Pada AS kita mengemis, bukan kita linggis. Alasannya, seperti kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendara, pemerintahan Donald Trump mengincar mineral strategis kita. Padahal, katanya, kita hanya mampu berperang selama empat hari. Kita bukan Iran yang, meskipun hanya menguasai satu selat (Selat Hormuz), mampu mengalahkan AS. Kita menguasai empat selat strategis sekaligus: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. Populasi RI 280 juta jiwa, Iran hanya 92 juta jiwa. Kita pun memiliki alutsista lebih baik ketimbang Iran. Pernyataan Yusril hanya menegaskan betapa kerdilnya kita.
Oleh : Smith Alhadar*
JERNIH–Indonesia gerah. El Nino datang lebih cepat, lebih panas. El Nino adalah fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengganggu pola angin dan curah hujan sehingga memicu kekeringan ekstrem dan cuaca panas. Dalam konteks sosial politik nasional, El Nino adalah metafora untuk gangguan pada kehidupan normal rakyat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang paradoksal dan hipokrisi sehingga memicu keresahan sosial dan gejolak politik yang meluas.
Akal sehat berganti logika akrobatis. Kearifan bersalin rupa menjadi arogansi. Kritisisme dianggap makar. Azan akademisi dan intelektual dipandang sebagai seruan revolusi. Pemimpin yang gagal di dunia berjanji kelak kalau sudah meninggal akan turun dari langit untuk membela rakyat. Dan tak malu pemimpin berbohong. Dikatakan, banyak negara ingin belajar dari Indonesia tentang MBG. Dan bahwa para pemimpin negara besar menghormati pemimpin kita.
Mengapa kita sedemikian rusak? Hutan digunduli, perut bumi dianiaya, tata kelola ekonomi amburadul, politik diprivatisasi untuk menjaga ambisi pribadi dan kepentingan kelompok. Hilirisasi hanya menguntungkan asing dan memiskinkan rakyat. Proyek ketahanan pangan dan energi cuma merusak lingkungan dan mengusir warga dari habitat mereka. “Pesta Babi”. Dan kita dipaksa percaya bahwa pemerintah berada di jalan yang benar, on track.
El Nino datang lebih cepat, lebih panas! Tapi pemerintah tak gerah, business as usual. Malah, pemimpin masih berteriak “Hidup Jokowi!”, yang hanya menegaskan pemimpin sedang mengglorifikasi kedunguan dan kesesatan. Impossible! Bisa jadi itu hanya gimmick biar Jokowi yakin bahwa agendanya yang dititipkan pada penggantinya tetap terjaga dan kekuasaan Prabowo bisa survive. Tapi mengapa permainan munafik ini harus mengorbankan bangsa? Tega amat.
Dalam dua pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), saya mencoblos capres Prabowo Subianto yang sering menggebrak podium ketika mengungkapkan keprihatinan atas bangsanya yang terpuruk akibat kekayaan alamnya dirampok segelintir oligark rakus, bekerja sama dengan orang dalam. “Saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.” Dan “saya akan menjaga demokrasi karena inilah sistem politik yang beradab.” Hari ini saya tak sanggup mendengarnya.
Dalam bukunya, “Indonesia Paradoks”, ia mempertentangkan Indonesia yang kekayaan alamnya melimpah dengan realitas kemiskinan rakyatnya. Menggunakan standar Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia memang fantastis: 194 juta dari 280 juta jiwa. Maka dengan suara khasnya yang menggelagar, ia berjanji saya memakmurkan rakyat dan menjadikan Indonesia “Macan Asia”. Kita terpukau dan yakin langit akan segera berubah biru.
Kita keliru! Rakyat kian miskin, otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan Prabowo diglorifikasi kembali tanpa suara, korupsi tetap marak dan lebih jahat, dan sekonyong-konyong kita menjadi bangsa tanpa prinsip. Israel kita lindungi, bukan Palestina. Pada AS kita mengemis, bukan kita linggis. Alasannya, seperti kata Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendara, pemerintahan Donald Trump mengincar mineral strategis kita.
