Bagi mereka, urusan Tibet, Uygur, Laut Cina Selatan, dan bahkan Hong Kong, hanyalah contoh kecil yang menunjukkan Beijing bukan hanya ancaman bagi Vietnam, tetapi seluruh dunia
JERNIH–David Tran telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk berkampanye bagi kejatuhan pemerintahan yang dikendalikan partai komunis di Vietnam. Seperti banyak warga diaspora Vietnam di Amerika Serikat, Tran, yang berimigrasi saat remaja lebih dari tiga dekade lalu, telah lama memimpikan saat-saat Tanah Airnya menganut demokrasi liberal.
Namun, belakangan ini, Tran–pegiat lembaga swadaya Vietnam Democracy Centre yang berbasis di Texas, semakin melihat ada negara satu partai lain yang berbahaya bagi dunia: Cina. “Kami melihat visi masa depan, masa depan yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina melalui gambaran yang terjadi di Tibet, Xinjiang dan Laut Cina Selatan dan bahkan Hong Kong… dan kami tidak menerima masa depan itu untuk anak-anak dan cucu kami,” kata Tran, yang berprofesi sebagai dokter.
Bagi banyak warga Vietnam-Amerika yang menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun terlibat dalam advokasi melawan Hanoi, kebangkitan Cina telah memfokuskan kembali upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran akan demokrasi, hak asasi manusia, dan bahaya komunisme.
Meski memiliki banyak kekhawatiran yang sama dengan para aktivis di tempat lain, seperti perlakuan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, penolakan diaspora terhadap Beijing sering kali terfokus pada keluhan yang mempengaruhi Tanah Air mereka sebelumnya, termasuk sengketa wilayah antara Cina dan Vietnam atas Laut Cina Selatan. Awal tahun ini, lebih dari 80 kelompok diaspora Vietnam, banyak dari mereka berbasis di AS, melakukan “referendum” tidak resmi melalui media sosial untuk memberi publik Vietnam kesempatan menyuarakan pandangan mereka tentang gerak ekspansif Beijing dan pembangunan militer di perairan tersebut.
Sembilan puluh lima persen responden mengatakan mereka lebih suka mengambil tindakan hukum terhadap Beijing di Pengadilan Internasional, menurut jajak pendapat, yang diklaim penyelenggara mencapai sekitar 1,2 juta orang Vietnam di dalam negeri. Hanoi telah mengisyaratkan hal itu, meski sejauh ini tidak mengejar arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihan jalur perairan strategis, yang merupakan rumah bagi persediaan ikan dan cadangan energi berharga yang menarik sekitar sepertiga dari jalur pengiriman global.
Pada tahun 2016, Filipina berhasil menyatakan bahwa klaim Beijing atas sebagian besar jalur perairan– di mana Taiwan, Malaysia, dan Brunei juga memiliki klaim yang bersaingan– tidak memiliki dasar hukum, di Pengadilan Internasional di Den Haag.
Tran, yang membantu menggelar pemungutan suara tersebut, mengatakan Hanoi tidak akan pernah membela kedaulatan negara dari kehadiran Cina yang mengganggu. “Vietnam dan Cina memiliki ideologi komunis yang sama,” katanya. “Mengambil sikap yang lebih kuat berarti melepaskan diri dari ideologi itu, yang dapat menyebabkan gangguan pada tatanan politik dan struktur pemerintahan yang sama. Vietnam dan Cina adalah negara polisi, dengan kerja sama erat antara kedua aparat keamanan internal.”
Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Universitas Oregon, mengatakan bahwa para aktivis diaspora mulai menaruh perhatian khusus pada isu-isu seperti Laut Cina Selatan setelah pembunuhan sembilan nelayan Vietnam yang dituduh melakukan pembajakan pada tahun 2005.
“Mereka telah memengaruhi banyak aktivis di Vietnam yang menyerukan pemerintah Vietnam untuk mengambil posisi yang lebih kuat berhadapan dengan Cina serta cara hukum untuk membela klaim kedaulatan Vietnam,” kata Vu. “Pengaruh mereka mungkin langsung melalui jaringan pribadi atau tidak langsung melalui tulisan dan upaya mereka untuk mempublikasikan masalah, mengidentifikasi strategi, dan menyediakan materi.”
