran terbesar dari kerentanan rupiah bukanlah perlunya intervensi pasar yang lebih agresif atau pengelolaan kurs yang lebih cermat. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa kekuatan mata uang pada akhirnya mengikuti kekuatan institusi, kualitas sumber daya manusia, kapasitas produktif ekonomi, dan kredibilitas negara. Mata uang yang kuat bukanlah penyebab kemajuan. Ia adalah akibat dari masyarakat yang produktif dan negara yang mampu.
Di sinilah ujian strategis pemerintahan Prabowo sesungguhnya berada. Apakah energi nasional akan terus dihabiskan untuk merespons gejala-gejala jangka pendek, ataukah digunakan untuk membangun fondasi yang membuat bangsa ini lebih tahan terhadap guncangan? Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah menghadapi badai, melainkan negara yang tidak mudah oleng setiap kali badai datang.
Namun pada akhirnya, kualitas negara sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Banyak pemimpin gagal bukan karena kekurangan visi, melainkan karena dikelilingi oleh mereka yang lebih pandai menjaga kedekatan daripada menyampaikan kebenaran. Negara mulai kehilangan arah ketika loyalitas menjadi lebih penting daripada kompetensi, ketika patronase lebih dihargai daripada prestasi, dan ketika kenyamanan politik lebih dipilih daripada keberanian memperbaiki keadaan.
Karena itu, salah satu warisan terbesar yang dapat ditinggalkan Presiden Prabowo adalah keberanian membangun pemerintahan yang semakin bertumpu pada kapasitas, bukan kedekatan; pada merit, bukan patronase; pada integritas, bukan sekadar loyalitas. Tidak ada reformasi kelembagaan yang dapat berhasil tanpa reformasi dalam cara negara memilih, menempatkan, dan mempercayai orang-orang yang menjalankannya.
Pada akhirnya, kualitas manusia dan kapasitas negara bertemu pada satu titik yang sama. Mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas guru dan pengelolanya. Mutu pelayanan kesehatan ditentukan oleh profesionalisme tenaga medis dan institusinya. Mutu birokrasi ditentukan oleh kemampuan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik bangsa. Negara yang ingin membangun manusia unggul harus terlebih dahulu mampu membangun institusi yang unggul.
Penutup
Buku-buku terbaik tentang pembangunan negara tidak memberikan resep instan. Mereka tidak menawarkan jalan pintas. Mereka hanya menunjukkan bahwa keberhasilan bangsa-bangsa besar adalah hasil dari keputusan-keputusan institusional yang tepat, yang diambil berulang kali selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Tidak ada keajaiban. Yang ada hanyalah kesabaran membangun kapasitas negara, memperkuat hukum, menciptakan kesempatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas kapabilitas manusia, dan menjaga kepercayaan publik.
Maka pelajaran paling penting bagi Indonesia hari ini adalah bahwa masa depan tidak sedang menunggu untuk ditemukan. Ia sedang menunggu untuk dirancang. Dan rancangan itu tidak dimulai dari anggaran, proyek, atau pidato. Ia dimulai dari kesediaan untuk belajar—dari keberhasilan dan kegagalan bangsa lain, dari pengalaman sejarah, dan dari keberanian untuk mengubah pelajaran itu menjadi tindakan.
Sebab ancaman terbesar Indonesia bukanlah kekurangan sumber daya, investasi, atau proyek pembangunan. Ancaman terbesarnya adalah ilusi kemajuan: ketika negara tampak sibuk, tetapi kapasitasnya tidak bertambah; ketika anggaran terus membesar, tetapi produktivitas stagnan; ketika proyek bertambah, tetapi institusi tidak membaik; ketika pertumbuhan terjadi, tetapi kualitas manusia tidak meningkat sebanding; ketika pembangunan berlangsung, tetapi ketahanan bangsa tidak menguat.
Pada akhirnya, ukuran sebuah bangsa bukanlah seberapa megah yang berhasil ia bangun untuk zamannya, melainkan seberapa kokoh yang berhasil ia tinggalkan bagi generasi yang datang sesudahnya.
Jalan raya dapat dibangun dalam beberapa tahun. Pelabuhan dapat diselesaikan dalam satu periode. Kawasan industri dapat tumbuh dalam satu dekade. Bahkan ibu kota baru dapat didirikan dalam satu generasi.
Tetapi manusia unggul dan negara yang mampu tidak dibangun dalam hitungan proyek maupun periode pemerintahan. Keduanya tumbuh melalui kesabaran lintas generasi: melalui pendidikan yang bermutu, institusi yang terpercaya, budaya kerja yang produktif, kepemimpinan yang berintegritas, serta kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Negara besar bukanlah negara yang paling sering membicarakan masa depan.
Negara besar adalah negara yang paling tekun menyiapkan manusianya untuk masa depan itu. []
