Lembaga-lembaga yang masuk daftar hitam karena afiliasinya dengan militer Cina itu itu termasuk Universitas Aeronautika dan Astronautika Beijing, alias Beihang, Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing, Institut Teknologi Beijing, Institut Teknologi Harbin, Universitas Teknik Harbin, Universitas Politeknik Barat Laut, Universitas Aeronautika dan Astronautika Nanjing, dan Universitas Sains dabn Teknologi Nanjing.
JERNIH—Pelarangan terhadap para mahasiswa dan pelajar Cina penerima visa belajar AS karena Covid-19, seharusnya berakhir pada Mei lalu. Tetapi banyak di antara mereka yang masih ditolak otoritas AS. Konon karena adanya indikasi hubungan mereka dengan universitas dan lembaga-lembaga terkait dengan militer Cina. Larangan itu diberlakukan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Donald Trump, dan kini berlanjut di bawah Biden.
Para mahasiswa yang ditolak itu sekarang menyebut diri mereka sebagai “korban Proklamasi 10043,” perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Mei 2020, yang menangguhkan masuknya siswa dan peneliti non-imigran tertentu dari Cina, yang sebagian besar ingin mengejar gelar dan penelitian yang lebih tinggi di AS, dengan alasan keamanan nasional.
Mereka umumnya mengambil jurusan sains, teknologi, teknik dan matematika, dan memiliki ijazah dari atau sebelumnya terdaftar di salah satu dari delapan universitas yang masuk daftar hitam AS. Universitas-universitas itu terindikasi memiliki keterkaitan erat dengan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) dan badan-badan afiliasinya.
Lembaga-lembaga yang masuk daftar hitam karena afiliasinya dengan militer Cina itu itu termasuk Universitas Aeronautika dan Astronautika Beijing, alias Beihang, Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing, Institut Teknologi Beijing, Institut Teknologi Harbin, Universitas Teknik Harbin, Universitas Politeknik Barat Laut, Universitas Aeronautika dan Astronautika Nanjing, dan Universitas Sains dabn Teknologi Nanjing.
Pernyataan Trump mengatakan, “Otoritas Republik Rakyat Cina menggunakan beberapa mahasiswa Cina, kebanyakan mahasiswa pasca sarjana dan peneliti pasca doktor, untuk beroperasi sebagai pengumpul kekayaan intelektual non-tradisional.
“Dengan demikian, mahasiswa atau peneliti dari RRC yang belajar atau meneliti di luar tingkat sarjana yang atau telah dikaitkan dengan PLA berisiko tinggi dieksploitasi atau dikooptasi oleh otoritas RRC dan memberikan alasan khusus untuk dikhawatirkan.”
“Mengingat hal di atas, saya telah menentukan bahwa masuknya warga negara tertentu RRC yang ingin memasuki AS berdasarkan visa F atau J untuk belajar atau melakukan penelitian di AS akan merugikan kepentingan nasional.”
Kedutaan AS di Beijing dan konsulat di Shanghai, Guangzhou dan Shenyang semuanya dilaporkan telah menolak aplikasi sejak dimulainya kembali layanan visa untuk pelajar Cina, mulai Mei.
Layanan Berita Cina dan Majalah Caijing melaporkan bahwa semakin banyak mahasiswa Cina ditolak dalam penegakan Proklamasi 10043 yang tampaknya diperluas.
Laporan tersebut mengatakan, pelamar dari universitas Cina tidak masuk daftar hitam dan dengan gelar sarjana di bidang sastra, bisnis dan bahkan seni juga baru-baru ini ditolak. Para pewawancara kedutaan dan konsulat AS dilaporkan telah mengutip pasal 212(f) dari Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS, yang memberi presiden AS dan orang-orang yang berwenang wewenang penuh untuk menolak masuknya orang asing.
Pemerintahan Trump pada 2020 lalu memperkirakan, jumlah mahasiswa Tiongkok yang terkena dampak bisa menjadi sekitar 5.000, sebagian kecil dari lebih dari 300.000 mahasiswa Cina yang terdaftar di universitas AS pada tahun 2019.
Sudah ada lebih dari 500 penolakan visa antara Januari dan Juli, menurut laporan.
