JERNIH — Di balik pertumbuhan ekonomi yang diklaim stabil dan rendahnya angka pengangguran, kondisi fiskal Amerika Serikat justru berada di ambang kolaps. Memasuki bulan kesembilan tahun fiskal 2026, defisit anggaran federal AS dilaporkan melonjak drastis menyentuh angka fantastis USD 1,373 triliun (sekitar Rp22.500 triliun).
Data terbaru dari Congressional Budget Office (CBO) membongkar borok finansial ini: untuk menutup tekor, pemerintahan AS harus menarik utang rata-rata USD 153 miliar (sekitar Rp2.500 triliun) per bulan, atau setara dengan USD 39 miliar (Rp639 triliun) setiap minggunya. Imbasnya, per Juli 2026, total utang nasional AS meroket ke angka USD 39,4 triliun.
Ketimpangan paling gila dari krisis ini adalah bagaimana Washington menggeser beban biaya negara dari pundak perusahaan raksasa ke dompet para pekerja kelas mapan dan buruh. Pendapatan dari pajak penghasilan individu dan upah pekerja melonjak USD 169 miliar (naik 5%). Sebaliknya, setoran pajak dari korporasi justru jeblok hingga USD 86 billion atau anjlok 24%, padahal keuntungan perusahaan mereka lagi naik daun.
CBO menyebut keistimewaan ini terjadi akibat undang-undang rekonsiliasi 2025 yang meloloskan pemotongan pajak masif bagi investasi korporasi. Efeknya, pemerintah memeras keringat rakyat sipil, lalu sisa kekurangannya ditutup pakai utang baru.
Dampak dari kecanduan utang ini mulai memakan korban. Biaya untuk membayar bunga utang neto AS meroket 13% mencapai USD 857 miliar hanya dalam waktu sembilan bulan—atau sekitar USD 23,8 miliar per minggu.
Ngerinya, biaya bayar bunga utang ini jauh lebih besar ketimbang gabungan anggaran militer AS (USD 677 miliar) ditambah anggaran Departemen Pendidikan, Keamanan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, hingga Badan Perlindungan Lingkungan (EPA). Duit rakyat habis disetor ke kreditur (bank dan pemerintah asing), ketimbang dialokasikan untuk fasilitas publik seperti kesehatan dan infrastruktur.
Di tengah krisis akut ini, anggaran militer AS justru tetap naik 5% menjadi USD 677 miliar demi mendanai riset senjata dan personel—termasuk untuk pasokan senjata ringan seperti senapan M4 dan rudal pencegat yang dipakai dalam konflik Timur Tengah saat ini. Anggaran ini sangat kontras dengan modal Departemen Pendidikan yang cuma dikasih USD 46 miliar.
Ironisnya, para politisi sayap kanan di Washington justru menjadikan narasi “pembengkakan utang” dan “penuaan populasi” (usia median AS naik ke 39,4 tahun) sebagai pembenaran untuk memotong program jaminan sosial rakyat seperti Social Security, Medicare, dan Medicaid.
Padahal, program kesehatan dan pensiun itu dibiayai sendiri oleh pekerja lewat potongan gaji mereka seumur hidup. Dana talangan Social Security dan Medicare bahkan diprediksi bakal ludes total pada tahun 2032 dan 2033 jika tidak ada intervensi politik.
Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, memperingatkan bahwa situasi ini baru awal dari malapetaka ekonomi yang jauh lebih besar.
“Defisit tahun fiskal 2026 telah melampaui tahun 2025. Kita kemungkinan besar akan berutang USD 2 triliun atau lebih tahun ini. Ini angka yang mencengangkan mengingat ekonomi terus tumbuh dan pengangguran rendah. Ini adalah puncak dari gunung es jika politisi tidak jujur terhadap publik mengenai bahaya kubangan utang ini,” tegas MacGuineas.
CBO memproyeksikan defisit penuh AS akan menyentuh USD 1,9 triliun pada akhir tahun fiskal 2026, dan diperkirakan membengkak jadi USD 3,1 triliun pada tahun 2036. Pada titik itu, rasio utang publik AS akan menembus angka 120% dari PDB negara.
