Pemerintah resmi memotong pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Apakah keputusan ini dipicu oleh defisit APBN, atau murni demi efisiensi?
WWW.JERNIH.CO – Pemerintah secara resmi melakukan penyesuaian besar terhadap alokasi pagu anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Tahun Anggaran 2026.
Anggaran yang semula dipatok sebesar Rp335 triliun kini dipangkas menjadi Rp268 triliun. Langkah pemotongan sebesar Rp67 triliun ini memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai alasan riil di balik kebijakan tersebut dan bagaimana kelanjutan efektivitas program ke depan.
Pemangkasan ini bukan dilakukan secara mendadak tanpa perhitungan, melainkan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Alasan utamanya adalah perbaikan manajemen tata kelola anggaran dan peningkatan efisiensi operasional pada Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah ingin memastikan bahwa penyerapan dana di lapangan benar-benar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran serta pemborosan anggaran tanpa harus mengurangi target penerima ataupun menurunkan kualitas asupan nutrisi yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Presiden sedang merumuskan formulasi belanja yang lebih ketat agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal.
Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2026, kondisi fiskal Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang terkendali. Defisit APBN tercatat berada di level yang cukup rendah, yakni sebesar 0,64 persen terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) atau setara dengan Rp164,4 triliun.
Meskipun belanja negara mengalami lonjakan yang signifikan (tumbuh 34,3 persen), pendapatan negara dari sektor perpajakan juga terus mengalami pertumbuhan positif. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi ini lebih didorong oleh motif internal efisiensi manajemen program daripada kepanikan akibat krisis defisit anggaran.
Selisih penghematan sebesar Rp67 triliun tersebut dikembalikan ke kas negara untuk memperkuat bantalan fiskal dan dialokasikan pada belanja prioritas pemerintah lainnya secara lebih efektif dan efisien.
Hingga data per 30 April 2026, realisasi pembiayaan program MBG tercatat telah menyerap dana sebesar Rp75 triliun. Angka ini setara dengan 22,4 persen dari pagu awal pra-pemangkasan.
Dari penyerapan Rp75 triliun tersebut, dampak riil di lapangan sudah berjalan masif. Program jaminan nutrisi nasional ini tercatat telah berhasil menjangkau 61,96 juta penerima manfaat (yang terdiri dari sekitar 48,8 juta siswa sekolah dan 13,2 juta penerima nonsiswa). Layanan ini didukung oleh operasional 27.952 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang tersebar di berbagai wilayah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa angka Rp268 triliun ini masih bersifat sementara dan pemerintah terus membuka ruang evaluasi. Dalam konferensi pers APBN KiTa, ia meminta agar publik tidak lagi memandang negatif akuntabilitas finansial dari program ini.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun per 30 April, itu sekitar 22,4 persen dari pagu awal. Namun ke depan, angkanya bukan Rp335 triliun lagi. Ada penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden agar dana bisa dipakai lebih efektif. Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang. Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.(*)
BACA JUGA: Mengupas Gurihnya Laba Bisnis SPPG dalam Program MBG
