Kado Pahit Hari Lingkungan Hidup untuk Malang, Esai Kritis Tiga Luka Ekologis

Berada di ketinggian hingga 667 mdpl seharusnya membuat Malang kebal dari banjir dan gerah. Namun, modernisasi yang ugal-ugalan telah memicu tiga luka krusial dari hulu hingga hilir.

WWW.JERNIH.CO –  Kota Malang dahulu adalah sebuah wilayah yang dirancang dengan estetika tinggi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kota ini dijuluki Parijs van Oost-Java (Paris dari Jawa Timur) karena udaranya yang sejuk, tata kota yang rapi, serta dikelilingi oleh ruang terbuka hijau (RTH) dan lanskap pegunungan yang asri.

Namun, setelah melintasi sejarah ratusan tahun sejak didirikan sebagai kotapraja (gemeente) pada tahun 1914, wajah ekologis kota ini mengalami pergeseran dramatis. Hari ini, romantisme masa lalu tersebut runtuh, digantikan oleh realitas krisis lingkungan yang kian kritis dan mengkhawatirkan.

Mari sejenak lepaskan kacamata nostalgia di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni ini. Langkah ini menjadi waktu yang tepat untuk menatap tajam potret muram ekologi kota seluas 114,26 kilometer persegi ini.

Sebagai sebuah kota dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata berkisar antara 440 hingga 667 mdpl, Malang perlahan-lahan kehilangan napas alaminya akibat laju modernisasi serta pembangunan infrastruktur yang kurang terkendali tanpa memedulikan daya dukung lingkungan.

Untuk mengukur sejauh mana penurunan kualitas lingkungan ini, kita perlu membandingkan kondisi spasial kuno (before) dengan data sektoral paling mutakhir (after). Angka-angka yang dipaparkan oleh berbagai dinas terkait bukan hanya deretan statistik mati di atas kertas. Data valid tersebut merupakan alarm peringatan dini yang menegaskan bahwa ekosistem kota sedang berada dalam kondisi yang membutuhkan penanganan serius.

Luka Pertama

Luka pertama yang paling kentara adalah persoalan banjir perkotaan yang kini menjadi tantangan berkala di setiap musim hujan. Dokumen sejarah menegaskan bahwa tidak ada banjir genangan di daratan Malang sebelum tahun 1950, di mana aliran air kala itu hanya meluap di bantaran DAS Brantas dan tidak sampai menggenangi pusat aktivitas kota.

Realitas tersebut kini berbalik; data resmi BPBD Kota Malang mencatat sebaran genangan yang meluas hingga 298 titik terdampak dengan puluhan kejadian banjir yang sempat mengganggu kelancaran jalan protokol serta permukiman warga akibat sumbatan drainase.

Ironisnya, tantangan banjir ini berbanding lurus dengan menyusutnya vegetasi kota dari tahun ke tahun. Peta morfologi kota tahun 1938 memperlihatkan tutupan hijau yang masih sangat dominan, mengunci pusat hingga pinggiran kota, serta membuat lahan resapan air melimpah ruah.

Kini, laporan berkala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menunjukkan RTH publik Kota Malang baru menyentuh angka 17,73%, sebuah capaian yang masih berproses untuk memenuhi mandat UU No. 26/2007 mengenai batas minimal RTH publik sebesar 20%.

Dampak nyata dari menyusutnya bentang hijau ini langsung memengaruhi kenyamanan mikroklimat yang dirasakan warga. Malang yang pada masa lalu terkenal dingin, berkabut, dan menjadi destinasi sanatorium (penyembuhan) utama di Jawa Timur, kini mulai merasakan dampak fenomena Urban Heat Island (UHI).

Suhu udara rata-rata perkotaan cenderung meningkat akibat masifnya dominasi aspal, beton, serta akumulasi emisi gas buang dari jutaan kendaraan bermotor yang memadati jalanan kota.

Luka Kedua

Luka kedua muncul dari sektor hilir, yaitu melonjaknya volume sampah harian yang diproduksi oleh aktivitas urban. Pada tahun 1930, dengan jumlah penduduk terkendali sekitar 86.000 jiwa, sisa konsumsi harian sangat rendah dan didominasi material organik yang mudah terurai oleh alam.

Saat ini, data mutakhir DLH Kota Malang menunjukkan angka timbulan sampah harian yang masif, di mana aktivitas kota menghasilkan hingga 800 ton sampah per hari yang membutuhkan sistem pengelolaan ekstra kuat.

Penurunan kualitas ekosistem di Kota Malang ini bukanlah sebuah proses alami yang tak terhindarkan, melainkan dampak dari dinamika tata ruang dan urbanisasi cepat (urban sprawl).