Visa yang ditolak itu termasuk lulusan dari institusi terkenal seperti Shanghai Fudan University, Shanghai Jiaotong University, Tongji University dan University of Electronic Science and Technology of China, menurut laporan Caijing.
Salah satu lulusan Fudan yang awalnya berencana untuk mengejar gelar PhD di bidang elektronik di California mengatakan kepada Asia Times bahwa seorang petugas imigrasi konsulat AS di Shanghai mengatakan dia menyesal menolak aplikasi tersebut dan mengatakan keputusan itu merupakan cerminan dari iklim yang berlaku di antara kedua negara.
Mahasiswa itu mengatakan dia berharap visanya bisa diberikan sekarang karena ada presiden baru. Beberapa dari mereka yang ditolak telah berusaha menghubungi Kementerian Pendidikan Cina dan diplomat Beijing di AS, tetapi sejauh ini tidak ada hasil.
Beijing sebelumnya memprotes apa yang disebutnya sebagai “stigmatisasi jahat” Trump terhadap mahasiswa Cina di AS ketika proklamasi pertama kali dimulai. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, bulan ini mengatakan bulan, AS harus menghentikan “penindasan tanpa dasar” terhadap mahasiswa Cina.
Para mahasiswa yang membentuk kelompok kepedulian di WeChat dan Weibo sekarang mendapati diri mereka semakin dilecehkan oleh rekan senegaranya yang mengatakan bahwa mereka seharusnya lebih patriotik dan seharusnya tidak mendaftar untuk belajar di musuh no. 1 Cina itu sejak awal.
Universitas-universitas Amerika dengan badan mahasiswa besar Cina telah mengajukan petisi kepada pemerintahan Biden untuk mencabut proklamasi, atau setidaknya membuat pemeriksaan visa lebih dapat diprediksi. Banyak universitas top AS semakin bergantung pada mahasiswa asing, termasuk dari Cina, untuk membayar biaya kuliah penuh dan dengan demikian menjaga institusi mereka tetap bertahan secara finansial.
Dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Universitas Cornell mendorong pemerintah untuk mempersempit daftar hitam entitas Cina dan meningkatkan kekhawatiran bahwa pejabat konsuler dapat menafsirkan kebijakan dengan “cara yang tidak merata dan tidak terduga yang menciptakan ketidakpastian dan kebingungan yang luar biasa bagi mahasiswa internasional dan pihak universitas AS.”
Surat itu menggambarkan implementasi pejabat konsuler dari pedoman pemerintahan sebelumnya sebagai “berubah-ubah, tidak jelas dan berlebihan.”
China Education Daily dan Caijing melaporkan bahwa beberapa mahasiswa Cina sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan kolektif untuk membatalkan apa yang mereka lihat sebagai “kebijakan diskriminatif” Trump dan memerintahkan penilaian ulang semua aplikasi visa terkait.
Sebuah situs web petisi telah dibuat untuk siswa yang terkena dampak untuk mengumpulkan barisan mereka, yang mereka klaim jauh melebihi perkiraan Trump sebelumnya, yakni hanya 5.000 siswa yang akan terpengaruh. Survei online lainnya berupaya mengukur minat di antara siswa yang terkena dampak untuk mengumpulkan uang untuk menuntut pemerintah AS.
Proklamasi kepresidenan Trump juga memungkinkan pemerintah federal untuk membatalkan visa yang sudah dikeluarkan untuk pelajar Cina. Mereka yang berasal dari Cina dengan visa pelajar yang visanya dibatalkan dapat tetap berada di AS tetapi begitu mereka pergi, mereka harus mengajukan permohonan visa baru untuk masuk kembali.
Hanya siswa yang sudah berada di AS yang visanya tidak berlaku yang kemungkinan akan memenuhi syarat untuk mengajukan kasus hukum di pengadilan AS.
Pakar hukum yang berkomentar di situs web petisi mengatakan bahwa proses terkait dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk melalui pengadilan dan pemerintah federal dapat mengajukan banding untuk menentang keputusan apa pun untuk mencabut proklamasi, yang berarti pengaduan mungkin perlu sampai ke Mahkamah Agung untuk diselesaikan. [Asia Times]
