Pasar global sedang bersahabat dengan rontoknya harga minyak ke 78 USD dan menguatnya rupiah. Di atas kertas, harga Pertamax seharusnya bisa lekas turun.
WWW.JERNIH.CO – Pasar energi dan valuta asing akhirnya memberikan angin segar bagi perekonomian domestik. Setelah berbulan-bulan dihantam ketidakpastian, harga minyak mentah dunia akhirnya melandai ke level 78 USD per barel, jauh meninggalkan zona merah 91 USD per barel.
Kabar baik ini disusul oleh otot rupiah yang mulai menguat ke level Rp 17.800 per dolar AS. Bagi negara net-importir minyak seperti Indonesia, kombinasi ini adalah berkah ganda yang seharusnya langsung dirasakan dampaknya di kantong rakyat melalui penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax.
Namun, realitas di pompa bensin justru berbicara sebaliknya. Harga Pertamax yang telanjur meroket ke Rp 16.250 per liter tak kunjung turun. Kontras tajam antara penurunan biaya produksi global dan kekakuan harga domestik ini memicu pertanyaan mendasar: jika saat beban naik harga BBM begitu responsif merangkak ke atas, mengapa saat beban itu luruh harganya justru membatu?
Pemerintah dan Pertamina sering kali menggunakan dalih lagging effect (efek jeda) atau pemulihan kerugian masa lalu untuk menjustifikasi mahalnya harga Pertamax hari ini. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru secara bisnis, namun secara etika publik, ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi.
Konsumen dipaksa menanggung beban korporasi ketika kondisi global membaik. Padahal, penurunan harga minyak ke 78 USD dan penguatan rupiah secara matematis mampu memangkas harga keekonomian Pertamax hingga ke kisaran Rp 11.000 – Rp 12.000 per liter (sudah termasuk pajak dan logistik).
Menahan harga di angka Rp 16.250 bukan lagi soal menjaga stabilitas finansial BUMN, melainkan bentuk eksploitasi terhadap loyalitas pengguna BBM nonsubsidi.
Kita harus realistis bahwa penurunan harga minyak dan penguatan rupiah hari ini bisa jadi bersifat sementara. Pasar komoditas dan valuta asing adalah makhluk yang sangat volatile (mudah berubah). Jika besok atau lusa ketegangan geopolitik kembali memanas atau Bank Sentral AS mengubah arah kebijakan moneternya, harga minyak dan kurs bisa kembali bergejolak.
Jika ketidakpastian dan volatilitas tinggi ini adalah sebuah keniscayaan, apa yang harus dijaga oleh pemerintah dan otoritas terkait?
Otoritas harus membuka formula perhitungan harga BBM secara jujur. Publik perlu tahu berapa margin bersih yang diambil Pertamina dan berapa komponen biaya riilnya. Ketika masyarakat memahami bahwa harga disesuaikan secara transparan berdasarkan pergerakan mingguan atau bulanan yang objektif, gejolak sosial akibat perubahan harga dapat diredam.
Selisih harga yang terlalu menganga antara Pertamax (Rp 16.250) dan Pertalite (Rp 10.000) adalah bom waktu. Disparitas sebesar Rp 6.250 ini akan memaksa kelas menengah bawah bermigrasi massal ke Pertalite.
Akibatnya, kuota subsidi Pertalite akan jebol, dan beban APBN justru akan membengkak. Menurunkan harga Pertamax ke angka logis akan menjaga keseimbangan konsumsi ini.
Daripada menahan harga Pertamax tetap tinggi di SPBU saat harga minyak turun, pemerintah seharusnya menginisiasi dana stabilisasi minyak (oil stabilization fund). Saat harga minyak dunia rendah seperti sekarang, selisih keuntungan dapat disisihkan ke dalam dana abadi ini.
Ketika harga minyak dunia kembali melonjak di masa depan, dana inilah yang digunakan untuk menambal beban tanpa harus langsung menaikkan harga di tingkat konsumen.(*)
BACA JUGA: Jalan Keluar Menurunkan Pertamax ke Rp 12.300; Opini Analitis Berbasis Indikator Makro
