Bagi pendaki lawas era 90-an seperti Budi, mendaki Semeru adalah soal kebebasan dan menyatu dengan alam. Namun bagi generasi Bayu saat ini, Semeru adalah birokrasi yang lambat, monopoli kuota, dan kepungan fasilitas tenda agen-agen pendakian.
WWW.JERNIH.CO – Layar ponsel pintar itu menunjukkan pukul 23.59 WIB. Tangan Bayu (24 tahun) harap-harap cemas berbaur dengan –mungkin- ribuan jemari lain yang tengah berebut tiket (ticket war) di halaman booking online Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
Mujur tak berpihak kepadanya. Ia kalah “perang”. Ketika halaman berhasil dimuat dua menit kemudian, kuota pendakian untuk tiga bulan ke depan sudah ludes tak bersisa.
Kembali pendaki asal Yogya ini mesti brsabar, menghela napas panjang. Ini adalah bulan keempat berturut-turut ia kalah dalam ticket war menuju Semeru.
Sebagai seorang mahasiswa pencinta alam dengan anggaran pas-pasan, Bayu hanya ingin menikmati kesunyian Ranu Kumbolo dan menguji fisiknya di Mahameru. Namun realitas hari ini memaksanya menghadapi kenyataan pahit: gerbang menuju atap Jawa tak lagi ramah bagi para petualang mandiri. Kabarnya malah lebih gampang ikut paket mendaki yang digelar oleh agen-agen pendakian yang kini banyak bermunculan.
Keluhan Pendaki
Bagi para pendaki di Indonesia, nama Ranu Kumbolo dan Puncak Mahameru adalah legenda. Danau vulkanik yang bertengger di ketinggian 2.389 mdpl ini sering disebut sebagai potret surga di bumi. Namun, beberapa tahun terakhir, narasi seputar pendakian Gunung Semeru mulai bergeser. Banyak pendaki mengeluhkan bahwa satu-satunya jalur resmi yang bisa dilalui—yakni via Ranu Kumbolo—kini terasa kian mahal, birokratis, dan terjebak dalam arus materialisme pariwisata. Esensi petualangan alam bebas perlahan digantikan oleh komodifikasi.
Budi (55 tahun), pendaki kawak yang baru akan pensiun kerja menanggapi hal itu. Pria asal Malang itu paham betul bagaimana mudah dan nyamannya ketika di akhir 80-an hingga 90-an mendaki Semeru bisa dilakukan kapan saja. Bahkan boleh berhari-hari tinggal di Ranu Kumbolo.
Benar memang, bahwa Taman Nasional memerlukan pengaturan ketat agar tak mudah rusak oleh pendaki-pendaki yang tak bertanggungjawab dan seenaknya membiarkan bekas-bekas pendakiannya di sepanjang jalur.
Namun agaknya kesan yang muncul belakangan ini, justru bukan soal itu. Melainkan sulitnya mendaftar, layanan yang cenderung lambat, juga citra matre yang terus terdengar.
Kritik terbesar muncul dari komunitas pencinta alam saat ini adalah fenomena “wisata mahal” di Semeru. Akses pendakian yang wajib melalui registrasi daring dengan kuota ketat sering kali dimanfaatkan secara agresif oleh ekosistem industri lokal dan agensi wisata. Komersialisasi ini menjalar ke berbagai lini.
Satu-satunya jalur hanya boleh dilakukan lewat jalur normal. Ranu Kumbolo dibuat seakan-akan destinasi supermewah yang untuk menujunya paling tidak membutuhkan kocek minimal Rp 500.000. Bahkan saking tingginya minat sampai terjadi hukum supply and demand yang berujung penjualan tiket berkali lipat besarnya.
Selain tiket masuk pendaftaran, pendaki dihadapkan pada kewajiban implisit atau tekanan sosial untuk mengeluarkan biaya ekstra. Mulai dari sewa jip wisata dari titik transit (Tumpang/Cemoro Lawang), jasa pemandu yang cenderung bergerak naik, hingga biaya logistik yang melambung tinggi di lokasi.
Pendakian tidak lagi dinilai dari ketahanan fisik dan kemandirian, melainkan seberapa besar modal yang dimiliki. Siapa yang membayar lebih, bisa mendapatkan fasilitas tenda mewah yang sudah didirikan, makanan sekelas restoran di tengah gunung, hingga klaim kavling tempat terbaik di tepi danau.
Perspektif Baru
Maka mengelola taman nasional macam TN BTS memerlukan perspektif baru dengan belajar dari negara lain yang lebih mature. Di Amerika Serikat umpamanya.
Jika menengok sistem pengelolaan taman nasional di Amerika Serikat, seperti di Yosemite atau Zion National Park, tantangan popularitas yang dihadapi sebenarnya sama tingginya dengan Semeru. Namun, sistem National Park Service (NPS) di Amerika Serikat menyelesaikannya dengan filosofi manajemen yang sangat berbeda.
Perbedaan fundamental ini dimulai dari sistem regulasi akses pengunjung, di mana Semeru menggunakan prinsip first-come, first-served secara daring yang rawan dimonopoli agensi wisata atau penyedia open trip. Sebaliknya, NPS menerapkan sistem lottery (undian) yang jauh lebih adil bagi setiap individu untuk mendapatkan izin jalur liar, sehingga berhasil menutup rapat celah komersialisasi tiket masuk.
Kontras yang tajam juga terlihat pada tingkat kemandirian dan etika pendaki di kedua wilayah tersebut. Saat ini, pendaki di Semeru memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap porter dan penyedia jasa logistik akibat masih minimnya edukasi serta infrastruktur pendakian mandiri.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan sistem NPS yang menegakkan prinsip Leave No Trace (LNT) secara ketat. Di bawah naungan NPS, setiap pendaki diwajibkan untuk sepenuhnya mandiri dalam membawa seluruh perlengkapan mereka sendiri, sekaligus bertanggung jawab penuh untuk membawa pulang kembali semua sampah yang mereka hasilkan.
Selanjutnya, aspek finansial dan penataan ruang (zonasi) turut memengaruhi pola proteksi area inti di kedua taman nasional. Akumulasi biaya komersial di Semeru, seperti sewa jip, porter, dan logistik, perlahan mengubah kegiatan ini menjadi rekreasi elit. Ironisnya, kondisi ini diperparah dengan merambahnya fasilitas penunjang dan tenda komersial hingga ke tepi area sensitif seperti Ranu Kumbolo.
Sementara itu, sistem NPS menawarkan biaya izin masuk yang flat dan terjangkau demi mencegah komodifikasi berlebihan, serta membatasi zona komersial seperti hotel atau toko hanya di gerbang luar atau lembah utama saja.
Melalui penerapan sistem NPS yang disiplin tersebut, area atas gunung tetap terjaga murni sebagai alam liar yang bersih tanpa intervensi fasilitas buatan. Kebijakan ini memastikan bahwa kelestarian ekosistem alam tidak dikorbankan demi mengejar kenyamanan kelas ekspeditur mewah atau keuntungan ekonomi jangka pendek.
Dengan menjaga batas tegas antara area wisata komersial dan zona konservasi, Amerika Serikat berhasil mempertahankan marwah wilderness yang inklusif sekaligus lestari untuk generasi mendatang.(*)
BACA JUGA: Misteri ‘Jalan Tol’ Semeru, Mengapa Erupsi Selalu Mengarah ke Lumajang?
