Serangan Israel di Lebanon Selatan Kian Brutal Meski Ada Gencatan Senjata, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
JERNIH – Meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani pada pertengahan April, kenyataan di lapangan berkata lain. Pasukan pendudukan Israel (IOF) dilaporkan terus melancarkan agresi militer di wilayah Lebanon Selatan dan Lembah Bekaa. Pada Selasa (28/4/2026), serangkaian serangan udara dan artileri kembali menghantam pemukiman warga, memicu gelombang pengungsian baru.
Sejak 17 April lalu, gencatan senjata ini berada dalam kondisi kritis akibat pola serangan yang konsisten dan berkelanjutan dari pihak Israel. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa agresi pada hari Selasa menyasar banyak kota, termasuk Majdal Zoun, Tibnine, dan Shaqra.
Beberapa insiden di antaranya serangan drone menghantam sebuah sepeda motor di Majdal Zoun dan menyasar lahan pertanian di distrik Tyre. Ada juga serangan udara menargetkan wilayah Baraachit, Tibnine, Shaqra, hingga Jabal al-Batm. Dilaporkan pula adanya penggunaan peluru fosfor—yang dilarang secara internasional—di area antara Baraachit dan Shaqra.
Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon mengonfirmasi bahwa serangan pada 27 April saja telah menewaskan 4 orang, termasuk seorang wanita, dan melukai 51 orang lainnya, di mana 3 di antaranya adalah anak-anak.
Juru bicara militer Israel mengeluarkan ancaman “evakuasi” mendadak bagi penduduk di belasan kota di Lebanon Selatan, termasuk Ghandourieh hingga Deir Kifa. Warga diperintahkan untuk segera meninggalkan rumah mereka dan bergerak menuju distrik Sidon.
Para pengamat menilai langkah ini merupakan penegakan gelombang baru pengungsian paksa, yang secara praktis mengabaikan poin-pun kesepakatan damai yang dimediasi pada awal April lalu.
Informasi yang paling mengejutkan datang dari media Israel, Maariv. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa gelombang serangan terbaru ini dilakukan dengan “lampu hijau” dari Amerika Serikat.
Hal ini memicu kontroversi besar di tingkat internasional, mengingat posisi AS secara resmi adalah sebagai mediator dalam negosiasi gencatan senjata tersebut. Keterlibatan ini dianggap justru memperburuk krisis kemanusiaan di Lebanon dan Bekaa.
