Asumsi yang paling keliru di ruang publik saat ini adalah menganggap volatilitas pasar saham sebagai sinyal bahwa Indonesia berada di ambang krisis solvabilitas negara. Jika kita membedah data makro, tampak jelas bahwa indikator risiko fundamental kita justru sangat solid. Tengok saja angka credit default swap lima tahun Indonesia yang tetap bertahan kokoh di kisaran 89 hingga 90 basis poin. Angka CDS yang rendah dan stabil ini membuktikan bahwa lembaga pemeringkat internasional dan investor jangka panjang masih menaruh kepercayaan penuh
Oleh : Perdana Wahyu Santosa*
JERNIH–Ketika Rupiah menembus ambang batas psikologis baru di level Rp18.005 per dolar AS pada pekan pertama Juli 2026, ruang publik seketika dipenuhi oleh kecemasan. Indeks Harga Saham Gabungan yang terkoreksi tajam hingga menyentuh 5.873,37 seolah mempertegas narasi bahwa pasar finansial kita sedang tersandera oleh apa yang disebut sebagai defisit kepercayaan sebagaimana terekam dalam berbagai media terpercaya.
Di tengah hiruk-pikuk kekhawatiran tersebut, sangat penting bagi kita untuk menarik napas dalam-dalam dan membedakan antara riak sentimen di permukaan dengan arus fundamental ekonomi yang sebenarnya. Menilai kesehatan ekonomi nasional hanya dari fluktuasi harian pasar modal adalah simplifikasi yang keliru. Sebaliknya, dinamika saat ini menunjukkan bahwa bauran kebijakan domestik, termasuk keputusan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen, merupakan langkah defensif aktif yang terukur untuk menghadapi guncangan eksternal sekaligus menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang.
Anatomi Tekanan dan Realitas Fiskal
Gejolak yang kita saksikan di pasar keuangan Indonesia saat ini tidak berdiri di ruang hampa. Dari sisi eksternal, indeks dolar AS yang menguat ke level 101,14 mencerminkan bagaimana ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah dan tingginya imbal hasil obligasi Pemerintah AS terus menyedot modal keluar dari pasar negara berkembang. Dampak dari fenomena pelarian modal ini adalah tekanan depresiasi mata uang yang melanda hampir seluruh kawasan regional. Di dalam negeri, kecemasan pasar diperparah oleh rilis Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II-2026 yang memperkirakan defisit fiskal melebar dari rencana awal Rp689 triliun menjadi Rp743 triliun. Angka ini setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Sebagian analis buru-buru menilai pelebaran defisit ini sebagai tanda pelonggaran disiplin fiskal yang berbahaya bagi stabilitas. Namun, dari sudut pandang ekonomi makro yang pruden, pelebaran fiskal ini adalah bantalan konter-siklikal yang sah. Di tengah melambatnya perdagangan internasional, pemerintah harus mengambil peran untuk menopang daya beli domestik melalui belanja yang produktif. Terlebih lagi, defisit sebesar 2,85 persen tersebut masih berada di bawah koridor aman batas konstitusional yang dipatok maksimal 3 persen dari PDB. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang melakukan pemborosan anggaran tanpa arah, melainkan sedang mengelola risiko secara dinamis demi menjaga roda perekonomian nasional tetap berputar di tengah ketidakpastian global yang pekat.
Kredibilitas Kebijakan Sebagai Jangkar Pasar
Asumsi yang paling keliru di ruang publik saat ini adalah menganggap volatilitas pasar saham sebagai sinyal bahwa Indonesia berada di ambang krisis solvabilitas negara. Jika kita membedah data makro, tampak jelas bahwa indikator risiko fundamental kita justru sangat solid. Tengok saja angka credit default swap lima tahun Indonesia yang tetap bertahan kokoh di kisaran 89 hingga 90 basis poin. Angka CDS yang rendah dan stabil ini membuktikan bahwa lembaga pemeringkat internasional dan investor jangka panjang masih menaruh kepercayaan penuh pada status investment grade Indonesia di peringkat BBB.
Guncangan yang terjadi di bursa saham domestik, yang berujung pada keluarnya dana asing kumulatif, lebih banyak dipicu oleh isu reklasifikasi teknis oleh penyedia indeks global seperti S&P Dow Jones Indices dan MSCI. Kritik mereka berfokus pada masalah tata kelola, konsentrasi kepemilikan saham, rendahnya kualitas data investasi, dan porsi saham publik yang beredar bebas. Ini adalah masalah pekerjaan rumah struktural di pasar modal yang harus diselesaikan melalui peningkatan transparansi dan reformasi regulasi, bukan indikasi kebangkrutan ekonomi makro. Dalam konteks inilah bauran kebijakan Bank Indonesia dengan mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen berfungsi sebagai jangkar moneter yang krusial.
Kebijakan tersebut tidak hanya menjaga daya tarik imbal hasil surat berharga negara agar tetap kompetitif bagi modal asing, tetapi juga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan industri perbankan dalam mengelola biaya dana mereka. Rumah tangga memang merasakan tekanan melalui pengetatan standar pinjaman konsumen, namun stabilitas makro jangka panjang adalah harga mati yang harus dilindungi demi mencegah pembengkakan biaya hidup yang jauh lebih merusak akibat inflasi mata uang.
Pada akhirnya, navigasi ekonomi di tengah gejolak 2026 menuntut rasionalitas yang matang, bukan kepanikan kolektif yang destruktif. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menunjukkan keteguhan dalam menjaga keseimbangan antara disiplin makroprudensial dan stimulus domestik yang terukur. Tantangan terbesar kita hari ini bukanlah fondasi ekonomi yang rapuh, melainkan bagaimana mengelola persepsi pasar melalui konsistensi implementasi kebijakan dan peningkatan transparansi tata kelola secara berkelanjutan. Ketika badai global ini mereda, ekonomi yang memiliki kedisiplinan fiskal kuat dan bauran moneter yang jangkar seperti Indonesialah yang akan keluar sebagai pemenang di panggung finansial global. []
*Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute
