Perang Iran Bikin AS Tekor, Trump Minta Tambahan Anggaran Rp1.300 Triliun di Tengah Lonjakan Inflasi
JERNIH — Pemerintahan Presiden Donald Trump bakal meminta persetujuan Kongres AS untuk menggelontorkan dana tambahan fantastis sebesar 80 miliar dolar AS (sekitar Rp1.312 triliun). Anggaran raksasa ini diajukan guna menutup biaya Perang Iran yang membengkak serta berbagai kebutuhan militer lainnya.
Melansir laporan The Wall Street Journal, Wakil Menteri Pertahanan AS Stephen Feinberg telah menyampaikan draf permintaan anggaran darurat ini kepada para anggota parlemen. Langkah ini langsung memicu gelombang protes keras dari publik Amerika yang menuduh Trump telah “membakar” miliaran dolar uang pajak demi konflik Timur Tengah, di saat warga AS sendiri harus menghadapi lonjakan inflasi dan meroketnya harga minyak mentah.
Pihak Pentagon memperingatkan bahwa militer AS berisiko kehabisan dana operasional dalam beberapa bulan ke depan jika Kongres menolak meloloskan undang-undang belanja perang baru ini.
AS mengalami krisis anggaran akibat perang kali ini. Perang Iran memaksa Plt Sekretaris Angkatan Laut AS, Hung Cao, menghentikan sementara penjualan senjata ke Taiwan demi mengamankan pasokan Pentagon. Meskipun demikian, Menteri Pertahanan Pete Hegseth membantah adanya krisis stok munisi ini.
Demi menambal biaya perang di Timur Tengah, militer AS kemungkinan terpaksa memotong anggaran pelatihan komando serta penyerapan pasukan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko yang menjadi program andalan Trump terkait imigrasi.
Bulan lalu, Pentagon mengeklaim biaya Perang Iran “baru” menyentuh 29 miliar dolar AS. Namun, kubu Demokrat dan kritikus menilai angka riilnya jauh lebih tinggi jika menghitung kerusakan infrastruktur militer yang dihantam oleh serangan balasan Iran.
Uang Pajak untuk Amunisi di Selat Hormuz
Jika disetujui, sebagian dari dana 80 miliar dolar AS tersebut akan dialokasikan untuk pembelian amunisi baru, gaji personel militer, serta biaya operasional kapal-kapal perang di Timur Tengah.
Seperti diketahui, perang yang dipicu oleh serangan gabungan AS-Israel ke Teheran pada akhir Februari lalu telah melumpuhkan jalur pasokan minyak dunia di Selat Hormuz, yang berujung pada kekacauan ekonomi global per Juni 2026 ini.
Langkah Trump dipastikan tidak akan berjalan mulus di parlemen. Sejumlah anggota Kongres dari kubu Demokrat menyatakan akan memboikot pemungutan suara anggaran tersebut. Mereka menuduh Trump melanggar konstitusi karena memulai perang tanpa persetujuan resmi Kongres.
Berdasarkan War Powers Act (Undang-Undang Kekuatan Perang) di AS, seorang presiden hanya memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan persetujuan Kongres sejak mengirimkan pasukan ke wilayah konflik. Batas waktu tersebut telah terlampaui beberapa minggu lalu, membuat pemerintahan Trump kini dinilai beroperasi secara ilegal di Timur Tengah.
