Kritik keras Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membongkar karut-marut program SPPI yang menelan biaya fantastis namun salah sasaran. Mengapa kebijakan ini disebut tuna-empati dan salah prioritas?
WWW.JERNIH.CO – Niatnya tentu mulia: mencetak anak-anak muda hebat melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk membangkitkan Koperasi Desa (Kopdes) dan Kampung Nelayan Merah Putih. Sebuah langkah strategis, di atas kertas, untuk menggerakkan ekonomi dari akar rumput. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru mengundang duka dan polemik besar.
Program ini mendadak jadi sorotan publik setelah dikritik habis-habisan oleh Anggota DPR RI yang juga purnawirawan jenderal bintang dua, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Pangkal masalahnya jelas: porsi pelatihan dasar militer yang kebablasan, anggaran yang dinilai janggal, hingga jatuhnya korban jiwa.
Mari kita bedah datanya secara jernih. Program berskala raksasa ini merekrut 35.000 sarjana dengan durasi pelatihan selama 45 hari. Anehnya, pembagian porsi materi terasa sangat njomplang. Para calon manajer ini dipaksa menghabiskan 30 hari di dalam barak militer untuk digembleng fisik, sementara porsi untuk mendalami ilmu koperasi dan bisnis justru cuma kebagian 15 hari. Format ini tentu mengundang tanya, apakah kita sedang menyiapkan pengusaha koperasi atau infanteri cadangan?
Dari aspek anggaran, angka-angka yang muncul di ruang publik terbilang sangat fantastis. TB Hasanuddin mengkalkulasi bahwa total biaya per peserta menembus Rp30 juta. Padahal, jika diklat difokuskan murni pada manajemen bisnis modern, biayanya diprediksi hanya butuh sekitar Rp15 juta per kepala. Artinya, ada selisih pemborosan sebesar Rp15 juta per orang hanya untuk membiayai porsi latihan fisik ala tentara yang sebenarnya tidak terlalu relevan.
Jika angka Rp15 juta itu dikalikan dengan total 35.000 peserta, negara berpotensi kehilangan dana segar hingga Rp 525 miliar. Menghamburkan uang rakyat hingga ratusan miliar rupiah di tengah situasi ekonomi yang sedang serba sulit demi latihan merangkak, tiarap, dan baris-berbaris jelas menunjukkan kebijakan yang kurang peka dan salah prioritas. Uang sebanyak itu tentu akan jauh lebih berdampak nyata jika disuntikkan langsung sebagai modal usaha ke kas koperasi-koperasi desa.
Namun, di atas semua urusan uang, rapor paling merah dari polemik SPPI ini adalah aspek kemanusiaan. Sungguh ironis, niat mencetak kader pembangunan justru berakhir pilu. Hingga akhir Juni 2026, tercatat sudah lima peserta sarjana yang meninggal dunia akibat kelelahan ekstrem dan serangan panas (heat stroke) selama mengikuti gemblengan fisik di barak. Kenyataan pahit ini membenarkan kekhawatiran banyak pihak, termasuk Amnesty International, bahwa memaksakan warga sipil masuk ke dalam ekosistem latihan militer yang keras tanpa kesiapan fisik yang matang adalah blunder yang fatal.
Secara logika manajemen, konsep mendidik calon entrepreneur dengan gaya komando top-down ala militer sangat bertolak belakang dengan marwah koperasi. Bung Hatta selalu mengingatkan bahwa koperasi tumbuh dari asas kekeluargaan, musyawarah, dan demokrasi dari bawah (bottom-up). Kebutuhan mendesak koperasi desa saat ini bukanlah pemuda yang jago bela diri atau tahan banting di hutan, melainkan sarjana yang melek finansial, jago mengaudit keuangan, lihai mengelola rantai pasok (supply chain), dan adaptif terhadap digitalisasi pasar. Kemampuan disiplin baris-berbaris tidak akan bisa menyelamatkan koperasi dari ancaman kredit macet atau kebangkrutan bisnis.
Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah tegas: hentikan total porsi latihan dasar militer dalam program SPPI ini dan lakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program penataan ekonomi desa ini justru kehilangan arah dan mengorbankan masa depan anak-anak muda kita.
Membina mental dan integritas anak muda itu wajib, tetapi caranya tidak harus selalu dikirim ke barak militer. Kembalikan sisa anggaran triliunan rupiah tersebut ke jalurnya, yaitu untuk menggerakkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan yang riil di meja kasir koperasi, bukan di lapangan upacara.(*)
BACA JUGA: Tragedi Latsarmil SPPI 2026, 3 Peserta Gugur, TB Hasanuddin Desak Evaluasi Total
