Seiring makin bergantungnya Pakistan terhadap duit Cina, negara itu kian menekan Muslim Uighur, saudara seiman mereka. Kontribusi Pakistan dalam hal itu telah berkembang menjadi menculik individu Uighur atas perintah pemerintah Cina.
JERNIH– Pada 7 Mei lalu, beberapa jam setelah salat Jumat, pedagang tekstil dan karpet Abdul Wali bersiap untuk mengunci tokonya di Islamabad sebagai persiapan penguncian COVID-19. Ada pengumuman luas bahwa angkutan umum akan dihentikan setelah jam enam sore, sehingga Wali berpacu dengan waktu jika dia ingin naik salah satu dari beberapa bus terakhir yang menuju ke utara, untuk menghabiskan Idulfitri bersama keluarganya seperti setiap tahun.
Dalam kondisi terburu-buru, Wali menerima telepon yang memberitahukan, kakak tertuanya telah diculik. “Istri saudara laki-laki saya tidak mendengar kabar darinya selama beberapa hari. Dia diberi tahu oleh beberapa teman dekat saudara laki-laki saya bahwa dia telah diculik oleh pihak berwenang setempat,” ujar Wali kepada The Diplomat.
Abdul Wali berasal dari keluarga Muslim Uighur, dari Distrik Dabancheng di Urumqi, ibu kota Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Cina. Ayahnya pindah ke Pakistan pada 1960-an, di tengah inisiasi pembatasan budaya Uighur oleh Cina dan praktik Islam penduduk setempat.
Setelah melakukan beberapa pekerjaan kecil-kecilan, ia mendirikan bisnis ekspor dan menikahi seorang perempuan Pakistan. Sementara ibu Wali, beberapa tahun setelah pindah ke negara itu, akhirnya mengundang beberapa anggota keluarga besar untuk pindah ke Pakistan juga.
Wali mengatakan, saudaranya (seorang ulama yang melakukan perjalanan melintasi wilayah itu sebagai bagian dari riyadhah) telah dituduh sebagai anggota Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM), sebuah kelompok militan Islam yang dilarang sebagai kelompok teror di Cina dan Pakistan.
“Kakakku belum pernah menyentuh pistol dalam hidupnya. Dia adalah seorang pengkhotbah Islam dan telah menjadi sasaran karena dia berbicara untuk sesama Imam (Uighur) dan Muslim, yang sedang dianiaya di negara asal kami, sementara Muslim sedunia hanya menyaksikan dalam diam,”ujar Wali.
Wali kini telah pindah untuk tinggal bersama keluarga besarnya di kota utara Khyber Pakhtunkhwa. Bersama-sama, mereka menunggu kabar lebih lanjut tentang saudaranya, yang kini telah hilang selama hampir dua bulan.
Ketinggalan bus pada hari penguncian diberlakukan di ibu kota, Wali mendapat tumpangan dari seorang teman, Ibrahim Ahmed, yang melakukan perjalanan sebagai bagian dari bisnis transportasinya.
Ahmed (yang ayahnya sendiri telah pindah dari sebuah desa di kota Kashgar Xinjiang ke sebuah kota dekat Gilgit di Pakistan utara pada 1990-an) mengungkapkan, komunitas Uighur Pakistan telah semakin tertekan dalam beberapa tahun terakhir di tengah tumbuhnya pengaruh Cina.
“Saya bepergian ke seluruh Pakistan untuk bekerja. Cina telah mengambil alih negara. Di Gilgit, banyak yang meminta anggota keluarga mereka, terutama laki-laki, untuk pergi ke bagian lain Pakistan dan bahkan negara lain. Cina menghapus kehadiran Uighur dari Gilgit, tempat banyak dari kita telah tinggal selama beberapa dekade,”ujar Ahmed kepada The Diplomat.
Gilgit-Baltistan (celah geopolitik yang berbatasan dengan Xinjiang dan merupakan bagian dari sengketa Kashmir yang sudah berlangsung lama) adalah pintu gerbang ke Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC) senilai 62 miliar dolar AS, investasi luar negeri terbesar Beijing dan bagian penting dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).
Pakistan (yang dengan lantang menyatakan CPEC sebagai jalur kehidupan ekonominya) semakin menyetujui tuntutan Cina sejak dimulainya proyek tersebut, yang menggabungkan penyelewengan keuangan dengan pelanggaran hak asasi manusia. “Saat ini, itu termasuk menekan orang-orang Uighur,” tulis The Diplomat.
Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi Pakistan dalam hal itu telah berkembang dari tindakan kontraterorisme yang diambil terhadap militan asal Uighur yang berafiliasi dengan kelompok jihad Asia Selatan, menjadi menculik individu atas perintah pemerintah Cina.
Pada 2018, sebuah protes diprakarsai oleh pria Pakistan yang istri Uighurnya telah ditahan di kamp-kamp interniran Cina. Namun, para pengunjuk rasa diancam dan dibubarkan, meninggalkan individu untuk membela kasus-kasus mereka sendiri. Di antara mereka adalah seorang pedagang yang berbasis di Lahore, Imran Malik.
“Sudah tiga tahun saya mendaftarkan protes tentang keberadaan istri (saya). Dia kembali ke Cina pada 2018, dan saya belum mendengar kabar darinya sejak itu. Saya tidak tahu di mana dia dan bagaimana kabarnya,”ujar Malik kepada The Diplomat.
Kelompok-kelompok hak asasi khawatir bahwa istri Malik (bersama dengan lebih dari satu juta Muslim Uighur lainnya) ditahan di “kamp pendidikan ulang” Cina, sebagai bagian dari penghapusan identitas Islam Uighur di Beijing.
Kamp-kamp ini telah dirancang sebagai bagian dari upaya Beijing untuk memastikan bahwa Muslim Uighur “melupakan” ritual Islam, yang ditafsirkan oleh pemerintah Cina sebagai akar dari kekerasan separatisme di negara tersebut. Ada laporan tentang orang Uighur setempat yang dipaksa makan babi, yang dilarang Islam.
Ribuan masjid juga telah dihancurkan di Xinjiang. Ada larangan pakaian Islami termasuk cadar dan “jenggot abnormal”. Ada penargetan khusus para imam masjid Islam, bersama dengan larangan puasa selama Ramadan untuk pegawai pemerintah dan siapa pun di bawah usia 18 tahun.
Tindakan keras selama Ramadan tahun ini menjelang Idulfitri, mengakibatkan masjid-masjid kosong dan beberapa penduduk setempat tidak terlihat buka puasa di Xinjiang.
Pada 13 Mei, Proyek Hak Asasi Manusia Uighur (UHRP) merilis laporan yang mengutip kasus 1.046 imam asal Turki yang ditahan di Xinjiang. Di antara negara-negara yang telah membantu Cina menangkap para imam, dan melakukan apa yang UHRP katakan “kemungkinan sama dengan genosida menurut hukum internasional”, adalah Pakistan. Banyak imam dilatih di madrasah di Pakistan, yang menurut UHRP telah “menyerah dengan cepat pada tuntutan Cina”.
“Dengan tindakan kerasnya, Pakistan telah membantu mengarusutamakan narasi Cina tentang ETIM, yang tidak pernah terdengar sebelum 9/11,”ujar Peter Irwin dari UHRP, penulis “Islam Dispossessed”, kepada The Diplomat.
Irwin menyoroti fakta Pakistan sepenuhnya mengikuti garis Cina dalam penganiayaan terhadap Muslim Uighur, dengan menyangkal bahwa ada tindakan yang dilakukan terhadap komunitas tersebut. Menurut Irwin, karena pemerintah Cina membatasi paparan media ke kamp-kamp, narasinya difasilitasi oleh negara-negara Muslim yang meremehkan kejahatan terhadap penduduk Uighur itu.
“Ini adalah pertarungan narasi, tetapi ada banyak bukti terkait apa yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Kami memiliki kesaksian dari para imam, kami memiliki wawancara dengan banyak penduduk setempat lainnya yang telah lolos dari pengangkapan. Ada gambaran yang jelas tentang apa sebenarnya kamp-kamp ini,” ujar Irwin.
