Presiden Baru Khianati Palestina, ‘Pulang Ke Rumah’ Zionis demi Selembar Senyuman Washington
JERNIH – Hanya butuh pergantian kepemimpinan untuk mengubah moralitas diplomatik sebuah negara dari pembela hak asasi manusia menjadi ‘sahabat karib’ rezim penjajah.
Selamat datang di era baru diplomasi Kolombia. Di bawah komando Presiden terpilih Abelardo de la Espriella, negara Amerika Selatan ini resmi melancarkan aksi U-turn politik paling spektakuler di kawasan Latin: membuang simpati pada Palestina, bertekuk lutut kembali ke Tel Aviv, dan bersiap memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem—sebuah langkah “manis” yang sukses mengangkangi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 478.
Jika mantan Presiden Gustavo Petro sibuk berteriak lantang menentang genosida di Gaza hingga memutus hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2024 lalu, De la Espriella memilih jalan yang jauh lebih “praktis”. Bagi rezim baru ini, pembelaan terhadap korban perang rupanya hanyalah masa lalu yang terlalu merepotkan.
Tak tanggung-tanggung, rencana pembukaan Kedutaan Besar Kolombia di Palestina yang dirancang pemerintahan sebelumnya kini resmi dibekukan. Alasan yang disodorkan De la Espriella pun sangat filosofis: karena kantornya tidak pernah benar-benar beroperasi secara aktual.
Tentu saja, menyalahkan sebuah kantor yang belum beroperasi jauh lebih mudah daripada mengakui syahwat politik untuk menyenangkan sekutu lama.
Di balik panggung, calon Menteri Luar Negeri Omar Bola Escobar bahkan sudah mencuri start dengan menemui Menlu Israel Gideon Sa’ar di Washington. Sebuah pertemuan romantis yang menghasilkan kesepakatan instan: begitu De la Espriella dilantik pada 7 Agustus mendatang, Kolombia dan Israel akan kembali bertukar duta besar, merajut bisnis senjata dan keamanan, serta saling membebaskan visa.
Semua dosa sejarah dan ribuan nyawa melayang di Gaza? Cukup diusap dengan selembar perjanjian karpet merah.
Puncak dari komedi diplomasi ini adalah rencana memindahkan Kedubes Kolombia langsung ke Yerusalem. Di mata dunia internasional, ini adalah pelanggaran hukum. Namun di mata penguasa baru Bogota, ini adalah sertifikat kesetiaan.
Pakar Amerika Latin, Victorious Bayan Shams, menyebut langkah ini bukan sekadar urusan pemindahan barang kantor, melainkan deklarasi politik paling telanjang.
“Pemindahan kedutaan ke Yerusalem adalah sinyal penyelarasan politik penuh dengan Israel sekaligus penegasan niat Kolombia memperkuat hubungan strategis dengan Amerika Serikat,” ungkap Shams.
Menurut Shams, keberanian Gustavo Petro membela Palestina kemarin hanyalah sebuah ‘anomali’ langka. Sekarang, Kolombia hanya sedang pulang ke ‘poros tradisionalnya’—poros yang manut pada arahan Tel Aviv dan Washington sejak 1957.
Para diplomat di Tel Aviv boleh saja bersulang merayakan kemenangan diplomatik ini. Namun, De la Espriella mungkin lupa bahwa ia hanya memegang stempel negara, bukan nurani rakyatnya.
Bahkan ketika berkas-berkas diplomatik resmi diputarbalikkan di dalam istana, jejak solidaritas di akar rumput Kolombia sudah terlanjur membakar jalanan. Gelombang demonstrasi di bekas Kedubes Israel di Bogota menjadi bukti bahwa kesadaran publik Kolombia atas penderitaan Palestina tak bisa ditukar dengan fasilitas bebas visa atau janji manis Washington.
De la Espriella boleh bangga melancarkan aksi pengkhianatan diplomatik di panggung resmi. Namun di jalanan Bogota, api perjuangan itu membuktikan satu hal: nurani rakyat tak bisa diatur lewat keputusan presiden.
