“Bagi saya, kekhawatiran berlebihan Sekjen PDIP atas KIB itu lebih memberikan sinyal adanya kekhawatiran PDIP akan hadirnya pesaing kuat pada Pilpres 2024,” kata Robi Nurhadi. Ia tidak yakin, alasan di balik itu adalah kepedulian PDIP terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Pasalnya, kata Robi,”Para pemimpin koalisi kan terdiri dari orang-orang yang berpengalaman.”
JERNIH—Kekhawatiran Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan bahwa kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terlalu awal sehingga mendatangkan iklim kontestasi sebelum waktunya dan berakibat buruk bagi pemerintah, dibantah pengamat politik dari Universitas Nasional. Menurut pengajar di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Politik (FISIP) UNAS tersebut, kekhawatiran PDIP tersebut justru membuktikan besarnya pengaruh koalisi di pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo.
“Bagi saya, kekhawatiran berlebihan Sekjen PDIP atas KIB itu lebih memberikan sinyal adanya kekhawatiran PDIP akan hadirnya pesaing kuat pada Pilpres 2024,” kata Robi Nurhadi. Ia tidak yakin, alasan di balik itu adalah kepedulian PDIP terhadap jalannya pemerintahan saat ini. Pasalnya, kata Robi,”Para pemimpin koalisi kan terdiri dari orang-orang yang berpengalaman.”
Kebalikan dari Hasto, Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana UNAS tersebut justru melihat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupkan langkah positif bagi demokrasi Indonesia ke depan.
“Koalisi Indonesia Bersatu bisa mencegah terulangnya konflik dua kubu yang begitu tajam seperti pada Pilpres 2019,”kata dia. Dengan KIB, kata Robi yang menerima gelar PhD dari Center for History, Politic and Strategy, Faculty of Social and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut, rakyat memiliki alternatif dari hanya dua pilihan yang berbeda pandangan secara ekstrem.
“Itu berarti KIB memberi peluang bagi terbangunnya stabilitas politik dan ekonomi dari sekarang,” kata dia.
Robi cenderung melihat bahwa terganggunya pemerintahan lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan kepemimpinan partai penguasa dalam merespons secara tepat dan tepat kebutuhan masyarakat. Ia menunjuk lamban atau malah tidak adanya solusi tepat atas masalah penyediaan minyak goreng atau sembako lainnya, masalah kesehatan, persoalan kenyamanan beribadah, tingginya prasangka atas umat Islam, serta jaminan keamanan atas masa depan ekonomi keluarga.
“Sejauh ini masalah keamanan terkendali, penanganan COVID-19 lumayan bagus. Soal sembako saja yang masih labil, serta soal kenyamanan umat Islam dihubungkan dengan aturan agama mereka dan kampanye radikalisme yang agak terganggu. Ketergangguan tersebut kita tahu sudah terjadi sebelum terbentuknya koalisi,”kata dia.
Tidak hanya dari pengamat politik, pernyataan Hasto juga memantik komentar dari Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman. Gandung bahkan lebih tegas dengan menyatakan tudingan Hasto tersebut tidak berdasar. Pasalnya, kata dia, KIB dengan tegas menyatakan mendukung penuh pemerintah Jokowi hingga 2024, bahkan KIB menyatakan akan melanjutkan program–program yang baik dari pemerintahan Jokowi.
“Selama ini Partai Golkar, PPP dan PAN lebih tawadu’ dan mendukung penuh pemerintah Jokowi. Jadi tudingan tersebut jelas mengada-ada,”ujar Gandung dalam keterangan pers di hari yang sama dengan pernyataan Hasto, Jumat ( 20/5).
Gandung menegaskan agar PDIP tidak lupa bahwa dalam menjalankan pemerintahannya Presiden Jokowi sangat terbantu dengan kinerja para menteri dari Partai Golkar yang bekerja keras taat dan patuh terhadap Presiden. Terbukti, menurut Gandung, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tidak pernah menjegal kebijakan Presiden Jokowi. Demikian juga dengan PPP dan PAN yang selalu selaras mendukung penuh pemerintah.
“Yang jangan dilupakan, Presiden Jokowi pun tidak memberi peringatan terhadap keberadaan KIB ini,”kata dia.
Sebagaimana diberitakan media-media massa arus utama, pada Jumat (20/5) lalu, dalam sebuah acara di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan yang bernada mengkhawatirkan keberadaan KIB terhadap jalannya pemerintahan. Saat itu hasto mengatakan, PDIP khawatir munculnya KIB membawa iklim kontestasi lebih awal.
“PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi pada 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi. Inilah yang kita dorong,” kata Hasto. [dsy]