Di balik daya tarik visualnya sebagai kota wisata dan kota pendidikan, terdapat tiga simpul krisis yang saling bertali temali. Simpul pertama adalah tekanan terhadap tata ruang yang kini langsung berhadapan dengan fenomena anomali cuaca global.

Pada era 1930-an, catatan dinas meteorologi Hindia Belanda (Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium) menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata tahunan Kota Malang sangat sejuk, yakni berada di kisaran 20°C hingga 22°C. Saat musim kemarau atau malam hari, udara dingin yang menyelimuti kota bahkan bisa turun drastis hingga mencapai 15°C, sebuah kondisi iklim masa lalu yang membuat Malang begitu melekat dalam ingatan sebagai kota pegunungan yang dingin, asri, dan sering kali berkabut.

Satu abad berlalu, data dari stasiun klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Karangploso Malang menunjukkan terjadinya lonjakan suhu tahunan yang kini berada di kisaran 24°C hingga 25°C. Efek pemanasan global yang diperparah oleh masifnya pembangunan beton di perkotaan membuat atmosfer kota kian gerah, bahkan suhu maksimum pada siang hari di area pusat Kota Malang kini tidak jarang menyentuh angka 30°C hingga 32°C.

Alih fungsi lahan terjadi secara masif dari sektor agraris seperti sawah dan tegalan menjadi kawasan terbangun seperti perumahan, ruko, hingga area penunjang kampus. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur secara konsisten menyoroti pentingnya penataan pola ruang ini agar kawasan tangkapan air dan sempadan sungai tetap terjaga fungsinya.

Krisis ruang resapan ini berujung kendala serius ketika curah hujan berdasarkan data BMKG mengalami peningkatan ekstrem, menyebabkan air permukaan meluncur liar ke jalan akibat tanah kehilangan sebagian besar daya serap alaminya.

Simpul krisis kedua terletak pada beban berat yang harus ditanggung oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang sebagai konsekuensi logis dari tingginya aktivitas domestik dan pariwisata.

Meskipun DLH terus mengoptimalkan efisiensi pengolahan di tingkat TPS3R dan bank sampah yang mampu mereduksi sekitar 34,15% (atau setara 249,63 ton) sampah per hari, sisa residu yang harus masuk ke TPA tetap berada pada volume yang besar. Kondisi ini menuntut perluasan inovasi teknologi agar lahan penimbunan tidak segera mencapai batas maksimal kapasitas (overcapacity).

Gaya hidup masyarakat urban turut memengaruhi dinamika kebersihan di lapangan. Pada momen-momen keramaian publik seperti liburan panjang atau perayaan pergantian tahun, tonase sampah berbahan plastik sekali pakai dan styrofoam cenderung meningkat tajam di ruang-ruang terbuka publik.

Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di hulu ini kerap terbawa angin atau air menuju saluran drainase, menciptakan sumbatan fisik yang menghambat laju air.

Luka Ketiga

Luka ketiga yang menjadi simpul krisis berikutnya adalah terganggunya kontinuitas “pembuluh darah” kota berupa menyusutnya jaringan irigasi kuno. Ratusan tahun lalu, bentang alam Malang diberkahi dengan jaringan drainase alamiah dan saluran irigasi tradisional yang sangat adaptif dalam mengalirkan limpasan air.

Atas nama modernisasi dan kebutuhan ruang, saluran-saluran air di kawasan padat seperti Sumbersari, Dinoyo, dan Lowokwaru sebagian telah tertutup oleh bangunan fisik atau beralih fungsi, sehingga air kehilangan jalur evakuasi alaminya menuju badan Sungai Brantas.

Secara geografis dan morfologis, Kota Malang yang terletak di dataran tinggi berpundak miring sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk mengalirkan air secara cepat (self-cleaning) jika sistem ekologinya dirawat secara konsisten. Hari Lingkungan Hidup kembali mengetuk pintu kota. Sayangnya, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah para pengelola kota ini sedang bersiap membenahi diri, atau justru memilih abai dan membiarkan Malang terus memikul takdir tuanya yang renta.

Kini Malang seolah sedang menyandang takdir yang selaras dengan namanya; jika kembali memakai kacamata nostalgia, kesedihan itu terasa membuncah, memunculkan kerinduan kolektif untuk merawat kembali keasrian masa lalu demi masa depan kota yang lebih berkelanjutan.(*)

BACA JUGA: Menziarahi Luka Bumi, Renungan Hari Lingkungan Hidup dan Punahnya Kosmologi Nusantara