Padahal, katanya, kita hanya mampu berperang selama empat hari. Kita bukan Iran yang, meskipun hanya menguasai satu selat (Selat Hormuz), mampu mengalahkan AS. Kita menguasai empat selat strategis sekaligus: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. Populasi RI 280 juta jiwa, Iran hanya 92 juta jiwa. Kita pun memiliki alutsista lebih baik ketimbang Iran. Pernyataan Yusril hanya menegaskan betapa kerdilnya kita.
Tapi substansinya konsisten dengan pandangan Prabowo. Presiden sering mengutip pernyataan Thucydides, sejarawan Yunani Kuno sekaligus teoritikus realisme politik, bahwa “The strong can do what they can and the weak will suffer what they must” (Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita). Artinya, merujuk pada pernyataan Yusril dan Prabowo, kita harus mengalah pada yang kuat.
Pandangan inilah yang menjelaskan mengapa kita menyetujui Agreement on Trade Reciprocal (ATR) atau perjanjian dagang timbal balik RI-AS di mana hampir semua produk AS yang masuk ke Indonesia tak dikenai tarif. Sementara ekspor kita ke AS dikenai tarif 19 persen. Tak sampai di situ, kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara lain harus dinilai AS terlebih dahulu. Kalau hal itu merugikan AS, kerja sama itu harus dibatalkan.
Dus, kedaulatan ekonomi dan politik kita tergadaikan. Tak apa asalkan kita tak diganggu pemerintahan Presiden Donald Trump. Bagaimanapun, Ini isu serius, tapi tak ada perdebatan keras di DPR. PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri yang berada di luar pemerintahan juga membisu. Padahal, ayah dari Megawati, Soekarno, berseru kencang “AS kita linggis.” Para akademisi yang berintegritas dan masyarakat sipil yang mengumandangkan protes dilabeli antek-antek asing. Kita kaget ketika Prabowo menuduh, “Mereka tak patriotik.”
Belum! Kita belum selesai dengan pengurasan jiwa konstitusional bangsa. Karena, tiba-tiba, diberitakan bahwa RI memberi blanket overflight clearance (BOC) atau izin terbang menyeluruh pesawat militer kepada AS. Diikuti berita bahwa Bandara Kertajati akan dijadikan Bengkel Hercules atau pangkalan militer AS. Kita bukan lagi siapa-siapa. Komitmen independen dan bermartabat yang lahir dari pengalaman panjang penjajahan kini lenyap! Siapa yang tak patriotik?
Akibat kebijakan politik luar negeri (Polurgi) yang berganti bandul secara mendadak, Tiongkok memprotes. ATR dan BOC memang memberi pesan kepada Tiongkok bahwa kita kini adalah proksi AS yang mengancam tetangga kita itu. Kebijakan pro-AS dan Israel itu pula yang membuat kita terlantar di Timteng. Tidak ada negara di kawasan volatil itu yang bersedia bergabung dengan Dewan Perdamaian (BoP) yang tidak lagi relevan ketika Israel menegaskan akan menduduki Gaza secara permanen dan Iran menyatakan itu sebagai red line.
Geopolitik global memang sedang berubah. Semua negara perlu menyesuaikan diri dengan dinamika ini. Tapi bukan dengan menjadi sekutu AS yang mengusung ideologi nasionalisme kulit putih yang mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum. Negara-negara Barat dan sekutu AS lainnya sedang berikhtiar untuk realignment: pembentukan tatanan baru berbasis multlateralisme. Sebentar lagi Iran menjadi super power regional, yang mengendalikan 20 persen minyak dan gas dunia. Kita malah meninggalkannya.
El Nino politik nasional menggerahkan kita. Tetapi pemerintah bersikap seperti kodok direbus. Nyaman dan asyik. Lupa bahwa ia sedang menuju kematian bila penyakit negara tidak segera dibedah dan memaparkan jalan baru (roadmap) revolusioner yang masuk akal. Berhenti menuduh kritisme akademisi dan cerdik pandai sebagai kelompok yang nyinyir karena kalah dalam pilpres. Mereka adalah obor dalam dalam sistem politik yang beradab.
