India adalah salah satu negara pertama yang mengakui RRC pada tahun 1949, juga memberikan pengakuan atas pendudukannya di Tibet. Namun, justru Cina mengklaim seluruh Arunachal Pradesh milik India sebagai ‘Tibet Selatan’, selain merebut Aksai Chin pada 1962
Oleh : Prof. Dr. Nanda Kishor
JERNIH– Hubungan bilateral Cina-India telah menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir, dimulai dengan krisis Doklam hingga situasi pandemi saat ini.
Retorika berlapis gula dari Beijing terbukti hanya bermuka dua setelah ketegangan meletus di sepanjang Garis Kontrol Aktual, di mana tentara kedua negara bentrok pada pertengahan 2020, yang mengakibatkan meninggalnya beberapa personel militer India, termasuk seorang perwira.
Di sisi Cina, meski negara itu rapat-rapat merahasiakannya, jatuh juga beberapa korban. Baru-baru ini, Cina menangguhkan pesawat kargo Sichuan Airlines yang dikelola negara, yang membawa pasokan medis ke India. Terjadi penangguhan 15 hari dengan alasan situasi yang memburuk di India karena COVID-19. Ini terjadi setelah pemerintah Cina menjanjikan semua bantuan yang diperlukan bagi India untuk memerangi pandemi.
Republik Rakyat Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah mempertahankan sikap agresif dengan India, bahkan saat menyerukan untuk ‘menjaga perdamaian’. Dukungannya untuk teman segala cuaca—Pakistan–telah mencapai puncak baru ketika memproklamirkan Koridor Ekonomi Cina-Pakistan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (OBOR) yang melewati daerah Kashmir, sebuah wilayah yang juga diklaim India. India telah menentang keras koridor tersebut.
Mengingat semua peristiwa ini, seruan komunitas strategis di India untuk meninjau kembali pengakuan terhadap “One China Policy” telah mendapat perhatian.
Sensitivitas India versus duplikat Cina
Republik Rakyat Cina di bawah Partai Komunis Cina (CPC) mengklaim dirinya sebagai satu-satunya perwakilan bangsa Cina, termasuk wilayah Tibet dan Taiwan, antara lain. Setiap negara yang memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, juga dikenal sebagai Republik Cina, akan dipandang oleh Beijing sebagai menantang kedaulatannya.
Parameter yang sama berlaku untuk negara mana pun yang mengakui Tibet atau ‘daerah otonom’ serupa di bawah kendali Cina. Ini dikenal sebagai ‘Prinsip Satu Cina’ atau ‘One China Policy’. India adalah salah satu negara pertama yang mengakui RRC pada tahun 1949 setelah perang saudara serta memberikan pengakuan atas pendudukannya di Tibet.
Namun, Cina mengklaim seluruh Arunachal Pradesh India sebagai ‘Tibet Selatan’, klaim yang selalu ditolak India. Selain itu, ia menempati Aksai Chin yang direbutnya selama perang tahun 1962 serta lembah Shaksgam, yang diserahkan secara ilegal kepadanya oleh Pakistan pada tahun 1963.
Bahkan setelah perang dan pembentukan kembali hubungan bilateral yang baik, Cina terus mengulangi klaim tidak sahnya dan menggigiti wilayah India. Protes India tidak didengarkan dan ini meskipun India mengakui “Kebijakan Satu Cina”. Namun, India berhenti menyebutkan kebijakan tersebut sejak 2010 dalam pengumuman dan publikasi publiknya, tanpa mencabutnya.
Mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari Cina ini tidak terlalu memperdulikan sentimen India. Pandangan India untuk menantang Kebijakan Satu Cina tersebut telah diperkuat postur diplomatik Cina yang agresif, serta serangan regulernya di sepanjang perbatasan yang disengketakan, sambil terus mendukung Islamabad di semua lini, yang secara terbuka dan terselubung, jelas mengepung India.
Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menolak untuk menyerah pada upaya intimidasi Cina dengan mengizinkan Angkatan Darat untuk melakukan tindakan balasan ofensif terhadap serangan Cina pada tahun 2017, juga pada tahun 2020, selain melarang lusinan aplikasi seluler Cina.
Modi juga mulai aktif mengambil bagian dalam inisiatif seperti Dialog Segiempat serta memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN. Namun, bagian dominan dalam komunitas strategis di India merasa bahwa langkah-langkah ini tidak cukup untuk membuat Cina sadar.
Menantang “Kebijakan Satu Cina”
Yang paling signifikan di antara langkah-langkah yang disarankan dalam hal ini adalah meninjau kepatuhan India terhadap kebijakan Satu Cina. Dalam suasana di mana Cina tidak mengakui kebijakan Satu India yang terdiri dari Jammu dan Kashmir, Ladakh dan Arunachal Pradesh sebagai wilayah India, para ahli berpendapat perlunya timbal balik.
Inisiatif seperti memberikan visibilitas dan akses global yang lebih besar bagi orang Tibet termasuk Dalai Lama ke-14, menggunakan sejarah dan tradisi Buddhis sebagai kartu truf. New Delhi memiliki keuntungan memiliki Dalai Lama di pihaknya, yang memberikan legitimasi bagi India, tidak seperti Cina. India dapat memfasilitasi penunjukan Dalai Lama berikutnya dan memperluas perlindungan bagi Dalai Lama yang ada dan yang akan datang. Pencabutan pengakuan untuk pendudukan Cina di Tibet juga dapat mengirimkan getaran besar di Beijing, meski itu tampaknya masih menjadi mimpi yang jauh.
