JAKARTA— Survei terbaru Alvara Research Center menegaskan melesatnya kepuasaan publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sehingga menempatkan institusi tersebut berada di peringkat kedua setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ternyata bukan hanya Alvara yang membukukan hal serupa, melainkan setidaknya dua lembaga survei lainnya dalam riset terakhir mereka.
Pada akhir tahun lalu Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam hal pemeliharaan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Hasilnya, kinerja Polri dalam hal tersebut selama 2019 mengalami peningkatan signifikan.
Hasil survei Lemkapi yang dilakukan awal Desember 2019, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Polri di bawah Kapolri Idham Azis di tiga bulan pertamanya menjabat, saat itu tercatat sebesar 81,9 persen.
“Kami melihat warga masyarakat puas dengan kinerja Polri dalam bidang Kamtibmas,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, saat itu. Yang membuat publik sangat puas, kata Edi, terutama melihat sinergi yang terjadi antara Polri dan TNI, yang dicerminkan simbiosis yang baik di antara kedua institusi. “Keberadaan Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) yang semakin nyata di desa-desa, mendapat sambutan yang sangat positif dari warga,” kata Edi. Memang, masih ada 10,6 persen publik yang mengaku belum sepenuhnya puas. Mereka menginginkan Polri terus berbenah diri, meningkatkan kinerja dalam bidang reserse dan pelayanan lalu lintas di jalan raya. Ada pula 7,5 persen publik yang tidak memberikan komentar dengan alasan masih ingin melihat kinerja Polri dalam beberapa bulan mendatang.
Sementara hasil kajian Indonesia Indicator mencatatkan skor yang bagus untuk isntitusi Polri selama 2019, yakni 68 persen. Menurut Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang, skor tersebut memang turun dari tahun sebelumnya, 2018, yang mencatatkan angka 72 persen.
“Tetapi penurunan tersebut lebih karena 2019 adalah tahun politik, saat serangan hoax dan sentimen negatif terhadap Polri gencar dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan mengendorkan kinerja Polri,” kata Rustika.
Angka 68 persen tersebut menurut Rustika adalah nilai framming positif pemberitaan, baik di media massa maupun media sosial. Indonesia Indicator menegaskan, framming positif tersebut didapatkan dari kinerja Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, penanggulangan terorisme, konflik Papua, pemberantasan narkoba dan penanganan aksi mahasiswa.
Sebagaimana diketahui, lembaga survei Alvara Research Center merilis hasil survei mereka tentang kepuasan public atas kinerja berbagai kementerian/Lembaga publik yang ada di Indonesia. Hasilnya, Polri naik menduduki urutan kedua setelah TNI, dari posisi sebelumnya di peringkat kelima. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi menuai hasil yang mengecewakan, mengingat posisinya yang melorot jauh dari posisi terhormat sebelumnya, yakni di posisi dua terbaik.
CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, Polri berada di posisi kedua karena adanya Program Promoter (profesional, modern, tepercaya) yang digagas Jenderal (purn) Tito Karnavian dan dilanjutkan Kapolri Jenderal Idham Azis. [ ]
