Usai Isyu Tiga Periode Survei Kepuasan Terhadap Jokowi Anjlok
Pada survei Maret 2021 lalu, ada 80 persen yang menilai positif arah perjalanan bangsa ini. Tapi setahun kemudian, angkanya ambrol jadi 68 persen saja. Sementara terkait evaluasi atas demokrasi di Indonesia, penilaian juga mengalami penurunan ketimbang tahun lalu.
JERNIH-Dalam acara Silaturahmi Nasional Kades yang digelar di Istora Senayan, Jakarta beberapa hari lalu, para Kepala Desa meneriakkan kalimat dukungan ‘Jokowi tiga periode’. Belakangan, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menggagas kegiatan itu, disebut-sebut merupakan paguyuban bodong dan tak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sumringah sekali mendengar teriakan para Kades itu. Sedangkan Presiden Jokowi mengklaim, bahwa dukungan para Kepala Desa itu merupakan wujud dari keinginan rakyat.
Jauh hari sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan menyusul kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mendorong agar Pemilu 2024 nanti ditunda saja untuk memperpanjang masa jabatan Presiden yang kini dipegang Jokowi. Namun, konstitusi tak mengamanatkan demikian.
Akal politikus, tak berhenti sampai situ saja. Mereka, mengakalinya dengan merangkum kekuatan di Parlemen agar UUD 1945 diubah sesuai wacana tersebut. Sementara Jokowi dan PDIP sebagai parpol pengusungnya, bilang emoh ikut-ikutan keinginan itu.
“Ini seperti menampar muka saya,” kata Jokowi menanggapi.
Imbas dari wacana perpanjangan masa jabatan itu, menurut hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun. Deni Irvani, Direktur Riset SMRC bilang, angkanya berada di posisi 64,4 persen. Padahal sebelumnya, sempat berada di angka 77 persen.
“Maret 2021 di 77 persen, Mei 2021 di 75,7 persen, September 2021 di 68,5 persen, Desember 2021 pada 71,7 persen, Maret 2022 di 64,6 persen,” kata Deni Irvani dalam paparannya, Jumat (1/4).
Deni bilang, usulan penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden termasuk menjabat satu kali lagi lewat jalan amandemen UUD 1945, sudah menggerus sentimen positif atas apresiasi terhadap kinerja Jokowi.
Umumnya, responden yang menolak penundaan Pemilu menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi dan jumlahnya mencapai 60 persen. Sementara 67 persen lainnya, juga melakukan penolakan atas usulan Muhaimin Iskandar itu dan menilai kalau negara sedang berjalan ke arah yang benar.
Pada survei Maret 2021 lalu, ada 80 persen yang menilai positif arah perjalanan bangsa ini. Tapi setahun kemudian, angkanya ambrol jadi 68 persen saja. Sementara terkait evaluasi atas demokrasi di Indonesia, penilaian juga mengalami penurunan ketimbang tahun lalu.
“Tren kepuasan terhadap jalannya demokrasi dalam setahun terakhir mengalami pelemahan dari 71,9 persen pada survei Maret 2021 menjadi 61,7 persen dalam survei Maret 2022,” kata Deni menerangkan.
Dalam survei itu, SMRC melibatkan 1.220 responden yang memiliki hak suara dalam Pemilu dan dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling, serta dilakukan dengan wawancara tatap muka sepanjang 13-20 Maret 2022.
Selanjutnya, response rate survei ini sebesa 1.027 atau 84 persen.[]