Tan Malaka tak sepenuhnya benar ketika ia berpendapat orang bodoh tak berbahaya. Apalagi petani. Ini pandangan Karl Marx bahwa kaum proletar kota yang tidak menguasai alat produksi tapi punya kesadaran sosial akan memberontak terhadap kaum borjuis yang dilindungi penguasa. Petani tak berjiwa revolusioner karena memiliki alat produksi dan tak punya kesadaran sosial. Berbasis pada materialisme historis inilah yang membuat Marx memprediksi Inggris, yang pada abad ke-19 merupakan negara industri termaju di dunia, akan menghadapi revolusi pertama kaum proletar.
Faktanya, Rusia – negara Eropa terbelakang – memelopori revolusi sosialisme. Di Tingkok yang sangat terbelakang, revolusi komunis pimpinan Mao Ze Dong justru berbasis pada kaum tani. Sejarah kita sendiri mencatat bahwa Banten pernah mengalami pemberontakan petani dan ulama (1888) – dikenal juga sebagai Geger Cilegon – melawan colonial Belanda karena pajak yang berat, kesewenang-wenangan penguasa, dan pelarangan ibadah.
Dus, pemberontakan atau revolusi tidak mesti dilakukan orang pintar, proletar, dan ateis, sesuai dengan trayektori evolusi materialisme yang diklaim Marx sebagai ilmiah. Geger Cilegon, Revolusi Iran 1979, Revolusi Bolshevik, dan revolusi Tiongkok menyanggah Marxisme. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kemarahan rakyat bisa terjadi dalam kondisi materalisme dan tempat yang berbeda – kendati saya tak menafikan seluruh teori Marx – termasuk pada rakyat yang masih bodoh dan kaum tani.
Dalam ruang fiskal yang sangat terbatas, mata uang rupiah yang terdepresiasi, pasar modal yang anjlok, utang luar negeri yang menumpuk, hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, dan pengangguran serta kemiskinan yang meluas, tak bisa diatasi dengan retorika palsu, logika sumir, dan patriotisme konyol. Menyatakan rakyat tak bermimpi jadi kaya, kecuali sekadar cukup makan adalah sinisme yang merendahkan bangsa sendiri.
Tak perlu orang pintar untuk memahami bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan program populis lain yang dibungkus sebagai proyek strategis nasional, hanyalah proyek politik untuk pilpres 2029. Biarkan DPR, parpol, TNI, Polri, dan kroni penguasa berpesta pora dengan dana ratusan triliun rupiah milik rakyat agar status quo berkelanjutan. Rakyat boleh lapar, penyokong pemerintah jangan. Bahaya! Mimpi dua periode bisa ambyar.
MBG sendiri merupakan akronim manipulatif yang jahat. Toh, kebanyakan siswa tidak (M)akan makanan yang disajikan SPPG (dapur) yang sering tidak higeinis dan tak enak. Setiap hari berton-ton makanan mubazir. Juga kurang (B)ergizi. Makanan serupa itu jamak dimakan orang miskin di Indonesia. Yang lebih culas, makanan itu disebut (G)ratis. Padahal, MBG menggunakan duit rakyat (APBN). Dus, rakyat memakan duit mereka sendiri, tidak gratis.
Yang gratis adalah pihak-pihak yang mengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN seorang, Dadan Hindayana, mendapat uang gratis Rp 1 miliar per hari. Belum lagi yang lain. Menurut hasil kajian sebuah LSM, hanya 5 persen dana MBG menetes ke desa. Artinya, MBG tidak memberdayakan ekonomi rakyat, jauh dari klaim pemerintah. Mungkin Prabowo benar bahwa MBG menciptakan satu juta lapangan pekerjaan. Tapi satu juta orang itu adalah para koruptor berdasi yang ongkang kaki di pusat.
Sebagaimana MBG, KMP pun merupakan pemborosan yang diniatkan untuk memperkaya orang kaya dengan merampok uang rakyat. KMP tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi di mana rakyat lokal bergotong royong mengumpulkan uang, mengelola sendiri, bersifat transparan, dan berorientasi pada penumbuhan UMKM. Faktanya, dana KMP dipasok dan dikelola pemerintah, bersifat tertutup, tak ada simpan pinjam untuk memberdayakan ekonomi rakyat kecil, dan jadi bancakan orang gede.
