Serangan rudal Rusia di stasiun kereta Ukraina yang menewaskan 50 orang? Ukraina berada di belakangnya, tulis Kedutaan Besar Rusia di Inggris via Tweeter. Bicara tentang kejahatan perang Rusia? Ini adalah plot Inggris untuk membuat Rusia terlihat buruk, klaim Kedubes Rusia. Tentara Ukraina tengah berjuang untuk negara mereka? Mereka sebenarnya adalah Nazi yang beroperasi di bawah perintah AS, tuduh kedutaan Rusia.
JERNIH– Ketika pemerintah negara-negara Barat dan perusahaan media sosial bergerak untuk menekan media pemerintah Rusia dan disinformasi yang disebarkan tentang perang di Ukraina, para diplomat Kremlin melangkah untuk melakukan pekerjaan kotor.
Kedutaan dan konsulat Rusia di seluruh dunia secara produktif menggunakan Facebook, Twitter, dan platform lain untuk membantah aneka pelanggaran dan kekejaman tentara mereka sambil berusaha melemahkan koalisi internasional yang mendukung Ukraina.
Perusahaan teknologi telah merespons dengan menambahkan lebih banyak label ke akun diplomatik Rusia dan dengan menghapus akun-akun itu dari rekomendasi dan hasil pencariannya. Tetapi akun-akun tersebut masih aktif dan menyebarkan disinformasi dan propaganda di hampir setiap negara, sebagian karena status diplomatik mereka memberi mereka lapisan perlindungan tambahan dari moderasi.
Dengan ratusan akun media sosial di setiap benua, korps diplomatik Rusia bertindak sebagai jaringan global untuk propaganda, di mana klaim yang sama dapat didaur ulang dan disesuaikan untuk audiens yang berbeda di negara yang berbeda. Dan, sejauh ini, langkah-langkah untuk secara substansial mengurangi upaya itu gagal.
“Setiap minggu sejak awal perang, para diplomat ini telah memposting ribuan kali, mendapatkan lebih dari satu juta keterlibatan di Twitter per minggu,” kata Marcel Schliebs, seorang peneliti disinformasi di Institut Internet Oxford di Universitas Oxford. Dia telah melacak lebih dari 300 akun media sosial yang terhubung dengan kedutaan, konsulat, dan kelompok diplomatik Rusia.
Beberapa kedutaan Rusia, seperti di Inggris dan Meksiko, misalnya, sangat aktif, menyebarkan propaganda pro-Rusia dan menyebarkan kebohongan yang dimaksudkan untuk mendukung invasi.
Serangan rudal Rusia di stasiun kereta Ukraina yang menewaskan 50 orang? Ukraina berada di belakangnya, tulis Kedutaan Besar Rusia di Inggris via Tweeter. Bicara tentang kejahatan perang Rusia? Ini adalah plot Inggris untuk membuat Rusia terlihat buruk, klaim kedutaan. Tentara Ukraina yang berjuang untuk negara mereka? Mereka sebenarnya adalah Nazi yang beroperasi di bawah perintah AS, tuduh kedutaan Rusia.
Kedutaan Besar Rusia di London men-tweet itu dan teori konspirasi lainnya pada satu hari minggu lalu. Setiap posting menerima ratusan atau ribuan retweet, komentar, dan suka, termasuk lusinan dari pengguna Twitter lain yang menolak propaganda tersebut.
“Mereka harus tahu lebih baik, tapi seperti itulah hidup dan bekerja untuk rezim totaliter,” kata Nicholas Cull, seorang profesor Universitas California Selatan yang mempelajari persimpangan diplomasi dan propaganda. “Rezim totaliter membutuhkan gelembung media. Itu membutuhkan sensor di rumah, dan itu membutuhkan pesan Anda sendiri, baik untuk audiens domestik dan asing. Itu yang kini terjadi.”
Sebagai perwakilan dari negara mereka diberdayakan untuk berbicara atas nama negara, diplomat selalu dikenal untuk mendorong poin pembicaraan negara mereka. Para diplomat Rusia khususnya telah lama dikenal menyebarkan disinformasi Kremlin. Diplomat Rusia menggunakan media sosial untuk menyebarkan disinformasi tentang invasi Krimea pada tahun 2014 dan tentang keracunan para pembangkang Rusia.
Status mereka sebagai wakil pemerintah asing seringkali memberi mereka kebebasan untuk berbicara.
