Kunci Kesepakatan Damai dengan Iran, AS Siapkan Dana Investasi Swasta Rp4.900 Triliun
JERNIH — Rencana pembentukan dana investasi raksasa senilai 300 miliar dolar AS (sekitar Rp4.900 triliun) muncul sebagai poin inti dalam kesepakatan kerangka kerja (framework agreement) antara Washington dan Teheran. Langkah masif ini dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi Iran sekaligus menarik modal asing masuk kembali ke negara para mullah tersebut.
Menurut laporan Reuters, dana jumbo ini bertindak sebagai “umpan ekonomi” agar kedua belah pihak berkomitmen mencapai kesepakatan final dalam masa tenggat 60 hari, setelah Nota Kesepahaman (MoU) resmi diteken akhir pekan ini.
Gebrakan diplomasi ini menyusul pengumuman krusial pada hari Minggu lalu, di mana AS dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata demi mengakhiri perang akibat rentetan serangan udara AS-Israel pada 28 Februari lalu, membuka kembali Selat Hormuz, serta membereskan sengketa sanksi ekonomi.
Berdasarkan bocoran sumber internal, dana yang kemungkinan besar akan dinamai Dana Rekonstruksi dan Pengembangan (Reconstruction and Development Fund) ini murni menggunakan mekanisme modal swasta, bukan paket bantuan dana hibah dari pemerintah AS.
Sumber pendanaan berasal dari konsorsium perusahaan swasta dan investor dari Amerika Serikat, negara-negara Teluk (Arab), Asia, Amerika Selatan, hingga Afrika. Sektor investasi utama menargetkan sektor energi (minyak & gas), transportasi, logistik, dan manufaktur berskala besar. Sumber menyebutkan bahwa komitmen modal yang terkumpul saat ini telah melampaui 50% (di atas 150 miliar dolar AS) dari target total regulasi fund.
Memperbaiki Fasilitas yang Hancur
Sumber senior dari Iran membisikkan kepada Reuters bahwa Teheran awalnya menuntut ganti rugi perang sebesar 400 miliar dolar AS dari Washington atas kerusakan infrastruktur mereka. Namun, AS menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Sebagai jalan tengah, para negosiator melahirkan ide pembentukan investasi swasta skala masif ini.
Dana ini nantinya akan dikucurkan lewat berbagai instrumen (seperti jaminan pinjaman, fasilitas kredit, dan pembiayaan langsung) untuk memperbaiki objek vital Iran yang hancur dibom selama perang, antara lain kilang-kilang minyak utama, bandara internasional, jaringan infrastruktur sipil terpadu serta kompleks industri baja raksasa Mobarakeh Steel Company.
Bagi Iran, masuknya modal global ini sangat bersejarah mengingat mereka telah terisolasi dari pasar keuangan internasional selama beberapa dekade akibat sanksi Barat. Padahal, dengan populasi mencapai 92 juta jiwa, Iran adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Timur Tengah pemilik cadangan migas raksasa.
Sumber menekankan bahwa inisiatif investasi ini berjalan di jalur yang berbeda dari negosiasi pencabutan sanksi ekonomi atau pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Dana ini juga baru akan aktif beroperasi total begitu dokumen perjanjian final ditandatangani. Selama 60 hari ke depan, para administrator dana hanya akan fokus merancang cakupan proyek bersama pihak Iran.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS, JD Vance, memberikan syarat mutlak bagi Teheran jika ingin mencicipi dana rekonstruksi yang disokong oleh negara-negara Teluk kaya tersebut. Iran wajib membongkar total program senjata nuklirnya, memusnahkan seluruh cadangan material uranium yang telah diperkaya serta menerima kerangka kerja inspeksi menyeluruh tanpa batas dari badan pengawas internasional.
Meskipun pengelola dana ini masih dirahasiakan, korporasi dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, hingga AS dilaporkan sudah mengantre dan menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi.
Senada dengan laporan tersebut, Bloomberg melansir bahwa draf MoU menjamin hak rehabilitasi ekonomi Iran minimal 300 miliar dolar AS. Dokumen tersebut juga memuat peta jalan (roadmap) terstruktur terkait pelonggaran sanksi secara bertahap, pelepasan aset yang dibekukan, serta negosiasi langsung untuk menciptakan penyelesaian komprehensif di bidang nuklir, keamanan, dan ekonomi regional.
