Selain upaya pelacakan lokasi, pemerintah sementara Netanyahu juga mengizinkan hukuman penjara hingga enam bulan bagi siapa pun yang melanggar perintah isolasi
JERUSALALEM– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberi wewenang kepada badan keamanan dalam negeri negara itu untuk memanfaatkan data telepon seluler yang bersifat rahasia guna melacak ulang pergerakan orang yang telah terkena virus corona. Data itu juga dipakai untuk mengidentifikasi orang lain berhubungan langsung dengan para pengidap virus Corona, yang juga harus dikarantina untuk pencegahan.
Penggunaan data sejenis yang pernah dilakukan untuk untuk memerangi terorisme itu merupakan langkah yang pernah belum pernah terjadi sebelumnya. Upaya tersebut telah diotorisasi pada hari Minggu lalu oleh Netanyahu. Meski demikian langkah tersebut harus tetap disetujui Sub-komite Layanan Rahasia Parlemen.
Ide dari langkah tersebut adalah menyaring data geolokasi yang dikumpulkan secara rutin oleh operator layanan ponsel Israel dari jutaan pelanggan mereka di Israel dan Tepi Barat, kemudian menemukan orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pengidap virus yang telah dikenali, dan mengirimi pesan teks yang mengarahkan mereka untuk mengisolasi diri mereka sesegera mungkin.
Pengungkapan rencana itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung privasi di Israel. Kalangan ini juga kian kecewa atas apa yang mereka sebut makin otoriternya Netanyahu dalam menanggapi krisis. Menteri Kehakiman Israel pada Minggu lalu memberlakukan kebijakan yang sangat membatasi pengadilan, disusul penetapan penundaan persidangan pidana Netanyahu atas tuduhan suap dan korupsi, beberapa jam kemudian. Sidang itu sedianya dimulai hari Selasa ini.
Selain upaya pelacakan lokasi, pemerintah sementara Netanyahu juga mengizinkan hukuman penjara hingga enam bulan bagi siapa pun yang melanggar perintah isolasi; melarang pengunjung mengunjungi penjara–termasuk pengacara, dan fasilitas penahanan dan membiarkan polisi membubarkan pertemuan. Hingga saat ini polisi Israel diminta untuk membubarkan pertemuan lebih dari 10 orang, dengan cara termasuk “penggunaan kekuatan yang wajar.”
Keberadaan metadata ponsel dan penggunaannya untuk melacak pasien dan pembawa virus corona, menurut para pendukung privasi merupakan ujian terbesar bagi demokrasi Israel pada saat yang luar biasa rapuh. Malkiel Blass, wakil jaksa agung dari 2004 hingga 2012, mengatakan bahwa karena pembubaran Parlemen pada Desember lalu, kabinet Netanyahu telah beroperasi tanpa pengawasan legislatif.
“Bahkan dalam krisis seperti ini, inti dari hak-hak sipil dalam demokrasi harus dilestarikan,” kata Blass dalam sebuah wawancara. “Saya mengerti bahwa infeksi dan penularan serta penyebaran virus harus dicegah, tetapi tidak dapat dipahami bahwa karena kepanikan, hak-hak sipil harus diinjak-injak tanpa kendali, pada tingkat yang sama sekali tidak sebanding dengan ancaman dan masalah.”
Mengantisipasi kritik semacam itu, para pejabat bersikeras bahwa penggunaan data ponsel oleh Badan Keamanan Internal–yang dikenal dengan akronim Ibraninya, Shin Bet, akan dibatasi dengan cermat.
“Penggunaan teknologi canggih Shin Bet hanya dimaksudkan untuk satu tujuan: menyelamatkan nyawa,” kata seorang pejabat keamanan senior, yang berkeras meminta anonimitas dirinya. “Dengan cara ini, penyebaran virus di Israel dapat dipersempit, cepat dan efisien. Ini adalah kegiatan yang terfokus, terbatas waktu dan dipantau oleh pemerintah, jaksa agung dan mekanisme pengaturan Knesset.”
Beberapa sumber di internal pemerintah mengatakan, Shin Bet diam-diam secara rutin mengumpulkan metadata ponsel sejak setidaknya 2002. Mereka tidak pernah mengungkapkan rincian tentang informasi apa yang dikumpulkannya, bagaimana data itu dilindungi, apakah atau ketika salah satu dari itu dihancurkan atau dihapus, siapa yang memiliki akses ke sana dan dalam kondisi apa, atau bagaimana data itu digunakan.
Dua undang-undang dan sejumlah peraturan rahasia dan perintah administratif mengatur upaya pengumpulan data dan penggunaannya oleh Shin Bet, kata sumber-sumber tersebut.