Meskipun demikian, inti dari advokasi kelompok-kelompok seperti Vietnam Center for Democracy adalah mendesak bahwa Beijing merupakan ancaman tidak hanya bagi Vietnam, tetapi juga dunia pada umumnya. Beberapa aktivis yang terlibat dalam kampanye Laut Cina Selatan telah memulai lobi agar Partai Komunis Cina ditunjuk sebagai organisasi kriminal transnasional, sebuah alasan yang diambil oleh anggota Kongres dari Partai Republik, Scott Perry, yang pada 1 Oktober memperkenalkan RUU terkait di Dewan Perwakilan Rakyat AS.
“RUU ini berbicara untuk semua korban virus corona yang menyebar ke seluruh dunia,” kata Tran Anh, seorang pendukung RUU yang berimigrasi ke AS pada 1979 dan menjalankan Viet 2000 Foundation di Dallas, Texas. “Sudah waktunya bagi kita untuk bersuara sebelum terlambat.”
Hubungan Vietnam dengan Cina secara historis penuh dengan pihak-pihak yang bertikai dalam serangkaian konflik perbatasan, sebelum menormalisasi hubungan pada tahun 1991. Dalam survei Pew 2017, hanya 10 persen orang Vietnam yang mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan positif terhadap tetangga mereka tersebut.
Keluhan sejarah tersebut telah diperburuk dalam beberapa tahun terakhir oleh konfrontasi berulang di Laut Cina Selatan, termasuk kebuntuan selama berminggu-minggu pada tahun 2014 setelah sebuah perusahaan Cina mengerahkan anjungan minyak di perairan, memicu kerusuhan di seluruh negara Asia Tenggara.
Will Nguyen, seorang aktivis demokrasi Vietnam-Amerika yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan ekspansionisme anti-Cina “tertanam dalam di benak hampir setiap orang Vietnam.” “Banyak aktivis di luar negeri bersikap hawkish terhadap Cina karena hal itu sesuai dengan ketidaksukaan mereka terhadap Partai Komunis Vietnam,” kata Nguyen. “Secara historis, ini masuk akal karena kedua belah pihak memiliki asal yang sama dan jelas menjalankan negara otoriter satu partai yang sangat mirip saat ini.”
Tetapi Nguyen mengatakan upaya diaspora untuk menekan Cina memiliki potensi terbatas karena aktivis yang sama berdiri menentang pemerintah Vietnam. “Jadi, segala jenis upaya terpadu untuk mengekang tindakan Cina, mati pada saat kedatangan,” kata Nguyen.
Menjelang pemilihan presiden AS pada 3 November, banyak orang Vietnam-Amerika yang terlibat secara politik berharap untuk terpilihnya kembali Donald Trump, karena mendukung sikap hawkishnya dan Partai Republik terhadap China. Dalam survei yang dilakukan bulan lalu oleh APIAVote, AAPI Data dan Asian American Advancing Justice, 48 persen orang Vietnam-Amerika mengatakan mereka menyukai Trump, dibandingkan dengan 36 persen yang lebih memilih penantang dari Demokrat, Joe Biden.
“Presiden Trump dan pemerintahannya saat ini sadar bahwa naga itu telah bangkit,” kata Linh Nguyen dari Minh Van Foundation. “Yang lain masih berharap Cina memiliki itikad baik.”
Nguyen-vo Thu-huong, seorang profesor Kajian Asia-Amerika di University of California, Los Angeles, mengatakan penentangan tradisional terhadap Cina dan komunisme di antara diaspora, sekarang disatukan oleh beberapa aktivis yang mendukung Trump dan agendanya yang lebih luas.
“Demonstrasi mungkin masih anti-Cina, tapi itu sekarang telah menjadi bagian dari pesan tentang mengapa orang Vietnam di diaspora harus pro-Trump dan melawan musuh yang dianggap Trump dan visinya tentang Amerika,” katanya. “Sejak pandemi dan George Floyd, sentimen anti-Cina telah dikerahkan untuk Trump, melawan pembatasan pandemi, terhadap politisi Demokrat lainnya.”
Tran mengatakan dia tidak fokus pada hasil pemilu, tetapi terus menyebarkan pesannya kepada dunia. “Kami tidak berada dalam bisnis untuk meramalkan pemenang dan pecundang,” katanya. “Kami tahu, siapa pun yang menang, tugas kami tetap sama. Tugas kami adalah memberi tahu publik dan perwakilan terpilih kami dari semua tingkat pemerintahan dan dari semua pemerintahan, bahwa komunisme itu buruk dan jahat.” [John Power/South China Morning Post]
John Power mulai bergabung dengan SCMP pada 2018, setelah meliput hampir seluruh Asia untuk berbagai media massa.
