Sejumlah gubernur yang berasal dari partai Republik juga menyatakan hendak melawan mandat vaksinasi itu.
JERNIH-Upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden Presiden mencegah penyebaran Covid-19 di AS melalui aturan wajib vaksinasi nampaknya menghadapi banyak perlawanan.
Salah satunya datang dari negara bagian Arizona yang melayangkan gugatan terhadap Biden terkait mandat vaksin yang dikeluarkannya.
“Pemerintah federal tidak bisa memaksa orang untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pemerintahan Biden sekali lagi mencemooh hukum dan preseden kami untuk mendorong agenda radikal mereka,” kata Jaksa Agung Arizona Mark Brnovich saat mengumumkan gugatan terhadap Biden,
Brnovich juga menyatakan tindakan yang diambil Biden tidak konstitusional. Untuk itu ia meminta Pengadilan Distrik AS agar menyatakan mandat vaksinasi tersebut inkonstitusional
“Ini mencerminkan favoritisme yang tidak salah lagi, dan tidak konstitusional, yang mendukung migran ilegal,” kata Brnovich, sebagaimana dilansir USA Today pada 14 September.
Gugatan ini membuat Arizona menjadi negara bagian pertama di AS yang mengajukan gugatan terhadap mandat vaksin pemerintah Biden.
Mandat vaksi, kata Brnovivch, melanggar Klausul Perlindungan Setara dari Amandemen ke-14 Konstitusi dan lebih menguntungkan para migran ketimbang warga AS.
Upaya memerangi penularan Covid-19 oleh pemerintah Biden juga mendapat perlawanan dari seorang hakim di New York, yang memblokir negara bagiannya dari aturan yang mewajibkan petugas kesehatan menerima vaksin Covid-19. Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan keinginan karyawan karena alasan agama,
Hakim Distrik AS David Hurd di Utica, New York dalam perintah tertulis mengatakan, dia memblokir mandat agar tidak berlaku pada 27 September karena tidak mengizinkan pengecualian berdasarkan keyakinan agama pekerja.
Sebelumnya pemerintahan Biden menerbitkan mandate vaksin yang mengatur tentang kewajiban semua perusahaan federal, kontraktor, dan bisnis yang memiliki lebih dari 100 karyawan wajib melakukan vaksinasi. Dan jika diketahui tidak mematuhi aturan tersebut maka perusahaan bakal didenda. (tvl)