Undang-Undang Telekomunikasi, yang diamandemen pada 1995 dengan munculnya jaringan seluler yang luas, memberi perdana menteri wewenang yang luas untuk memerintahkan operator guna memungkinkan akses ke fasilitas dan basis data mereka “…sebagaimana diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi pasukan keamanan atau untuk menjalankan kekuasaan mereka.”
Pasal 11 Undang-Undang Badan Keamanan Israel, yang diberlakukan pada tahun 2002, memungkinkan perdana menteri menentukan jenis informasi apa dari pelanggan telepon seluler yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya, “dan menyatakan bahwa perusahaan harus” mentransfer informasi jenis ini “ke Shin Bet.
Seorang mantan pejabat senior Shin Bet yang terlibat dalam mendorong undang-undang tahun 2002 mengatakan, dinas rahasia itu tidak mendorong Pasal 11 karena pejabat percaya anggota parlemen “tidak akan pernah membiarkan klausa kejam seperti itu berlalu.” Tetapi anggota parlemen “tidak mengerti tentang apa itu dan tidak ada yang mengatakan apa-apa,” kata mantan pejabat, yang berkeras meminta anonimitas dirinya.
Mantan pejabat itu menambahkan, timbul kehebihan setelah Edward Snowden, seorang mantan pegawai Badan Keamanan Nasional, membocorkan rincian tentang pengumpulan data pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya. “Kami semua tertawa, bahwa apa yang coba disembunyikan oleh komunitas intelijen Amerika dan apa yang menyebabkan kegemparan di kalangan publik Amerika, begitu jelas ditulis dalam hukum Israel,” kata dia.
Di bawah hukum itu, semua urusan diserahkan kepada Shin Bet untuk menentukan bagaimana data ponsel digunakan. Sementara hukum mengizinkan penggunaannya hanya enam bulan, direktur Shin Bet dapat mengotorisasi ulang hal tersebut. Direktur wajib melaporkan kepada jaksa agung setiap tiga bulan dan kepada Sub-komite Layanan Rahasia Knesset setiap tahun.
Sejak 2002, seorang mantan pejabat senior Kementerian Kehakiman mengatakan, Perdana Menteri telah mewajibkan perusahaan telepon seluler untuk mentransfer sejumlah besar metadata. Pejabat itu menolak untuk mengatakan kategori data apa yang disediakan atau ditahan, tetapi metadata itu mencakup identitas setiap pelanggan, penerima atau pemrakarsa setiap panggilan, pembayaran yang dilakukan pada akun, serta informasi geolokasi yang dikumpulkan ketika telepon terhubung dengan menara transmisi seluler .
Menggunakan data ponsel untuk memerangi virus Corona membutuhkan persetujuan pemerintah karena Undang-Undang Badan Keamanan membatasi peran Shin Bet untuk melindungi Israel “dari ancaman teror, sabotase, subversi, spionase, dan pengungkapan rahasia negara”. Ada izin khusus yang bersangkutan dengan cara penindakan dengan cara lain yang “vital untuk keamanan nasional”, tetapi hanya dengan persetujuan kabinet dan Sub-komite Layanan Rahasia.
Ami Ayalon, kepala Shin Bet dari 1995 hingga 2000 dan mantan anggota parlemen Partai Buruh, menyebut klausul yang memungkinkan misi lembaga rahasia itu diperluas. “Pertanyaan apakah itu bisa dibenarkan adalah dilema yang persis berada di celah antara demokrasi dan keamanan nasional,”kata Ayalon. Namun, katanya, “Demokrasi liberal dilanggar oleh semua jenis pertempuran.”
Berlawanan dengan beberapa sumber sebelumnya, pemerintah Israel mengatakan tidak ada rencana untuk meretas ponsel warganya. Tetapi para ahli mengatakan hal itu sama sekali tidak perlu karena pemerintah sudah menerima cukup data dari operator ponsel untuk memantau keberadaan hampir semua orang.
Lior Akerman, mantan perwira Shin Bet, mengatakan badan itu telah mempraktikkan dengan baik dalam membedakan target yang tepat–mereka yang diduga merusak keamanan nasional, dengan warga sipil yang tidak bersalah.
“Dalam hal ini,” kata Akerman, “ini bukan tentang melacak orang yang tidak bersalah atau menyerang privasi mereka, tetapi menggunakan teknologi yang ada untuk mengidentifikasi dan menemukan orang sakit dan pengidap yang dapat menginfeksi ribuan orang.”
Tetapi Tehilla Shwartz Altshuler, seorang peneliti senior di Institut Demokrasi Israel, berpendapat Shin Bet dalam hal ini akan sangat mudah tergelincir. “Saya tidak ingin terdengar seperti pembangkang, tetapi jika hak Anda untuk privasi penting bagi Anda, Anda harus khawatir,” kata Altshuler. “Ini bukan perang, bukan pula intifada. Ini adalah urusan sipil dan harus diperlakukan seperti itu.” [The New York Times]
