Produsen mendapatkan nomor izin edar (NIE) untuk satu produk namun kemudian digunakan untuk produk yang sebetulnya belum mengantongi izin.
JERNIH-Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) mengumumkan temuan sejumlah skincare ilegal yang banyak beredar di media sosial. Temuan BPOM RI pada periode 10 hingga 18 Februari 2025 tersebut meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024.
Jika pada periode 10 hingga 18 Februari 2025 nilai keekonomian kosmetik ilegal dan berbahaya yang ditemukan mencapai Rp 31,7 miliar sementara temuan pada 2024 kerugiannya hanya tiga miliar.
Hasil intensifikasi pengawasan kosmetik 2025 menunjukkan total 91 merek kosmetik, 4.334 item, 205.133 pieces.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar juga mengungkap kecurangan yang dilakukan produsen kosmetik illegal tersebut, yakni
Pertama, modus produsen mendapatkan nomor izin edar (NIE) untuk satu produk namun kemudian digunakan untuk produk yang sebetulnya belum mengantongi izin.
“Nomor izin edar ini bukan nomor izin yang kami keluarkan untuk produk tersebut, bukan pabrik tersebut yang membuat. Dia palsukan, nomor izin edar yang sudah beredar, kemudian dia memproduksi massal,” jelas Taruna menyebutkan salah satu modus produsen kosmetik, dalam konferensi pers di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.
Untuk itu, kata Taruna, pihaknya tidak segan-segan akan menindaklanjuti pelaku ke ranah hukum.
“Ada empat kasus ditindaklanjuti pro justicia, ke kepolisian. Sisanya, diberikan sanksi perintah penarikan, pemusnahan, pencabutan izin edar, penghentian sementara kegiatan,”.
Pelarangan peredaran kosmetik terbanyak berkaitan dengan nihilnya izin edar dan mengandung bahan terlarang.
17,4 persen mengandung bahan berbahaya (skincare etiket biru, tidak sesuai dengan ketentuan)
79,9 persen kosmetik ilegal tanpa izin edar
0,1 persen penggunaan kosmetik tidak sesuai
2,6 persen kosmetik kadaluwarsa. (tvl)
