Pemerintah bahkan menjanjikan 3,6 triliun yen atau sekitar 367 triliun rupiah akan didistribusikan selama tiga tahun ke depan. Subsidi tersebut dimaksud tunjangan anak, perawatan anak, serta meningkatkan dukungan pendidikan.
JERNIH-Polulasi di negara Jepang menurun berturut-turut selama 15 tahun terakhir bahkan tahun lalu angka kelahiran mencapai titik terendah dalam sejarah yaitu 730.000 bayi sementara angka kematian melonjak ke rekor 1,58 juta.
Akibat angka-angka tersebut membayangi negara Jepang menuju kepunahan. Terlebih jumlah pernikahan juga menurut yang mengakibatkan menekan angka kesuburan negara itu.
Kekhawatiran akan kepunahan telah disampaikan Kementerian Luar Negeri Jepang yang mengingatkan bahwa Jepang memiliki waktu hingga sekitar tahun 2030, sebelum tren ini tidak dapat diubah lagi.
Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Lansia Universitas Tohoku, Hiroshi Yoshida, mengatakan selama penurunan kelahiran tidak berhenti, jarum ‘jam populasi’ tidak akan pernah berputar kembali.
“Jepang mungkin menjadi negara pertama yang punah karena angka kelahiran yang menurun. Kita harus menciptakan lingkungan tempat perempuan dan lansia dapat bekerja dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat tempat semua orang dapat berperan aktif,” kata Yoshida dilansir Newsweek.
Pada tahun 2070 diperkirakan populasi Jepang akan anjlok hingga 87 juta jiwa disbanding saat ini yang berjumlah sekitar 125 juta jiwa. Hal tersebut disebabkan angka kelahiran turun dari 1,36 menjadi 1,20 di bawah jumlah yang seharusnya untuk mempertahankan populasi, yakni 2,1.
Ditahun yang sama jumlah lansia yang berusia 65 tahun ke atas juga diperkirakan naik hingga 40 persen dari populasi.
Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, dalam pidato parlemen pada Oktober 2024 mengatakan penurunan populasi tidak akan bisa diatasi jika generasi keluarga dengan anak kecil saat ini tidak bahagia.
“Kami berkomitmen untuk terus menerapkan Strategi Masa Depan Anak-Anak dan dengan giat mempromosikan reformasi dalam praktik kerja, termasuk penggunaan pengaturan kerja paruh waktu yang lebih baik, memperkenalkan sistem interval kerja untuk memastikan jam kerja yang cukup untuk kehidupan sehari-hari dan tidur, dan perubahan umum dalam pola pikir di seluruh masyarakat,” terang Shigeru Ishiba.
Pemerintah Jepang telah berupaya mendorong percepatan pertumbuhan penduduk. Pemerintah bahkan menjanjikan 3,6 triliun yen atau sekitar 367 triliun rupiah akan didistribusikan selama tiga tahun ke depan. Subsidi tersebut dimaksud tunjangan anak, perawatan anak, serta meningkatkan dukungan pendidikan.
Saat ini Jepang melonggarkan beberapa kebijakan imigrasi t untuk membantu mengimbangi menyusutnya jumlah tenaga kerja di sejumlah industri utama, seperti perawatan lansia dan manufaktur, sehingga memungkinkan lebih banyak pekerja asing untuk tinggal lebih lama dan membawa keluarga mereka. (tvl)
