Alih-alih menstabilkan pasar, ketergantungan industri peternakan pada program Makan Bergizi Gratis justru menciptakan ketidakpastian baru yang lebih ekstrem dibanding siklus musiman konvensional.
WWW.JERNIH.CO – Menggantungkan nasib sebuah industri strategis nasional pada satu program tunggal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) ibarat menaruh semua telur dalam satu keranjang. Secara ekonomi makro dan tata niaga, ketergantungan yang terlalu tinggi ini menyimpan bom waktu yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan peternak rakyat jika tidak diantisipasi dengan matang.
Alih-alih menyelamatkan tata niaga telur yang selama ini “bekerja” atas nama mekanisme pasar, MBG malah sebaliknya. Ada beberapa bahaya jika sangat mengandalkan program akbar semacam MBG.
Potensi Bahaya
Bahaya terbesar dari ketergantungan ini sudah terbukti nyata pada kasus anjloknya harga belakangan ini. Ketika sekolah memasuki masa libur semester, “sakelar” serapan MBG mendadak dimatikan.
Karena peternak tidak memiliki rencana cadangan (backup plan) dan pasar reguler tidak siap menyerap limpahan kuota tersebut, harga kandang langsung terjun bebas. Ayam petelur tidak bisa diminta “berhenti bertelur” saat anak sekolah libur; produksi tetap berjalan 100%, sementara serapan mendadak hilang 10%. Fluktuasi ekstrem seperti ini justru menciptakan ketidakpastian usaha yang lebih mengerikan dibanding siklus musiman konvensional.
Program berskala masif seperti MBG menuntut tiga hal: volume besar, konsistensi pasokan, dan standardisasi kualitas.
Peternak mandiri skala kecil biasanya kesulitan memenuhi kontrak pasokan yang rigid, besar, dan terus-menerus karena keterbatasan modal dan logistik.
Kondisi ini membuka celah bagi perusahaan integrator raksasa (konglomerasi peternakan) untuk mengambil alih kontrak pasokan MBG secara nasional. Jika ini terjadi, program yang awalnya diniatkan untuk menyejahterakan rakyat justru berpotensi mematikan peternak cilik dan mempercepat monopoli pasar.
Program MBG adalah program yang sangat bergantung pada APBN dan kemauan politik (political will) pemerintah yang berkuasa. Jika di masa depan negara mengalami tekanan fiskal, krisis ekonomi, atau reorganisasi anggaran yang memaksa nilai subsidi MBG dikurangi, maka industri telur akan langsung kolaps.
Begitu pula jika terjadi perubahan arah politik atau pergantian kepemimpinan di masa mendatang yang mengubah skema program ini. Industri yang sudah telanjur melakukan ekspansi kapasitas produksi demi memenuhi target MBG akan menghadapi kebangkrutan massal.
Tata niaga konvensional dengan broker/bandar, meskipun menekan harga, memiliki keunggulan dalam hal likuiditas tunai (cash flow)—peternak hari itu kirim telur, hari itu juga atau besoknya uang cair.
Sebaliknya, proyek pasokan pemerintah yang melibatkan birokrasi rumit dan pencairan dana APBN sering kali menghadapi risiko delay atau keterlambatan pembayaran. Bagi peternak rakyat yang perputaran modalnya harian untuk membeli pakan, keterlambatan pembayaran selama beberapa minggu saja dari vendor MBG bisa membuat operasional kandang mereka lumpuh.
Langkah Mitigasi
Agar program MBG tidak menjadi “bencana” jangka panjang bagi tata niaga, pemerintah dan asosiasi peternak harus segera membangun katup penyelamat;
Hilirisasi Industri Telur: Pemerintah harus membangun pabrik pengolahan telur menjadi tepung telur (egg powder) atau telur cair pasteurisasi. Ketika sekolah libur, kelebihan pasokan telur segar langsung dialihkan ke pabrik pengolahan ini untuk dijadikan stok industri yang tahan lama hingga berbulan-bulan.
Kewajiban Kemitraan Lokal: Regulasi MBG harus mengunci aturan bahwa dapur pelayanan gizi (SPPG) wajib membeli minimal 70% kebutuhan telurnya dari peternak rakyat lokal di wilayah tersebut, bukan dari korporasi integrator besar.
Buka Keran Ekspor: Kelebihan pasokan harian harus mulai disalurkan secara konsisten ke pasar ekspor (seperti Singapura atau Timur Tengah) agar peternak memiliki alternatif pasar di luar MBG.(*)
BACA JUGA: Singapura Mulai Impor Telur dari Indonesia