“Ya, ada kasus tindakan anti-Muslim yang dilakukan di Barat juga. Negara-negara seperti Pakistan sangat menentangnya. Tetapi ketika Anda membandingkan besarnya apa yang terjadi di Cina, benar-benar tidak terbandingkan,” kata dia.
Keluarga Zumretay Arkin termasuk di antara mereka yang berhasil melarikan diri dari Xinjiang. Arkin sekarang menjadi manajer program dan advokasi untuk Kongres Uighur Dunia (WUC). Dia mengungkapkan, walau Pakistan adalah rute pelarian pilihan bagi banyak orang Uighur, hari ini banyak anggota komunitas yang telah berada di Pakistan selama beberapa dekade takut akan masa depan mereka.
“Kami berbagi perbatasan dengan Pakistan, yang juga merupakan negara Islam. Lebih mudah bagi kami untuk menemukan perlindungan di sana beberapa dekade yang lalu,” ujar Arkin kepada The Diplomat.
“Akan tetapi, sekarang Pakistan mendeportasi Muslim Uighur, membahayakan nyawa kami. Sekarang agen-agen Pakistan melaporkan langsung ke pihak berwenang Cina dalam tindakan keras yang sedang berlangsung.”
Arkin sangat kritis terhadap pemerintah yang dipimpin Imran Khan saat ini di Pakistan, karena “menggemakan propaganda Cina.” WUC mengutuk wawancara Khan dengan Al Jazeera pada 2019, di mana dia mengatakan dia “tidak menyadari” tentang apa yang terjadi pada Muslim Uighur, meskipun dukungan vokal Perdana Menteri Pakistan itu untuk Kashmir, Palestina, dan bahkan Muslim di Barat, biasanya berpusat di sekitar narasi Islam.
Walau Imran Khan mengatakan dia dalam “komunikasi pribadi” dengan pemerintah Cina, mantan Menteri Luar Negeri Khurshid Kasuri mengaku telah menemukan orang Cina “cukup terbuka” dalam komunikasi mereka selama berada di kantor luar negeri.
“Turki harus vokal tentang masalah Uighur. Mereka adalah orang-orang asal Turki. Bukan kepentingan Pakistan untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan Cina secara terbuka. Karena ketika ada kecaman publik, itu tidak didasarkan pada posisi moral apa pun, tetapi menunjukkan cambuk yang digunakan untuk memastikan tujuan politik tertentu,”ujar Kasuri.
Namun, Zumretay Arkin mengatakan, Imran Khan tidak hanya diam tentang masalah ini. Mengenai pertanyaan Uighur, Khan secara teratur mengatakan bahwa Cina telah melakukan banyak hal untuk Pakistan, menyiratkan negara itu tidak dapat berbicara bahkan jika ingin, karena biaya ekonomi.
Pekan lalu, dalam sebuah wawancara dengan Axios di HBO, Khan sekali lagi menyatakan sikap tunduk yang serupa kepada Cina dan penyangkalan terhadap Muslim Uighur.
“Ini jelas tindakan gaslighting. Bukti tidak hanya diberikan oleh kami, ada banyak wartawan, masih melaporkan penganiayaan. Para akademisi dan peneliti telah mengerjakannya selama beberapa dekade. Ada kebocoran dokumen langsung dari pemerintah Cina. Jutaan orang berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur, yang sekarang diikuti oleh Pakistan,”kata Arkin.
Dalam laporannya tahun 2017 Seeking a Place to Breathe Freely, WUC menerbitkan daftar orang Uighur yang telah dideportasi oleh pemerintah Pakistan. Jumlahnya meningkat secara eksponensial sejak laporan itu diterbitkan. Dengan pengawasan massal, pelacakan, dan perangkat lunak kecerdasan buatan lainnya, teknologi yang semakin canggih digunakan oleh otoritas Cina (sekarang bersama dengan otoritas Pakistan) untuk menganiaya Muslim Uighur.
“Ini adalah genosida modern pertama yang dibantu teknologi dalam sejarah,”ujar Peter Irwin. [The Diplomat]
