Perang di Timur Tengah telah memicu gangguan parah pada jalur perdagangan komoditas global, khususnya pada sektor energi dan pasar pupuk. Tekanan ini memperparah kondisi ekonomi negara-negara rentan yang sebelumnya sudah dihantam oleh inflasi dan krisis fiskal.
JERNIH – Bank Dunia (World Bank) sedang bersiap menghadapi lonjakan masif permintaan pembiayaan darurat dari negara-negara berkembang. Langkah ini diambil seiring dengan kian meluasnya dampak ekonomi akibat perang di Iran yang terus mengacaukan pasar energi dan rantai pasokan global.
Berdasarkan dokumen internal yang ditinjau Reuters, sebanyak 27 negara telah mulai mengaktifkan mekanisme keuangan terkait krisis yang terhubung dengan program-program Bank Dunia yang sudah ada. Gelombang pengajuan ini mulai bergerak sejak awal meletusnya perang AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Dari jumlah tersebut, tiga negara telah merampungkan instrumen darurat baru, sementara sisanya masih menyelesaikan prosedur internal pemerintahan mereka.
Konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah memicu gangguan parah pada jalur perdagangan komoditas global, khususnya pada sektor energi dan pasar pupuk. Tekanan ini memperparah kondisi ekonomi negara-negara rentan yang sebelumnya sudah dihantam oleh inflasi dan krisis fiskal.
Sejauh ini, pejabat di Kenya dan Irak telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang mencari dukungan cepat dari Bank Dunia untuk mengelola dampak ekonomi dari krisis ini. Kenya dihantam oleh lonjakan drastis biaya impor bahan bakar (BBM)sementara Irak terpukul oleh penurunan tajam pada sektor pendapatan minyak negara.
Dokumen internal tersebut mencatat bahwa 27 negara yang sedang mengajukan bantuan ini merupakan bagian dari kelompok besar berisi 101 pemerintah yang memiliki akses ke pengaturan pembiayaan darurat (contingency financing) Bank Dunia. Di dalamnya, 54 negara tercatat terdaftar dalam opsi respons cepat (Rapid Response Option), yang memungkinkan mereka mencairkan secara kilat hingga 10% dana dari proyek berjalan yang belum terserap selama masa darurat.
Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, bulan lalu menyatakan bahwa kerangka kerja respons krisis milik institusinya siap menyediakan akses langsung senilai $20 miliar hingga $25 miliar melalui alat pembiayaan yang telah diatur sebelumnya, pengalihan saldo proyek, serta mekanisme dukungan pencairan cepat.
Tidak hanya itu, Banga menambahkan bahwa Bank Dunia siap melakukan restrukturisasi pada sebagian portofolio pinjaman yang lebih luas untuk mendongkrak total bantuan menjadi sekitar $60 miliar dalam waktu enam bulan. Jika diperlukan, penyesuaian jangka panjang bahkan dapat mendorong angka bantuan tersebut menyentuh $100 miliar.
Di sisi lain, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, sebelumnya memperkirakan ada sekitar selusin negara yang akan meminta bantuan jangka pendek kepada IMF dengan nilai total antara $20 miliar hingga $50 billion. Namun, sumber Reuters membocorkan bahwa hingga saat ini baru sedikit negara yang mengajukan permohonan resmi secara formal. “Negara-negara pasti berada dalam mode tunggu dan lihat (wait-and-see),” ujar salah satu sumber.
Kevin Gallagher, Direktur Global Development Policy Center di Boston University, menjelaskan mengapa negara-negara berkembang lebih memilih mengantre di Bank Dunia ketimbang masuk ke dalam program bantuan IMF. Alasan utamanya adalah ketakutan terhadap syarat pengetatan anggaran (austerity conditions) yang biasa diwajibkan oleh IMF.
“Negara-negara lebih bersedia mencari dana Bank Dunia daripada bernegosiasi dengan IMF. Program-program IMF umumnya mensyaratkan langkah-langkah penghematan anggaran ketat (austerity) yang justru berisiko memperparah kerusuhan sosial yang sudah terjadi di negara-negara seperti Kenya,” papar Gallagher.
