Asia dalam ‘Siaga Energi’: Dari Status Darurat Filipina hingga Rencana WFH Mingguan di Indonesia

JERNIH – Eskalasi perang antara aliansi Amerika Serikat (AS)–Israel melawan Iran telah memicu guncangan hebat pada rantai pasok energi global. Penutupan sebagian jalur logistik vital di Selat Hormuz oleh Iran memaksa negara-negara pengimpor minyak di Asia mengambil langkah drastis—mulai dari deklarasi darurat nasional hingga penerapan aturan ganjil-genap untuk pengisian BBM.

Blokade di Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20% perdagangan minyak dunia, menjadi senjata asimetris Iran setelah serangan AS-Israel pada Februari 2026 lalu. Berikut rangkuman cara negara-negara Asia merespons krisis ini:

1. Filipina: Deklarasi Darurat Nasional

Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. resmi menandatangani Executive Order (EO) 110 pada Selasa (24/3/2026), yang menetapkan status Darurat Energi Nasional. Filipina, sebagai negara net importer minyak, merasa sangat rentan terhadap disrupsi transportasi global.

“Filipina sangat bergantung pada pasokan luar, sehingga gangguan di Timur Tengah mengancam ketersediaan energi domestik tepat waktu,” bunyi instruksi presiden tersebut. Status ini memberikan wewenang penuh bagi Departemen Energi untuk menerapkan langkah mitigasi yang terkoordinasi secara cepat.

2. Korea Selatan: Membentuk ‘Situation Room’

Pemerintah Korea Selatan tidak mau kecolongan. Perdana Menteri Kim Min-seok mengumumkan pembentukan dua tim darurat ekonomi yang dipimpin langsung olehnya. Selain itu, sebuah Situation Room khusus dibentuk di Cheong Wa Dae (Istana Kepresidenan).

“Ini saatnya meningkatkan sistem respons pencegahan dasar guna bersiap menghadapi skenario terburuk jika situasi ini berkepanjangan,” tegas PM Kim.

3. Myanmar: Ganjil-Genap dan Kode QR untuk BBM

Langkah paling teknis diambil oleh Myanmar. Jenderal Senior Min Aung Hlaing menerapkan sistem plat ganjil-genap tidak hanya untuk penggunaan kendaraan di jalan raya, tetapi juga sebagai syarat pengisian BBM.

Setiap transaksi pengisian bahan bakar kini wajib menggunakan kode QR guna memantau konsumsi secara ketat. Selain itu, instansi pemerintah diwajibkan melakukan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu untuk menghemat cadangan minyak negara.

4. Vietnam: Pemotongan Pajak Lingkungan BBM

Berbeda dengan negara lain yang membatasi konsumsi, Vietnam mencoba menjaga daya beli masyarakat dengan memangkas pajak. Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pemotongan pajak perlindungan lingkungan sebesar 50%:

• BBM Umum: Dari 2.000 menjadi 1.000 Vietnam Dong/liter.
• Diesel: Dari 1.000 menjadi 500 Vietnam Dong/liter.
• Bahan Bakar Pesawat: Dari 1.500 menjadi 1.000 Vietnam Dong/liter.

5. Indonesia: Opsi WFH Sehari dalam Sepekan

Pemerintah Indonesia tengah serius membahas skenario penghematan energi. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyepakati rencana WFH satu hari per minggu.

“Ada sejumlah skenario yang dibahas akibat lonjakan harga minyak dunia, termasuk WFH satu hari per minggu. Harinya pun sudah mulai disepakati,” jelas Tito di Kompleks Istana Kepresidenan (25/3/2026).

Selat Hormuz: Titik Didih Geopolitik

Ketegangan memuncak saat Iran mengancam akan menutup total Selat Hormuz jika AS nekat menyerang pembangkit listrik mereka. Komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, menyatakan selat tidak akan dibuka sampai infrastruktur mereka yang hancur dibangun kembali.

Merespons hal ini, NATO telah membentuk koalisi internasional melibatkan 22 negara, termasuk mitra strategis Asia seperti Jepang dan Korea Selatan, untuk menjamin kebebasan navigasi. Langkah ini mencerminkan betapa kritisnya jalur tersebut bagi keberlangsungan ekonomi dunia.