Dana untuk setiap KMP sebesar Rp 3 miliar. Rp2,5 miliar untuk membangun gedung dan sarana lainnya. Sisanya, setengah juta rupiah, untuk mengisinya dengan barang kebutuhan. Bunganya cukup tinggi, konon sekitar Rp 40 juta per KMP. Dus, untuk bisa untung, KMP harus menghasilkan laba di atas bunga. Hal ini nyaris mustahil dicapai. Tapi, sebagaimana MBG, KMP juga serupa dengan pembakaran uang rakyat tanpa manfaat. El Nino politik nasional kian panas.
Tapi Presiden tetap rajin berpidato untuk meyakinkan kita bahwa RI sedang menuju kejayaan. Perjalanan keluar negeri yang keseringan menggunakan dana besar demi “kepentingan nasional” tak lebih dari jargon efisiensi. Mendengarakan ini, kera tua pun memperbaiki duduknya. Kita juga tak lagi sanggup menangis. Kita hanya gerah oleh El Nino yang memanggang kita. Indonesia sedang dikendalikan badut-badut yang kekenyangan sehingga tak mampu meresapi gejolak sosial yang rambahannnya makin cepat ketika pemerintah tak punya lagi instrumen untuk menahannya.
Masalah sosial-ekonomi yang dipicu kebijakan keliru yang keras kepala dan geopolitik global menyulitkan pemerintah keluar dari karut-marut permasalahan. Kalaupun Selat Hormuz dibuka kembali, harga BBM belum akan pulih hingga beberapa tahun ke depan mengingat infrastruktur energi monarki Teluk dan Irak mengalami kerusakan signifikan. Harga pangan pun akan bertahan pada harga tinggi karena pasokan pupuk urea dari Teluk berkurang. Pada saat bersamaan, petani kita akan gagal panen karena El Nino.
Kita tak lagi bisa berharap BBM dari Rusia mengingat NATO memutuskan akan memperkeras sanksi untuk Rusia, termasuk boikot terhadap minyak, pupuk, dan gandum dari Rusia. Sementara itu, cadangan minyak AS tinggal dua minggu. Dus, harga BBM akan naik lagi yang berdampak pada depresiasi nilai rupiah lebih jauh sehingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lebih tinggi lagi. Dengan demikian, deindustrialisasi akan berjalan lebih cepat karena sebagian industri kita bergantung pada bahan mentah impor.
Investor mancanegara tak mau masuk ke Indonesia karena ketidakpercayaan pada kebijakan ekonomi pemerintah yang membingungkan. Pengusaha domestik pun akan ogah melaklukan ekspansi usaha ketika daya beli masyarakat menurun. Dengan ruang fiskal yang kerdil tidak memungkinkan pemerintah melakukan stimulus ekonomi. Berutang lagi? Bahaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak memperlihatkan kecakapannya mengelola mikro dan makro ekonomi. Omongan dia saja yang gede.
Pemerintah hanya punya satu opsi: menghentikan MBG, KMP, Danantara, membuang orang-orang Jokowi, mengembalikan tentara ke barak, mencopot Kapolri, merampingkan kabinet, mengembalikan dana daerah, menghentikan intimidasi terhadap mahasiswa, masyarakat sipil, dan intelektual yang kritis, dan pulang ke rumah konstitusi. Reformasi radikal ini tentu sulit dilakukan Prabowo, tapi nisacaya. El Nino politik datang lebih cepat, lebih panas. Saatnya, kuping diikhtiarkan untuk lebih banyak mendengar keluhan rakyat dan mulut diistirahatkan untuk tidak banyak omon-omon.
Saya berharap gerakan reformasi menyerupai 1998 tidak terjadi. Tapi kiranya harapan saya tidak realistis. Terlalu jauh jarak antara kemauan politik pemerintah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ketika mata rantai yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah – seperti, parlemen, parpol, dan lembaga-lembaga relevan – putus, yang terjadi adalah runtuhnya istana kartun yang dibangun di atas pasir. Kita pernah mengalami itu berkali-kali. Déjà vu! []
*Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