Pemerintah Tibet demokratis baru di bawah Presiden Penpa Tsering harus diberikan pengakuan dan publisitas resmi yang lebih besar. India telah mengambil langkah-langkah kecil dalam hal ini dengan mengakui keterlibatan elit Pasukan Perbatasan Khusus (SFF), yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Tibet yang diasingkan, dalam operasi perubahan permainan untuk mengubah keseimbangan melawan Cina selama krisis perbatasan baru-baru ini.
Pemakaman seorang komando SFF yang dihadiri oleh Anggota Parlemen dan pemimpin dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa, Ram Madhav adalah sinyal terbuka ke Cina bahwa orang India tidak menahan diri untuk secara terbuka mengakui kontribusi Tibet untuk negara bagian India.
Masalah sensitif lainnya bagi Cina adalah soal Muslim Uyghur Xinjiang, yang disiksa dan dirampas hak asasinya di ‘kamp pendidikan ulang’ Cina Komunis, serta genosida yang disponsori negara. India dapat mengangkat masalah ini dengan penuh semangat di forum internasional dengan negara-negara yang berpikiran sama, meningkatkan tekanan pada Cina.
Demikian pula, suara-suara pro-demokrasi di Hong Kong, gerakan-gerakan pro-Mongol seperti protes terhadap pengenaan bahasa Mandarin dalam kurikulum sekolah Daerah Otonomi Mongolia Dalam, juga dapat didorong atau diberikan dukungan moral. India, negara yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dalam keragaman, harus mengambil sikap yang kuat terhadap ‘asimilasi budaya’ atau ‘pengekangan’ yang dilakukan Cina. Ini tidak lain adalah penghancuran budaya yang dipaksakan oleh Cina, menggunakan retorika ‘tidak beradab’ dan mencap penduduk non-Han sebagai barbar di berbagai wilayah yang didudukinya secara ilegal.
India juga dapat mengganggu-ganggu sarang lebah dengan terlibat lebih formal dengan kepemimpinan Taiwan. Taipei harus selalu didekati oleh New Delhi untuk mengganggu Cina. Namun, itu tidak harus dilakukan untuk kekuatan yang menggertak kedua negara, dengan ancaman dan provokasi terus-menerus. Adalah fakta umum bahwa Taiwan adalah pusat keunggulan dalam hal industri semi-konduktor dan teknologi kelas atas. Terlibat lebih banyak dengan Taiwan tidak hanya akan merugikan Beijing, tetapi juga akan membantu India melawan keunggulan strategis yang dimiliki Cina dalam hal barang-barang elektronik dan perangkat keras telekomunikasi ke India.
India juga dapat mencapai lebih banyak swasembada dengan meningkatkan industri elektroniknya sendiri menggunakan basis semikonduktor Taiwan. India dapat menggunakan pengaruh ini untuk melepaskan ketergantungannya yang berlebihan pada Cina di sektor-sektor penting, menyeimbangkan defisit perdagangan sampai batas tertentu, sementara juga mengamankan jaringannya dari intelijen Cina.
India juga harus fokus bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan, seperti Filipina dan Malaysia, yang sering menghadapi agresi di wilayah udara dan Zona Ekonomi Eksklusif dari pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan milisi maritim Cina. Cina senantiasa mempertanyakan kedaulatan territorial Filipina dan Malaysia, memaksakan Kebijakan Satu Cina.
New Delhi harus menekan Cina dengan bekerja sama dengan negara-negara barat, yang legislatornya telah secara terbuka menyatakan dukungan untuk Presiden Tibet di pengasingan, untuk mempertanyakan pendudukan Cina di Tibet dan upaya untuk menyeragamkan penduduk. Langkah-langkah dan strategi jangka panjang harus dicari untuk mengakhiri ketergantungan pada Cina sambil mencari alternatif dan menjadi mandiri dari waktu ke waktu.
Namun, India akan menghadapi beberapa tantangan serius untuk menerapkan langkah-langkah tersebut di atas. Kurangnya rasa saling percaya yang mendalam di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia, yang melaluinya India dapat membangun koalisi. Presiden Amerika Joe Biden tampaknya tertarik untuk bekerja sama sebagian dengan Cina dan memiliki sikap yang lebih lembut, tidak seperti mantan Presiden Trump.
Namun demikian, QUAD adalah langkah yang disambut baik dalam hal ini dan India harus mengambil peran yang lebih besar dalam menekan Cina melalui forum semacam itu, meskipun tidak secara terbuka. India juga memiliki masalah serius yang mungkin harus menanggung kerugian ekonomi yang besar karena harus membatasi barang dan investasi Cina dan menemukan alternatif yang sama murah dan mudahnya. Garis patahan inilah yang dimanfaatkan Cina untuk keuntungannya.
Dengan demikian, India dan diplomasinya memiliki tugas berat untuk bekerja di antara semua rintangan ini dan membawa Cina ke posisinya yang lebih beradab. Namun, karena Cina tampaknya sangat tertarik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan seperti yang terjadi dengan tetangga pasca-Soviet pada dekade sebelumnya dan sebagai gantinya mengukur tekanan terhadap India. Jadi, New Delhi harus menarik lengan bajunya untuk membayar kembali Cina dengan koin yang sama. [Modern Diplomacy]
Dr. Nanda Kishor adalah Associate Professor di Departemen Geopolitik dan Hubungan Internasional, di Akademi Pendidikan Tinggi Manipal, Manipal, India.