Kadang-kadang mereka bahkan mencoba untuk menulis ulang sejarah, seperti yang mereka lakukan pada tahun 2019, ketika akun diplomatik Rusia menggunakan tagar #TruthaboutWWII untuk mendistorsi pakta non-agresi awal Uni Soviet dengan Nazi Jerman. Kampanye disinformasi itu diungkapkan oleh para peneliti di Laboratorium Penelitian Forensik Digital Dewan Atlantik, yang menetapkan bahwa diplomat Rusia memainkan peran penting, bersama dengan media pemerintah dan bot media sosial, dalam aparat disinformasi canggih negara itu.
“Kremlin cenderung menggunakan model propaganda spektrum penuh,” para peneliti Dewan Atlantik menyimpulkan.
Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan teknologi dan bahkan pemerintah telah mengambil tindakan lain untuk menghentikan aliran disinformasi yang datang dari media yang dikendalikan negara Rusia. Uni Eropa melarang outlet seperti RT dan Sputnik. Meta melarang outlet tersebut dari platform yang dimilikinya, termasuk Facebook dan Instagram. Perusahaan teknologi juga memotong outlet dari pendapatan iklan dan memperluas upaya untuk memberi label pada akun mereka.
Pesan AP yang meminta komentar dari Kedutaan Besar Rusia di AS tidak segera dibalas.
Peningkatan nyata dalam propaganda pro-Rusia mengenai Ukraina dimulai pada minggu-minggu dan bulan-bulan sebelum invasi bahkan dimulai pada bulan Februari.
Akun-akun itu men-tweet sekitar 2.000 kali per minggu segera setelah invasi, menghasilkan lebih dari 1 juta suka, retweet, dan komentar, menurut penelitian Schliebs.
Keterlibatan itu turun setelah Twitter mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka tidak akan lagi mempromosikan lebih dari 300 akun Rusia atau memasukkannya ke dalam hasil pencarian, sebuah langkah teknis yang dikenal sebagai “penurunan pangkat”, yang dirancang untuk membatasi jangkauan akun. Namun terlepas dari tindakan Twitter, akun yang dipantau Schliebs masih menghasilkan sekitar setengah juta suka, retweet, dan komentar per minggu.
Twitter dan Facebook telah menambahkan label “organisasi pemerintah Rusia” ke banyak akun ini untuk memastikan pengguna mengetahui sumber informasi. Tetapi Schliebs menemukan banyak akun masih belum memiliki label: Dari sekitar 300 akun yang dia lihat, hanya sekitar sepertiga yang memiliki label.
Seorang juru bicara Twitter mengatakan perusahaan telah memberi label 260.000 Tweet dari akun Rusia sejak 28 Februari dan terus menambahkan label ke akun “secara bergulir.”
Schliebs membandingkan tanggapan perusahaan teknologi terhadap invasi Rusia dengan tindakan mereka setelah pemilihan AS 2020, serangan 6 Januari 2021, di Capitol AS, dan pandemi COVID-19. Presiden Donald Trump saat itu dikeluarkan dari Twitter karena menghasut kekerasan menjelang kerusuhan 6 Januari. Tetapi para diplomat Rusia—mereka telah menyebarkan teori konspirasi liar dan menyalahkan Ukraina atas kekejaman Rusia—tetap bertahan.
“Saya sama sekali tidak membela dia (Trump), tetapi saya gagal melihat konsistensi dalam kebijakan itu,” katanya.
Meta telah menerapkan perubahan serupa yang dirancang untuk memberi label pada akun diplomatik Rusia dan mengurangi jangkauan mereka di platformnya.
Bulan lalu, perusahaan tersebut juga menghapus postingan yang disebarkan oleh diplomat Rusia yang menyatakan bahwa serangan udara mematikan di sebuah rumah sakit anak-anak di Mariupol adalah tipuan.
Schliebs mengatakan ada bahaya di platform seperti Facebook dan Twitter yang terlalu keras menyerang akun diplomatik. Pertama, itu bisa memperburuk antagonisme Rusia terhadap perusahaan teknologi yang berbasis di AS. (Facebook, misalnya, telah dicap sebagai organisasi “ekstremis”.) Tetapi itu juga dapat memaksa Rusia dan pendukungnya ke platform yang kurang transparan seperti Telegram, di mana para peneliti dan regulator tidak dapat melihat apa yang mereka katakan.
Ini adalah perubahan yang sedang dipersiapkan oleh para diplomat Rusia, seperti yang di-tweet oleh Kedutaan Besar Rusia di Inggris minggu lalu. “Temui DiploFamily kami di @telegram,” tulisnya. [DAVID KLEPPER/Associated Press]
