Selama dekade terakhir, Israel menganggap Eropa sebagai benteng sekutu yang stabil. Namun, tahun 2024-2026 menandai titik balik bersejarah. Apakah ini akhir dari dukungan tanpa syarat Barat terhadap Israel?
WWW.JERNIH.CO – Peta politik Eropa terhadap konflik Israel-Palestina telah mengalami transformasi drastis sejak akhir 2023 hingga memasuki pertengahan 2026.
Jika sebelumnya Benua Biru cenderung terbelah atau bersikap pasif, kini muncul blok negara-negara yang secara terang-terangan melakukan perlawanan diplomatik terhadap kebijakan pemerintah Zionis Israel.
Perlawanan ini bukan lagi dalam bentuk retorika, melainkan telah mewujud dalam tindakan nyata seperti pengakuan kedaulatan Palestina, ancaman sanksi ekonomi, hingga boikot militer.
Beberapa negara Eropa secara konsisten berada di garis depan dalam menantang kebijakan Israel yang mereka nilai melanggar hukum internasional.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pedro Sánchez, Spanyol menjadi kritikus paling vokal di Uni Eropa. Spanyol secara resmi mengakui Negara Palestina pada Mei 2024 dan terus mendesak Brussels untuk meninjau kembali Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel karena pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.
Dengan sejarah perjuangan melawan kolonialisme yang panjang, Irlandia memiliki solidaritas yang kuat terhadap Palestina. Pemerintah Irlandia telah mengusulkan undang-undang untuk melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan menjadi salah satu negara pertama yang secara resmi mengakui Palestina dalam gelombang terbaru.
Sebagai fasilitator Perjanjian Oslo masa lalu, Norwegia kini merasa dikhianati oleh kebijakan ekspansi permukiman Israel. Norwegia bersama Spanyol dan Irlandia membentuk “Trio Eropa” yang memicu gelombang pengakuan internasional terhadap Palestina.
Slovenia mengikuti jejak pengakuan kedaulatan Palestina pada Juni 2024. Sementara itu, Belgia melalui Menteri Luar Negerinya secara terbuka menyerukan sanksi terhadap menteri-menteri ekstremis di kabinet Israel dan pelarangan produk dari permukiman ilegal.
Kemudian memasuki akhir 2025, sikap Prancis dan Inggris mulai bergeser. Prancis secara resmi mengakui Palestina di Sidang Umum PBB ke-80, sementara Inggris mulai membatasi ekspor senjata setelah Israel gagal memenuhi tuntutan gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
Pendapat pemerintah negara-negara ini umumnya berakar pada penegakan Hukum Internasional dan Solusi Dua Negara. Mereka melihat bahwa ideologi Zionisme yang diterapkan oleh pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu saat ini telah menyimpang menjadi bentuk pendudukan permanen dan “apartheid” yang tidak dapat diterima secara moral maupun hukum.
Bagi negara-negara seperti Spanyol dan Irlandia, perlawanan terhadap Israel bukan berarti anti-Semitisme, melainkan bentuk pertahanan terhadap tatanan dunia yang berbasis aturan. Mereka berpendapat bahwa serangan Israel di Gaza telah melampaui hak untuk membela diri dan berubah menjadi tindakan genosida serta penghukuman kolektif terhadap warga sipil.
Perlawanan pemerintah Eropa tidak hanya terjadi di meja perundingan, tetapi juga melalui langkah-langkah konkret. Hingga 2026, lebih dari separuh negara anggota Uni Eropa telah mengakui Negara Palestina, sebuah langkah yang dianggap Israel sebagai “hadiah bagi terorisme” namun dipandang Eropa sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian.
Uni Eropa mulai memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset bagi pemukim Israel yang melakukan kekerasan di Tepi Barat serta menteri-menteri yang dianggap menghasut kekerasan.
Beberapa negara seperti Italia, Belgia, dan sebagian Inggris telah menangguhkan izin ekspor senjata atau komponen militer yang dikhawatirkan akan digunakan dalam pelanggaran hukum kemanusiaan di Gaza.
Adanya usulan kuat untuk melakukan tekanan ekonomi dengan mengenakan tarif tinggi atau pelarangan total terhadap barang-barang yang diproduksi di tanah pendudukan (permukiman ilegal) guna memutus rantai ekonomi pendudukan.
Meskipun Eropa masih terbagi—dengan negara seperti Jerman dan Italia yang lebih berhati-hati karena beban sejarah dan kepentingan strategis—arus utama di Eropa semakin menjauh dari dukungan tanpa syarat terhadap Israel. Perlawanan ini menandai babak baru di mana Israel tidak lagi dapat mengandalkan dukungan otomatis dari sekutu-sekutu tradisionalnya di Barat.(*)
BACA JUGA: Pedro Sanchez, PM Spanyol Tegas Tolak Ajakan AS
