JERNIH — Pemerintah Tiongkok secara terbuka menolak desakan Amerika Serikat untuk bergabung dalam operasi isolasi ekonomi terhadap Iran. Beijing menegaskan bahwa sanksi sepihak dan tekanan militer yang dilancarkan Washington tidak akan menyelesaikan konflik, melainkan justru memperkeruh eskalasi di kawasan Asia Barat.
Merespons gertakan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan bahwa tudingan dan sanksi tanpa dasar hukum internasional hanya akan memicu ketegangan baru.
“Tiongkok selalu percaya bahwa tindakan militer, sanksi, dan tekanan tidak membantu menyelesaikan masalah; hal itu hanya meningkatkan ketegangan. Tindakan semacam ini tidak sesuai dengan kepentingan pihak mana pun,” tegas Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (21/8/2026).
Lin menambahkan bahwa Beijing secara tegas menolak sanksi sepihak ilegal yang tidak mengantongi otorisasi dari Dewan Keamanan PBB, serta mendesak semua pihak menyelesaikan krisis melalui jalur diplomasi dan politik.
Penolakan tegas Beijing ini merupakan jawaban atas pernyataan Menkeu AS Scott Bessent yang secara terbuka meminta Tiongkok untuk “mengikuti program” isolasi ekonomi yang diusung Washington.
Sehari sebelumnya, Bessent melontarkan ancaman bahwa AS siap memberlakukan sanksi paling keras dalam sejarah terhadap negara mana pun yang nekat membeli minyak, mentransfer dana, atau menyediakan sarana pelayaran bagi Iran.
“Kami akan mengerahkan seluruh kekuatan penuh terhadap negara-negara yang membantu Iran. Pilihan bagi mereka jelas: mereka bersama kami, atau melawan kami,” gertak Bessent.
Langkah keras ini merupakan manifestasi dari doktrin “Economic D-Day” yang diumumkan Presiden Donald Trump pekan ini. Trump bersumpah akan melancarkan perang ekonomi berskala masif dengan mengincar jaringan penyelundupan minyak, transfer tunai, bank, hingga kapal tanker yang menjadi “tali penyelamat” bagi Teheran.
Iran Cibir Krisis Utang AS: “Terorisme Ekonomi!”
Pemerintah Iran mencibir pengumuman sanksi baru AS tersebut dan melabelinya sebagai bentuk terorisme ekonomi serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
Melalui unggahan di platform X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut narasi “Economic D-Day” buatan Trump hanyalah taktik pengalihan isu dari krisis domestik Amerika Serikat yang kini terbelit lonjakan utang dan pembengkakan bunga.
“Apa yang disebut ‘Economic D-Day’ adalah pengalihan dari krisis Amerika sendiri: utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lonjakan biaya bunga. Melipatgandakan kebijakan yang gagal hanya akan membawa kekalahan lebih lanjut dan permusuhan dari rakyat Iran,” tulis Araghchi.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf turut mengejek gertakan pejabat tinggi Washington, menyebut jajaran kabinet AS “bertindak di luar kapasitasnya” dan meminta mereka berhenti berharap akan hadirnya keajaiban dari strategi yang dinilainya sudah gagal.
Saling gertak ini menandai enam bulan berjalannya perang terbuka AS-Iran yang dimulai sejak 28 Februari 2026. Meski Washington menetapkan target besar untuk menggulingkan pemerintahan Iran, melumpuhkan fasilitas nuklir, dan menguasai Selat Hormuz, hingga kini belum ada satu pun dari target strategis tersebut yang berhasil dicapai.
