Pintu masih tertutup rapat bagi Korea Selatan di mata Korea Utara. Maka upaya Indonesia hanya akan sia-sia. Apalagi Korut memilih China dan Rusia sebagai mitra strategis.
WWW.JERNIH.CO – Upaya Indonesia untuk bertindak sebagai jembatan perdamaian di Semenanjung Korea menemui jalan buntu setelah Korea Utara secara resmi menolak usulan Jakarta untuk memfasilitasi perundingan bersama Korea Selatan.
Laporan penolakan ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, pada Rabu, 5 Agustus 2026, yang menyatakan bahwa Pyongyang menolak skema pembicaraan yang diinisiasi oleh pihak Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki posisi diplomatik yang unik dan menjalin hubungan baik dengan kedua belah pihak, Pyongyang tetap mempertahankan sikap tertutupnya terhadap segala bentuk dialog yang melibatkan pemerintah Seoul.
Gagasan mediasi ini awalnya mengemuka setelah Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, secara khusus meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membantu membuka ruang dialog dengan Pyongyang. Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan kesediaannya untuk melawat ke Korea Utara guna menjajaki peluang diplomasi perdamaian pada akhir Juli 2026.
Namun, respons dingin datang dari Pyongyang tidak lama kemudian. Pada awal Agustus 2026, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa tawaran komunikasi dan pembicaraan bersama yang diatur oleh Indonesia telah ditolak oleh rezim Korea Utara.
Secara doktrinal dan geopolitik, penolakan Korea Utara ini didasari oleh beberapa faktor utama. Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara telah menggeser kebijakan diplomasinya dengan menetapkan Korea Selatan sebagai negara musuh utama, sehingga secara konsisten menolak perundingan bilateral maupun multilateral yang menempatkan Seoul sebagai mitra dialog setara.
Selain itu, Pyongyang memandang bahwa dialog yang diinisiasi atas dorongan Korea Selatan—sebagai sekutu dekat Amerika Serikat—hanya akan digunakan sebagai sarana tekanan politik. Pilihan strategis Pyongyang pun kini lebih berfokus pada penguatan hubungan bilateral secara langsung dengan kekuatan besar seperti Rusia dan China, ketimbang terlibat dalam perundingan regional yang melibatkan negara perantara.
Di sisi lain, langkah Indonesia untuk mengambil peran mediator didasari oleh prinsip politik luar negeri Bebas Aktif serta rekam jejak hubungan diplomatik historis yang erat dengan Korea Utara sejak era Presiden Soekarno, di samping kemitraan strategis ekonomi dan pertahanan yang kuat dengan Korea Selatan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dipercaya karena tidak memiliki kepentingan geopolitik terselubung atau niat mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Berkat netralitas dan posisi unik inilah, Korea Selatan memandang Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih memiliki akses diplomasi langsung ke Pyongyang.
Pada akhirnya, penolakan Pyongyang mempertegas betapa rumitnya dinamika konflik di Semenanjung Korea saat ini. Oleh karena itu Indonesia tidak boleh memandang penolakan Korea Utara sebagai bentuk pelecehan diplomatik terhadap Jakarta. Penolakan Pyongyang murni didasari oleh kalkulasi geopolitik internal dan perubahan konstitusi mereka yang menetapkan Korea Selatan sebagai “negara musuh utama”.
Ketika pintu mediasi langsung ditutup oleh Pyongyang, Indonesia tidak perlu memaksakan diri menjadi mediator aktif di meja perundingan. Indonesia lebih efektif berfungsi sebagai kanal komunikasi pasif (backchannel diplomacy) dengan tetap menjadi ruang aman tempat kedua belah pihak dapat menyampaikan pesan informal jika suatu saat ketegangan mencapai titik jenuh.(*)
BACA JUGA: Kim Yo Jong Tuding ASEAN Jadi Corong AS Soal Denuklirisasi Korea Utara
